Prabowo Pidato 5 Jam: Meredakan Gejolak Politik dari Mimbar Akademik

Oleh: Ali Syarief

Lima jam bukanlah durasi yang lazim bagi seorang kepala negara berbicara di depan kalangan akademisi. Dalam dunia politik modern, pidato presiden umumnya dirancang singkat, padat, dan mudah dikutip oleh media. Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto memilih menghabiskan hampir lima jam bersama para rektor, guru besar, dan akademisi, yang sedang berlangsung sesungguhnya bukan hanya sebuah kuliah umum. Ia sedang melakukan sesuatu yang lebih besar: membangun kembali ruang legitimasi politik.

Waktu penyelenggaraannya pun menarik. Pertemuan itu berlangsung ketika pemerintah menghadapi berbagai tekanan. Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Efisiensi anggaran memunculkan resistensi dari sejumlah kalangan. Kebijakan pemerintah menuai kritik dari berbagai arah, sementara dinamika politik nasional memperlihatkan meningkatnya polarisasi di ruang publik.

Dalam situasi seperti itu, seorang presiden membutuhkan lebih dari sekadar konferensi pers. Ia membutuhkan kelompok yang mampu membentuk cara masyarakat memahami sebuah kebijakan. Dan di situlah perguruan tinggi memperoleh makna strategis.

Rektor dan guru besar bukan hanya administrator kampus. Mereka adalah produsen gagasan, pemberi legitimasi intelektual, sekaligus tokoh yang pendapatnya sering menjadi rujukan dalam pembentukan opini publik. Dalam teori two-step flow of communication yang dikembangkan oleh Paul Lazarsfeld, pesan politik tidak selalu diterima masyarakat secara langsung dari pemimpin, tetapi terlebih dahulu diproses oleh para opinion leader. Akademisi termasuk di dalam kelompok tersebut.

Dari sudut pandang itu, pidato lima jam bukanlah pemborosan waktu. Ia dapat dibaca sebagai investasi politik. Prabowo tampaknya berusaha menjelaskan secara utuh cara pandangnya mengenai negara, ekonomi, geopolitik, ketahanan pangan, industri, hingga posisi Indonesia dalam perubahan dunia. Penjelasan yang panjang memungkinkan konteks disampaikan lebih lengkap dibandingkan dengan pidato-pidato seremonial yang hanya berlangsung beberapa belas menit.

Namun, ada sisi lain yang tidak kalah penting.

Panjang sebuah pidato tidak otomatis melahirkan dialog. Forum akademik pada hakikatnya dibangun di atas tradisi bertanya, menguji, dan mengkritik. Kampus hidup karena argumentasi, bukan semata-mata otoritas. Jika sebagian besar waktu diisi oleh monolog, maka ruang akademik berpotensi berubah menjadi ruang persuasi politik.

Di sinilah muncul pertanyaan mendasar: apakah pemerintah sedang berdialog dengan kampus, atau sedang mengajak kampus memahami narasi pemerintah?

Perbedaan keduanya sangat penting.

Dialog mengandaikan kemungkinan pemerintah dikoreksi. Persuasi lebih berorientasi pada membuat audiens menerima sudut pandang yang telah disiapkan.

Dalam perspektif ilmu politik, langkah Prabowo juga dapat dibaca melalui konsep political stabilisation. Pemerintahan baru hampir selalu menghadapi apa yang disebut sebagai “masa konsolidasi”, yaitu periode ketika dukungan politik belum sepenuhnya mengeras. Presiden membutuhkan berbagai sumber legitimasi agar kebijakan-kebijakan strategis memperoleh penerimaan yang lebih luas.

Legitimasi itu tidak hanya berasal dari parlemen atau partai politik. Ia juga lahir dari penerimaan masyarakat sipil, media, dunia usaha, dan komunitas akademik. Kampus memiliki posisi unik karena berada di antara negara dan masyarakat. Ia tidak memiliki kekuasaan formal, tetapi memiliki otoritas moral dan intelektual.

Tidak mengherankan apabila pemerintah memilih menjadikan perguruan tinggi sebagai salah satu mitra komunikasi politik.

Yang menarik, Prabowo tampaknya memilih pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan tradisi komunikasi politik beberapa presiden sebelumnya. Jika sebagian pemimpin lebih mengandalkan media massa atau media sosial sebagai saluran utama, Prabowo terlihat lebih menyukai komunikasi langsung dalam forum panjang, dengan argumentasi yang berlapis dan penjelasan yang komprehensif.

Pendekatan seperti ini memiliki kelebihan sekaligus keterbatasan.

Kelebihannya, ia memungkinkan presiden menyampaikan kerangka berpikir secara utuh, sehingga mengurangi risiko pesan terpotong-potong oleh dinamika media. Di tengah derasnya arus informasi dan kecenderungan media sosial menyederhanakan persoalan menjadi potongan-potongan pendek, forum panjang memberi ruang bagi penjelasan yang lebih lengkap.

Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada apakah audiens diposisikan sebagai mitra berpikir atau sekadar pendengar. Kalangan akademik umumnya tidak mudah diyakinkan hanya oleh retorika, seberapa panjang pun pidato itu. Mereka lebih menghargai argumentasi yang terbuka terhadap kritik, data yang dapat diuji, dan ruang diskusi yang setara.

Karena itu, keberhasilan pertemuan lima jam tersebut tidak semata-mata diukur dari lamanya presiden berbicara, melainkan dari apakah setelah forum itu lahir komunikasi yang lebih sehat antara pemerintah dan kampus.

Bisa jadi, inilah yang sebenarnya sedang dicari Prabowo: bukan sekadar tepuk tangan, melainkan penurunan suhu politik nasional.

Dalam konteks itu, pidato lima jam bukan hanya sebuah pidato. Ia adalah sinyal bahwa pemerintah sedang berusaha meredam gejolak melalui persuasi, bukan konfrontasi; melalui penjelasan, bukan sekadar instruksi.

Apakah strategi itu akan berhasil, waktu yang akan menjawab. Sebab dalam demokrasi, legitimasi tidak dibangun oleh panjangnya pidato, melainkan oleh kemampuan kebijakan menjawab harapan publik. Kampus dapat menjadi jembatan yang memperkuat kepercayaan itu, tetapi juga dapat menjadi cermin yang memantulkan kritik ketika realitas tidak sejalan dengan narasi.

Dan justru di situlah nilai sejati sebuah universitas: bukan menjadi ruang gema kekuasaan, melainkan ruang tempat kekuasaan diuji oleh akal sehat.