Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Politik identik dengan pengkhianatan. Seperti di Indonesia dulu dan kini, serta di luar negeri seperti di Romawi kuno.
Bila di luar negeri tahun 44 SM ada Marcus Junius Brutus yang menikam Kaisar Romawi Julius Caesar yang sudah menganggapnya seperti anak sendiri, maka di Nusantara, kini Indonesia, tahun 1222 ada Ken Arok yang menikam Akuwu Tumapel Tunggul Ametung yang telah mengangkatnya sebagai senapati. Ken Arok pun merebut Ken Dedes, permaisuri Tunggul Ametung, dan kemudian mendirikan Kerajaan Singasari di Jawa Timur.
Kini, di Indonesia, banyak yang berharap Presiden Prabowo Subianto menjaga jarak dengan Joko Widodo, Presiden yang digantikannya, bahkan mengkhianatinya supaya pemerintahannya tidak banyak diintervensi bahkan disetir oleh ayahanda Wakil Presiden Gibran Rakabumimg Raka itu.
Tapi tidak. Mungkin Prabowo merasa berutang budi kepada Jokowi karena terpilihnya dia di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lebih banyak ditopang oleh wong Solo itu. Bekas Komandan Jenderal Kopassus itu pun tak mau mengkhianati Jokowi.
Jika benar demikian, berarti Prabowo akan menjadi pemutus mata rantai pengkhianatan ala Ken Arok dalam sejarah Indonesia modern. Betapa tidak?
Suksesi kepemimpinan di Indonesia selalu diwarnai aksi pengkhianatan demi pengkhianatan, mulai dari Soekarno ke Soeharto hingga ke Prabowo.
Pada 1966, Soeharto mengkhianati Soekarno. Presiden ke-2 RI itu mendapatkan mandat dari Soekarno melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar untuk memulihkan kondisi negara pasca-petistiwa Gerakan 30 September 1966/Partai Komunis Indonesia atau G 30 S/PKI. Namun Super Semar itu justru disalahgunakan Soeharto untuk sekaligus melucuti kekuasaan Presiden I yang juga Proklamator RI itu.
Pada 1998, Soharto pun merasa dikhianati BJ Habibie, karena Wakil Presiden yang menggantikannya saat penguasa rezim Orde Baru itu lengser pada 21 Mei 1999, gagal mencegah agar dirinya tak diadili.
Sejak lengser hingga wafat pada 27 Januari 2008, Soeharto tak mau ditemui Habibie.
Soeharto pun dikhianati oleh menteri-menteri yang dibesarkannya, yang lebih memilih mengundurkan diri saat dirinya terjepit oleh gerakan Reformasi 1998, seperti Akbar Tandjung, Ginandjar Kartasasmita dan sebagainya.
Bahkan Harmoko, Menteri Penerangan beberapa periode yang kemudian menjadi Ketua Umum Golkar sekaligus Ketua DPR/MPR, justru yang meminta agar Soeharto mengundurkan diri hanya dua bulan setelah memilihnya sebagai Presiden RI periode ke-7 pada Sidang Umum MPR, 11 Maret 1998.
Habibie pun merasa dikhianati MPR yang menolak pidato pertanggungjawabannya dalam Sidang Umum MPR Tahun 1999 gegara lepasnya Timor Timur dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Habibie digantikan Abdurrahman Wahid melalui Sidang Umum MPR 1999 yang memilih Gus Dur sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden. Namun, Ketua Umum PDI Perjuangan itu merasa dikhianati Gus Dur dan Ketua MPR Amien Rais yang membentuk Poros Tengah dengan mengusung Gus Dur sebagai calon presiden. Padahal, PDIP adalah pemenang Pemilu 1999, sehingga jika tak ada pengkhianatan maka otomatis Megawati yang jadi Presiden ke-5 RI.
Gus Dur pun merasa dikhianati oleh Megawati yang mau menggantikannya jadi Presiden RI dalam Sidang Istimewa MPR, 23 Juli 2001, dan juga Amien Rais, Ketua MPR yang melengserkannya.
Megawati jadi Presiden hingga Pilpres 2004, dan mengangkat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan. Namun, diam-diam SBY menggalang kekuatan dan menantang Megawati di Pilpres 2004 dan menang.
Megawati kemudian mengajukan Jokowi sebagai capres di Pilpres 2014, berhadapan dengan Prabowo Subianto yang didukung SBY, dan menang. Dendam Megawati pun terbalaskan.
Pada Pilpres 2019, Megawati kembali mengajukan Jokowi yang kembali berhadapan dengan Prabowo yang kembali didukung SBY. Jokowi menang kembali. Dendam Megawati kepada SBY pun terbalaskan lagi.
Namun pada Pilpres 2024, Jokowi mengkhianati Megawati yang merupakan mentor politiknya dan orang yang membesarkan dirinya sejak Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah, tahun 2005. Bekas presiden dua periode itu mendukung Prabowo yang berhadapan dengan Ganjar Pranowo, capres yang diusung PDIP. Bersama Jokowi, SBY pun mendukung Prabowo dan menang. Dendam SBY kepada Megawati pun terbalaskan.
Kini, banyak yang berharap Prabowo mengkhianati Jokowi. Bahkan mungkin termasuk Megawati. Prabowo diharapkan menjaga jarak dengan Jokowi, bahkan memenjarakan bekas Gubernur DKI Jakarta itu atas sejumlah tuduhan korupsi.
Namun, Prabowo bergeming. Alih-alih memenjarakan Jokowi, bekas Menteri Petahanan itu justru kerap bertemu Jokowi, bahkan melontarkan puja-puji untuk Jokowi di acara-acara resmi.
Akankah Prabowo menjadi pemutus mata rantai pengkhianatan ala Ken Arok?
Kita tidak tahu pasti. Seperti kita juga tidak tahu pasti apakah Prabowo justru yang akan dikhianati oleh Jokowi.
Banyak yang berspekulasi Prabowo akan diturunkan di tengah jalan untuk digantikan Gibran.
Atau paling tidak menjelang Pilpres 2029, Jokowi akan pecah kongsi dengan Prabowo. Jokowi mengajukan Gibran sebagai capres, Prabowo maju sendiri. Prabowo versus Gibran pun akan bertarung “head to head” di Pilpres 2029.
Pengkhianatan demi pengkhianatan pun akan terus berlangsung dalam suksesi kepemimpinan di Indonesia. Meskipun tak sampai berdarah.
Seperti Ken Arok menikam Tunggul Ametung, dan Ken Arok pun ditikam Anusapati, anak Tunggul Ametung dengan Ken Dedes.
Anusapati naik takhta, namun kemudian ditikam oleh Tohjaya, anak Ken Arok dengan Ken Umang.
Begitulah seterusnya sampai tujuh turunan, sesuai kutukan Mpu Gandring, pembuat keris yang ditikam Ken Arok justru dengan keris buatannya sendiri.
Ketika Anusapati membunuh Ken Arok, dan Tohjaya membunuh Anusapati, ya masih dengan keris yang sama, yang dibuat oleh Mpu Gandring itu.
Apakah Indonesia juga terkena kutukan Mpu Gandring, seperti Kerajaan Singasari?
