Oleh : Malika Dwi Ana
Banyuwangi, 21 Desember 2025 – Gunung Tumpang Pitu, yang dulu menjadi benteng alami pantai selatan Banyuwangi dari tsunami dahsyat 1994, kini berubah menjadi lubang raksasa. PT Bumi Suksesindo (BSI), anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), terus menggerogoti bukit suci itu demi emas. Di tengah rally harga emas global yang mendorong saham MDKA naik hingga level Rp2.500-an sepanjang 2025, masyarakat nelayan dan petani di sekitar Pantai Pulau Merah, Pancer, dan Mustika hanya kebagian polusi, longsor, dan ancaman banjir lumpur.
Tambang ini bukan sekadar proyek ekonomi, melainkan simbol kegagalan sistemik Indonesia: elite bersekongkol menjarah sumber daya alam, sementara rakyat menanggung risikonya. Setelah banjir bandang mematikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang menewaskan ratusan orang akhir 2025, warganet ramai-ramai menyandingkan citra satelit kawasan gundul Tumpang Pitu sebagai “bom waktu” serupa.
Perizinan Penuh Celah, dari Orde Baru hingga Kini
Proses perizinan Tumpang Pitu berawal dari era Orde Baru tahun 1991. Puncak kontroversi terjadi pada 2012, ketika Bupati Abdullah Azwar Anas menerbitkan IUP Operasi Produksi seluas hampir 5.000 hektare—saat kawasan masih berstatus hutan lindung. Baru setahun kemudian, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengeluarkan SK alih fungsi 1.942 hektare. Aktivis JATAM dan WALHI menilai ini pelanggaran berat terhadap UU Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Hingga November 2025, hearing di DPRD Banyuwangi berakhir antiklimaks. Perwakilan PT BSI tak mampu menjawab tuntutan warga dan dinilai tidak kompeten oleh ketua komisi. Konflik semakin runcing dengan kehadiran penambang ilegal yang justru mengganggu operasi resmi.
Jaringan Elite: Yenny Wahid hingga Boy Thohir
Kontroversi semakin pekat dengan keterlibatan nama-nama besar. Yenny Wahid, putri Gus Dur, pernah menjabat Komisaris Independen MDKA pada 2014–2015 atas undangan Garibaldi “Boy” Thohir (kakak Erick Thohir) dan Edwin Soeryadjaya. Ia mundur pasca-bentrok berdarah November 2015, dan posisinya digantikan suaminya sendiri. Baru-baru ini, di haul Gus Dur 2025, Yenny justru mengkritik keras kebijakan tambang untuk ormas keagamaan, menyebutnya hanya menimbulkan mudarat besar.
Jaringan ini melibatkan figur seperti A.M. Hendropriyono, Zulkifli Hasan, hingga Sakti Wahyu Trenggono. Di media sosial, publik menyebutnya sebagai “pengkhianatan elite” terhadap basis massa NU di Jawa Timur.
Dampak Nyata: Alam Hancur, Konflik Sosial
Deforestasi masif telah menghilangkan fungsi hidrologis gunung, meningkatkan risiko longsor dan banjir lumpur ke laut. Nelayan mengeluh ikan tercemar, sementara perusahaan mengklaim reklamasi puluhan hektare dan bahkan menjadi habitat baru Elang Jawa—yang dikritik sebagai pencitraan belaka. Konflik sosial tak terhindarkan: penangkapan aktivis seperti Budi Pego, bentrok warga, hingga protes massal.
Pemkab Banyuwangi sebagai pemegang saham minoritas MDKA pun tak kunjung menerima dividen memadai. Sementara saham MDKA melonjak berkat harga emas tinggi, keuntungan itu tak trickling down ke masyarakat.
Saatnya Bertindak
Tumpang Pitu adalah cermin bobrok pembangunan Indonesia: kilau emas untuk segelintir elite, derita abadi bagi rakyat dan alam. Di tengah krisis iklim, izin hingga 2030 harus dicabut, hutan dikembalikan, dan pertanggungjawaban elite ditegakkan. Jika tidak, bencana berikutnya bukan lagi “alam”, melainkan akibat keserakahan manusia.(MDA).
Banyuwangi, 21 Desember 2025
