Oleh: Ali Syarief
Oleh: Ali SyariefPolitik Indonesia memiliki satu pola yang berulang. Setiap presiden melahirkan partai yang tampak perkasa selama ia berkuasa. Namun, begitu masa jabatan berakhir, gravitasi politik berubah. Kekuasaan berpindah, elite bergerak, dan pemilih mulai mencari pusat Matahari yang baru.
Pemilu 2029 akan menjadi laboratorium menarik untuk menguji teori itu. Untuk pertama kalinya, Indonesia akan menyaksikan tiga partai yang sama-sama membawa jejak mantan presiden: PDIP dengan warisan Megawati Soekarnoputri, Partai Demokrat dengan bayang-bayang Susilo Bambang Yudhoyono, dan PSI yang kini berusaha menempatkan diri sebagai rumah politik Joko Widodo.
Pertanyaannya sederhana: sejauh mana pengaruh seorang mantan presiden masih mampu menggerakkan suara?
Jawabannya mungkin tidak sesederhana yang dibayangkan.
PDIP adalah contoh paling jelas. Selama dua periode pemerintahan Joko Widodo, partai berlambang banteng itu menikmati posisi sebagai partai penguasa. Infrastruktur politik, jaringan birokrasi, hingga efek psikologis sebagai partai pemerintah memberi keuntungan elektoral yang besar.
Namun, ketika hubungan Megawati dan Jokowi retak menjelang Pemilu 2024, publik menyaksikan sesuatu yang menarik. Jokowi tetap memiliki pengaruh politik, tetapi pengaruh itu tidak lagi otomatis menguntungkan PDIP. Sebaliknya, PDIP juga tidak mampu mempertahankan dominasi suara seperti ketika menikmati penuh akses terhadap kekuasaan negara.
Fenomena ini memperlihatkan satu kenyataan penting: mesin partai memang penting, tetapi kekuasaan negara tetap menjadi sumber energi politik yang paling besar.
Pengalaman serupa pernah dialami Partai Demokrat.
Pada Pemilu 2009, Demokrat mencapai puncak kejayaannya seiring tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun setelah SBY meninggalkan Istana pada 2014, grafik elektoral Demokrat terus menurun. SBY tetap dihormati sebagai negarawan, tetapi penghormatan tidak otomatis berubah menjadi suara.
Karisma ternyata memiliki masa berlaku.
Kini perhatian beralih kepada PSI.
Partai ini gagal menembus ambang parlemen nasional pada Pemilu 2024. Namun setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden, hubungan politik antara keluarga Jokowi dan PSI justru semakin terbuka. Putra bungsunya memimpin partai, sementara Jokowi beberapa kali menyampaikan optimisme bahwa PSI akan masuk Senayan pada Pemilu 2029.
Pernyataan itu mengundang pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar target kursi DPR.
Apakah popularitas seorang mantan presiden cukup untuk mengangkat sebuah partai yang belum memiliki basis massa kuat?
Sejarah justru memberikan sinyal yang berhati-hati.
Baik Megawati maupun SBY pernah mengalami penurunan daya tarik elektoral partainya setelah tidak lagi berada di pusat kekuasaan. Tidak ada alasan otomatis bahwa PSI akan mengalami nasib berbeda hanya karena membawa nama Jokowi.
Justru tantangan PSI mungkin lebih berat.
PDIP memiliki jaringan hingga desa-desa. Demokrat memiliki pengalaman panjang mengelola organisasi nasional. PSI masih relatif muda, dengan basis yang lebih kuat di ruang digital dibandingkan di akar rumput.
Di sinilah ujian sebenarnya berada.
Apalagi pada Pemilu 2029 terdapat satu faktor baru yang tidak dimiliki pemilu-pemilu sebelumnya.
Ada partai presiden.
Gerindra, sebagai partai Presiden Prabowo Subianto, hampir pasti menikmati efek incumbency. Dalam sistem politik Indonesia, partai yang menguasai pemerintahan memperoleh keuntungan berupa akses politik, kemampuan membangun narasi keberhasilan, dan daya tarik bagi elite daerah yang selalu cenderung mendekat kepada pusat kekuasaan.
Dalam konteks pemilu legislatif, semua partai sesungguhnya adalah kompetitor. Mereka berebut kursi DPR dengan logika yang sangat sederhana: semakin besar suara partai, semakin besar pengaruh dalam menentukan arah pemerintahan berikutnya.
Koalisi baru benar-benar menjadi relevan setelah hasil pemilu legislatif mulai terlihat dan proses pencalonan presiden dimulai.
Artinya, pada hari pencoblosan legislatif, tidak ada istilah kawan. Semua adalah lawan.
Karena itu, PSI tidak hanya harus bersaing dengan PDIP dan Demokrat sebagai sesama partai yang membawa nama mantan presiden. Mereka juga harus berhadapan dengan Gerindra yang menikmati keuntungan sebagai partai penguasa.
Di sinilah sesumbar politik akan diuji oleh angka.
Narasi dapat membangun optimisme, tetapi pemilih memiliki logika yang lebih dingin. Mereka tidak memilih berdasarkan nostalgia semata. Mereka mempertimbangkan siapa yang sedang memegang kekuasaan, siapa yang dianggap mampu memperjuangkan kepentingan mereka, dan siapa yang memiliki organisasi yang benar-benar hadir di tengah masyarakat.
Pemilu 2029, karena itu, bukan sekadar pertarungan antarpartai.
Ia akan menjadi ujian terhadap satu tesis lama dalam politik Indonesia: apakah pengaruh mantan presiden mampu bertahan setelah kekuasaan berpindah tangan?
Sejarah selama ini menunjukkan jawaban yang relatif konsisten. Ketika seorang presiden turun dari panggung kekuasaan, daya magnet politiknya ikut menyusut. Tidak hilang, tetapi tidak lagi menentukan.
Jika pola itu kembali terulang, maka Pemilu 2029 akan lebih banyak ditentukan oleh siapa yang menguasai pemerintahan hari ini daripada siapa yang pernah menguasainya kemarin.
Dalam politik demokrasi, ingatan publik memang panjang. Tetapi loyalitas pemilih sering kali jauh lebih pendek daripada yang dibayangkan para elite.
