Ada satu fase dalam kekuasaan yang kerap luput dari pengamatan publik: saat kata-kata mulai menjauh dari realitas yang dihadapinya sendiri. Pada titik inilah, seorang pemimpin tidak lagi sekadar diuji oleh kebijakan, tetapi oleh konsistensi antara ucapan, keyakinan, dan tindakan. Dalam konteks ini, sorotan terhadap Presiden Prabowo menjadi relevan—terutama ketika sejumlah klaim yang ia lontarkan mulai terasa tidak sepenuhnya sejalan dengan fakta di lapangan.
Semoga saja, sekali lagi, klaim-klaim Prabowo bukanlah efek dari apa yang dalam psikologi disebut sebagai disonansi kognitif. Konsep ini diperkenalkan oleh Leon Festinger, yang menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk merasionalisasi ketidaksesuaian antara apa yang mereka yakini, katakan, dan lakukan. Ketika realitas tidak mendukung keyakinan, atau tindakan bertentangan dengan narasi yang dibangun, maka individu akan mencari cara—secara sadar atau tidak—untuk mengurangi ketegangan itu. Salah satunya: dengan membentuk klaim yang “terasa benar,” meskipun tidak sepenuhnya sesuai kenyataan.
Dalam politik, fenomena ini bukan hal baru. Namun, ketika terjadi pada seorang presiden, dampaknya jauh lebih luas. Publik tidak hanya menilai isi kebijakan, tetapi juga kejujuran narasi yang menyertainya. Ketika seorang pemimpin menyampaikan optimisme berlebihan di tengah indikator yang menunjukkan sebaliknya, atau mengklaim keberhasilan tanpa basis data yang kuat, maka ruang publik dipenuhi oleh ambiguitas. Di sinilah kepercayaan mulai tergerus—pelan tapi pasti.
Masalahnya bukan semata-mata apakah Prabowo benar atau keliru. Yang lebih mendasar adalah: apakah terdapat keselarasan antara apa yang ia katakan dengan apa yang benar-benar terjadi? Jika tidak, maka publik berhak bertanya—apakah ini sekadar strategi komunikasi politik, atau gejala psikologis yang lebih dalam?
Disonansi kognitif bekerja secara halus. Seorang pemimpin bisa saja meyakini bahwa dirinya berada di jalur yang benar, meskipun fakta-fakta di sekelilingnya menunjukkan arah yang berbeda. Dalam kondisi seperti ini, klaim-klaim yang muncul bukan lagi alat komunikasi, melainkan mekanisme pertahanan diri. Ia tidak lagi berbicara kepada publik, tetapi kepada dirinya sendiri—untuk menjaga konsistensi batin yang mulai retak.
Namun, negara tidak bisa dikelola dengan ilusi konsistensi. Realitas menuntut kejujuran, bahkan ketika pahit. Kepemimpinan menuntut keberanian untuk mengakui ketidaksesuaian, bukan menutupinya dengan narasi yang rapuh. Jika tidak, maka jurang antara pemerintah dan rakyat akan semakin lebar—dibangun oleh kata-kata yang kehilangan pijakan.
Di tengah situasi ini, publik perlu tetap rasional. Menguji klaim, membandingkan dengan data, dan tidak larut dalam retorika. Sebab dalam demokrasi, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang berbicara, tetapi oleh sejauh mana ucapan itu berpijak pada kenyataan.
Dan bagi Prabowo, tantangannya sederhana namun berat: menjaga agar kata-katanya tetap sejalan dengan realitas. Karena ketika itu gagal, yang muncul bukan sekadar kritik—melainkan keraguan kolektif yang jauh lebih sulit dipulihkan.
