Oleh: Damai Hari Lubis
Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik (KUHP)
Di dunia politik, lawan adalah sesuatu yang lumrah. Partai saling menyerang, tokoh saling mengkritik, dan opini dibangun untuk memengaruhi publik. Namun, begitu sebuah perkara memasuki ruang sidang pidana, logika politik semestinya berhenti di depan pintu pengadilan. Yang bekerja bukan lagi hukum kekuatan, melainkan kekuatan hukum.
Di sinilah sebagian advokat justru terjebak. Mereka gagal membedakan antara lawan politik dan lawan dakwaan.
Perbedaan itu tampak sederhana, tetapi dampaknya sangat besar terhadap strategi pembelaan. Kasus dugaan pencemaran nama baik, fitnah, maupun ujaran kebencian terkait polemik “ijazah Jokowi” menjadi contoh menarik untuk melihat kekeliruan tersebut.
Ketika perkara telah dinyatakan lengkap (P-21), secara hukum posisi perkara berubah. Pelapor memang menjadi pihak yang melaporkan dugaan tindak pidana, tetapi setelah berkas dinyatakan lengkap, negara mengambil alih perkara melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Artinya, yang berhadapan dengan terdakwa bukan lagi pribadi pelapor, melainkan negara melalui dakwaan yang disusun oleh penuntut umum. JPU bertindak atas nama kepentingan hukum, bukan sebagai kuasa pribadi pelapor.
Karena itu, sasaran utama pembelaan semestinya adalah membantah konstruksi dakwaan, bukan mengubah persidangan menjadi arena menyerang pribadi pelapor.
Inilah prinsip dasar hukum acara pidana yang sering terlupakan.
Advokat memiliki tugas membuktikan bahwa dakwaan JPU keliru, alat bukti tidak memenuhi syarat, unsur pidana tidak terpenuhi, atau bahkan perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana menurut hukum positif.
Fokusnya adalah membedah logika hukum.
Bukan membedah karakter seseorang.
Sayangnya, tidak sedikit pembela yang justru membangun narasi bahwa pelapor adalah “musuh utama”. Bahkan lebih ekstrem lagi, muncul anggapan seolah hakim merupakan bagian dari “lawan” yang harus dihadapi.
Cara berpikir seperti ini bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya.
Hakim bukan musuh terdakwa. Hakim adalah pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menilai apakah dakwaan JPU terbukti atau tidak. Menempatkan hakim sebagai bagian dari “lawan” hanya akan merusak psikologi pembelaan dan mengaburkan tujuan utama proses peradilan.
Lebih jauh lagi, jika seluruh strategi pembelaan diarahkan untuk menyerang kepribadian pelapor—baik melalui pemeriksaan saksi a de charge, nota eksepsi, maupun pleidoi—maka ruang sidang berubah menjadi panggung propaganda, bukan forum pembuktian hukum.
Hakim tidak mengadili siapa yang paling populer.
Hakim juga tidak memutus berdasarkan siapa yang paling keras berteriak.
Yang diuji adalah alat bukti, fakta persidangan, dan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana.
Karena itu, advokat yang terus-menerus menggiring kliennya untuk memandang pelapor sebagai “musuh utama” sesungguhnya sedang mengalihkan fokus dari inti persoalan hukum. Strategi semacam ini justru berpotensi merugikan kepentingan klien sendiri. Pembelaan kehilangan bobot argumentatif karena lebih banyak berisi serangan personal daripada analisis yuridis.
Dalam profesi advokat, kebebasan membela klien memang dijamin oleh undang-undang. Namun kebebasan itu tetap dibatasi oleh etika profesi. Seorang advokat dituntut membela dengan argumentasi hukum, bukan dengan membangun permusuhan yang tidak relevan dengan pokok perkara.
Di sinilah organisasi advokat seharusnya hadir. Fungsi organisasi bukan sekadar mengeluarkan kartu anggota, melainkan juga menjaga standar profesionalisme anggotanya. Jika terdapat pola pembelaan yang secara nyata menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hukum acara dan justru membahayakan kepentingan klien, organisasi advokat patut memberikan teguran etik, bahkan melakukan evaluasi apabila ditemukan pelanggaran terhadap kode etik profesi.
Yang dibutuhkan seorang terdakwa bukan pengacara yang pandai berkonflik.
Yang dibutuhkan adalah pembela yang mampu membongkar kelemahan dakwaan dengan logika hukum yang kokoh.
Pada akhirnya, kemenangan di ruang sidang tidak ditentukan oleh seberapa keras seorang advokat menyerang pelapor, melainkan oleh seberapa meyakinkan ia membuktikan bahwa dakwaan jaksa tidak memenuhi syarat hukum.
Ruang pengadilan bukan arena pertarungan politik.
Ia adalah tempat argumentasi hukum diuji secara rasional.
Maka, advokat yang lebih sibuk menciptakan musuh daripada membangun pembelaan hukum yang berkualitas, sesungguhnya sedang menjauh dari hakikat profesinya sendiri. Organisasi advokat patut mengingatkan mereka sebelum strategi yang keliru itu benar-benar “merungkadkan” kepentingan klien yang mereka bela.
