Demokrasi Indonesia menyimpan satu ironi yang terus berulang. Seorang presiden tampak begitu perkasa ketika masih duduk di kursi kekuasaan. Partainya menang. Elite berebut mendekat. Dukungan publik terasa kokoh. Namun, beberapa tahun setelah lengser, pesona itu perlahan menguap. Yang tersisa sering kali hanya nama besar, bukan lagi daya penggerak politik.
Fenomena itu bukan sekadar soal faktor usia, regenerasi, atau pergantian zaman. Ia tampaknya mengikuti sebuah pola yang lebih mendasar. Dalam politik Indonesia, karisma ternyata memiliki masa kedaluwarsa. Kekuasaanlah yang membuat karisma bekerja. Ketika kekuasaan hilang, daya tariknya ikut menyusut.
Pola ini layak dirumuskan sebagai sebuah konsep teoritis yang dapat diuji secara empiris. Sebut saja Post-Presidential Decay Theory—Teori Peluruhan Pasca-Kepresidenan. Teori ini berangkat dari premis sederhana: pengaruh politik seorang mantan presiden cenderung mengalami penurunan secara sistematis setelah ia tidak lagi mengendalikan instrumen kekuasaan negara. Peluruhan itu dapat diukur melalui berbagai indikator: penurunan suara partai yang diasosiasikan dengannya, berkurangnya loyalitas elite, menyusutnya kemampuan mengendalikan koalisi, hingga menurunnya pengaruh terhadap perilaku pemilih.
Indonesia menyediakan laboratorium politik yang hampir sempurna untuk menguji teori tersebut.
Setelah lengser pada 1998, pengaruh politik Suharto praktis menghilang bersama keruntuhan rezimnya. Tidak ada lagi kendaraan politik yang mampu mempertahankan dominasi lama.
B. J. Habibie pun tidak berhasil mengubah popularitas pribadinya menjadi kekuatan elektoral jangka panjang.
Megawati Soekarnoputri memang tetap menjadi figur sentral dalam partainya. Namun, daya tarik elektoral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak pernah lagi mencapai puncak sebagaimana ketika partai itu menjadi penguasa negara. Bahkan ketika figur yang dibesarkan partai itu, Joko Widodo, meninggalkan orbitnya, suara partai mulai menunjukkan gejala stagnasi.
Fenomena serupa terjadi pada Susilo Bambang Yudhoyono. Selama dua periode menjabat, Partai Demokrat menjadi kekuatan dominan. Namun, setelah SBY meninggalkan Istana, suara partai itu merosot tajam. Meski ia tetap menjadi tokoh yang dihormati, kharisma personal tidak lagi otomatis berubah menjadi suara elektoral.
Kini perhatian publik tertuju pada nasib politik Jokowi setelah masa kepresidenannya berakhir. Apakah ia akan menjadi pengecualian? Ataukah justru mengonfirmasi pola yang sama?
Pertanyaan itu membawa kita pada konsep kedua yang lebih mendasar: Political Gravity Theory atau Teori Gravitasi Politik.
Jika teori pertama menjelaskan mengapa pengaruh mantan presiden mengalami peluruhan, teori kedua menjelaskan mengapa peluruhan itu hampir selalu terjadi.
Dalam fisika, gravitasi adalah gaya tarik yang dimiliki benda bermassa besar. Semakin besar massanya, semakin kuat pula daya tariknya terhadap benda lain. Politik Indonesia tampaknya bekerja dengan logika serupa.
Pusat kekuasaan bertindak layaknya pusat gravitasi. Selama seorang presiden memegang jabatan, seluruh ekosistem politik bergerak menuju orbitnya. Elite partai mendekat. Birokrasi menyesuaikan arah. Pengusaha membangun hubungan. Donor politik mengalihkan dukungan. Bahkan sebagian pemilih pun cenderung mengikuti pusat kekuasaan yang sedang dominan.
Ketika masa jabatan berakhir, pusat gravitasi itu ikut berpindah.
Bukan semata karena masyarakat melupakan jasa seorang mantan presiden, melainkan karena sumber daya politik—akses terhadap anggaran, birokrasi, jaringan kekuasaan, serta kemampuan mendistribusikan insentif—beralih kepada presiden yang sedang berkuasa. Dalam sistem presidensial Indonesia, kekuasaan formal menciptakan daya tarik yang jauh lebih kuat daripada memori kepemimpinan.
Dengan demikian, Political Gravity Theory dapat dirumuskan sebagai proposisi bahwa dalam demokrasi presidensial Indonesia, daya tarik politik lebih banyak ditentukan oleh posisi kekuasaan daripada oleh warisan kepemimpinan.
Konsekuensinya sangat besar.
Partai politik sesungguhnya tidak hanya bertarung memperebutkan suara rakyat. Mereka juga berlomba mendekati pusat gravitasi kekuasaan. Koalisi menjadi cair. Loyalitas menjadi relatif. Bahkan ideologi sering kali menyesuaikan arah angin politik yang bertiup dari Istana.
Karena itu, pergantian presiden hampir selalu diikuti migrasi elite secara besar-besaran. Mereka tidak sedang mengkhianati masa lalu. Mereka sekadar mengikuti hukum gravitasi politik.
Apabila kedua konsep ini—Post-Presidential Decay Theory dan Political Gravity Theory—dikembangkan secara sistematis, lalu diuji menggunakan data pemilu Indonesia sejak 1999, hasilnya berpotensi melampaui sekadar kumpulan esai politik. Ia dapat menjadi kerangka konseptual baru untuk membaca dinamika demokrasi Indonesia.
Berbagai indikator dapat digunakan untuk mengujinya: perubahan suara partai setelah presidennya lengser, perpindahan elite antarpartai, pola pembentukan koalisi pemerintahan, hingga survei mengenai persepsi publik terhadap mantan presiden. Jika pola-pola itu konsisten muncul dalam beberapa siklus pemilu, maka yang selama ini dianggap sekadar intuisi politik akan memperoleh pijakan akademik.
Pemilu 2029 akan menjadi laboratorium berikutnya.
Di sana akan terlihat apakah partai-partai yang bertumpu pada nama besar mantan presiden masih mampu mempertahankan orbitnya, atau justru kehilangan massa ketika gravitasi kekuasaan sepenuhnya berada di tangan pemimpin baru.
Karena pada akhirnya, demokrasi Indonesia mungkin tidak sedang digerakkan oleh karisma tokoh semata. Ia bergerak mengikuti hukum yang lebih sunyi: selama pusat kekuasaan bergeser, gravitasi politik ikut berpindah. Dan ketika gravitasi berubah, yang paling dahulu meninggalkan orbit bukanlah rakyat, melainkan para elite yang selama ini mengelilinginya.
