Fusilatnews – Jokowi bukan korban salah paham. Ia juga bukan sekadar sasaran kebencian warganet. Ia mengakui sendiri bahwa ia disebut bodoh, dan ia tidak pernah membantah substansinya. Dalam satu pernyataan terbuka, Jokowi berkata:
“Saya tahu ada yang bilang saya ini bodoh, tolol, plonga-plongo.”
(Jokowi, pernyataan publik, dikutip Kompas TV)
Pernyataan itu bukan klarifikasi. Bukan bantahan. Itu penerimaan pasif. Seorang kepala negara yang merasa perlu menyampaikan bahwa dirinya memang disebut bodoh — tanpa menunjukkan koreksi intelektual atau pembuktian sebaliknya — sedang memperlihatkan sesuatu yang lebih serius: ketiadaan kesadaran epistemik sebagai pemimpin.
Kebodohan Bukan Soal IQ, Tapi Cara Berpikir
Kebodohan Jokowi bukan soal latar belakang pendidikan, bukan pula soal kemampuan teknis. Ia bodoh dalam arti politik: gagal memahami relasi sebab-akibat, gagal membaca struktur, dan berulang kali membuat kebijakan tanpa kerangka berpikir yang utuh.
Contohnya konkret.
Obsesinya pada infrastruktur fisik dilakukan tanpa kesiapan fiskal dan kualitas sumber daya manusia.
Akibatnya: utang negara melonjak, sementara produktivitas dan kualitas pendidikan stagnan. Data BPS dan laporan Bank Dunia menunjukkan ketimpangan kualitas SDM Indonesia tetap tinggi meski belanja infrastruktur masif .Pemindahan ibu kota ke IKN dipaksakan di tengah lemahnya basis ekonomi nasional, rendahnya penerimaan pajak, dan defisit demokrasi. Tidak ada urgensi struktural — yang ada hanyalah ambisi simbolik. Ini bukan keberanian visioner, ini kegagalan membaca prioritas .
Pembiaran oligarki dan nepotisme — dari tambang, sawit, hingga politik keluarga — menunjukkan ketidakmampuan membedakan kepentingan negara dan kepentingan kekuasaan. Ini bukan kelicikan Machiavellian; ini ketumpulan nalar etika dan politik .
Dalam tradisi berpikir politik, kebodohan semacam ini disebut stupidity of power: ketika kekuasaan berjalan tanpa refleksi, tanpa koreksi, dan tanpa pengetahuan memadai.
Ketika “Kesederhanaan” Menjadi Alibi Kebodohan
Pendukung Jokowi sering menyebutnya sederhana. Tetapi kesederhanaan yang menolak pengetahuan, menolak kritik, dan menolak koreksi, bukan kebajikan. Itu anti-intelektualisme.
Hannah Arendt pernah menyebutnya sebagai the banality of incompetence: kekuasaan dijalankan oleh orang yang tidak cukup jahat untuk disebut tiran, tapi juga tidak cukup cerdas untuk disebut negarawan.
Jokowi cocok di situ.
Ia tidak punya kerangka ideologis. Tidak punya peta kebijakan jangka panjang. Ia berpindah dari satu jargon ke jargon lain: revolusi mental, poros maritim, SDM unggul, hilirisasi — tanpa pernah menunjukkan konsistensi logis antar kebijakan. Itu bukan fleksibilitas. Itu ketiadaan fondasi berpikir.
Bodoh, dan Berbahaya
Kebodohan Jokowi menjadi berbahaya karena ia dinormalisasi. Ketika ia disebut bodoh, ia tidak merasa perlu membuktikan kecerdasan melalui kebijakan yang rasional. Ia justru mengandalkan citra, loyalitas, dan pembungkaman kritik.
Dalam konteks ini, menyebut Jokowi bodoh bukan penghinaan. Itu deskripsi politik.
Bodoh karena:
Tidak memahami demokrasi sebagai sistem pembatas kekuasaan.
Tidak memahami ekonomi sebagai sistem produktivitas, bukan beton.
Tidak memahami hukum sebagai keadilan, melainkan alat kekuasaan.
Tidak memahami negara sebagai amanah, melainkan proyek.
Sejarah tidak akan mengingat Jokowi sebagai pemimpin sederhana. Sejarah akan mencatatnya sebagai contoh bagaimana kebodohan bisa bertahan lama jika dibungkus citra dan dilindungi oligarki.
Dan itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar pemimpin yang jahat.
