Fusilatnews – Ada pernyataan yang terdengar gagah, nasionalistik, bahkan heroik di telinga publik: Indonesia tidak butuh bantuan luar negeri. Di mulut Prabowo Subianto, kalimat itu seolah menjadi simbol kedaulatan, harga diri bangsa, dan penegasan bahwa negeri ini mampu berdiri di atas kaki sendiri. Namun sejarah kebijakan publik mengajarkan satu hal sederhana: tidak semua yang terdengar gagah benar-benar bijak.
Penolakan terhadap bantuan luar negeri bukan sekadar soal politik luar negeri. Ia adalah cermin dari cara negara membaca realitasnya sendiri—dan sering kali, cermin itu retak.
Di atas kertas, Indonesia memang negara besar. Kaya sumber daya alam, luas wilayahnya, dan memiliki kapasitas ekonomi yang tak kecil. Tetapi di balik retorika kemandirian itu, tersimpan borok kebijakan yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Salah satunya: kebijakan penghilangan hutan yang masif dan sistematis.
Ketika bantuan luar negeri ditolak, yang sesungguhnya dihindari bukan hanya intervensi asing, melainkan juga sorotan. Bantuan internasional hampir selalu datang dengan prasyarat: transparansi, akuntabilitas, dan audit. Di situlah masalahnya. Pengelolaan hutan, mitigasi bencana, hingga tata ruang nasional adalah sektor-sektor yang penuh luka lama—izin konsesi yang tumpang tindih, pembiaran deforestasi, dan pengorbanan lingkungan atas nama investasi.
Maka penolakan itu berpotensi menjadi bumerang. Bukan hari ini, tapi besok. Ketika bencana datang, ketika krisis lingkungan menumpuk, dan ketika negara kewalahan menanggung dampaknya sendiri.
Ironinya, di saat pemerintah pusat sibuk memainkan narasi kemandirian, daerah justru menampakkan wajah telanjang ketidakberdayaan. Gubernur Aceh, misalnya, tak ragu membuka pintu dan meminta uluran tangan luar negeri. Itu bukan sikap inferior, melainkan pengakuan jujur bahwa kapasitas negara—dalam kondisi tertentu—tidak cukup.
Aceh membaca realitas lebih cepat daripada pusat. Ketika rakyat membutuhkan bantuan, ideologi kedaulatan tidak bisa menjadi alasan untuk menunda penyelamatan.
Di tempat lain, sejumlah wali kota bahkan terjebak dalam absurditas birokrasi. Mereka menunggu juknis dari pemerintah pusat, sementara persoalan di lapangan terus membesar. Banjir, longsor, krisis pangan, dan kerusakan lingkungan tidak mengenal juknis. Ia bekerja lebih cepat daripada surat edaran.
Di sinilah arogansi kebijakan menjadi nyata. Negara tampil percaya diri di podium, tetapi gagap di lapangan. Menolak bantuan luar negeri mungkin tampak sebagai sikap tegas, namun tanpa kesiapan struktural, ia berubah menjadi pengabaian terhadap penderitaan rakyat.
Lebih jauh, sikap ini berisiko membuka kembali arsip dosa negara. Ketika bencana ekologis tak tertangani, publik akan bertanya: mengapa hutan hilang? Siapa yang memberi izin? Untuk siapa kebijakan itu dibuat? Dan saat pertanyaan itu mengeras, narasi nasionalisme tak lagi cukup sebagai tameng.
Kedaulatan sejati bukan soal menutup pintu dari dunia luar. Ia soal kemampuan negara melindungi rakyatnya, merawat alamnya, dan berani diawasi. Menolak bantuan sambil menutup borok hanya akan mempercepat runtuhnya kredibilitas negara itu sendiri.
Pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling lantang bicara soal kemandirian. Sejarah hanya mencatat siapa yang gagal membaca kenyataan—dan membayar mahal kesombongannya.
