Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta– “Tu quoque, Brute, fili mi?” kata Gaius Julius Caesar, 15 Maret 44 SM, yang artinya kurang lebih, “Kau juga, oh Brutus, anakku?”
Kaisar Romawi itu mengucapkan hal tersebut sambil meregang nyawa di hadapan Marcus Junius Brutus Caepio yang bersama puluhan rekan Senator Kota Roma lainnya baru saja menghujani Caesar dengan tikaman belati di leher dan sekujur tubuhnya. Kelak pembunuhan Caesar oleh para senator kepercayaannya itu, terutama Brutus yang sudah dianggap laiknya anak sendiri, memicu perang saudara di Republik Roma.
Tak lama lagi, mungkin Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pun akan mengucapkan hal yang sama, dengan mengganti kata “Brute” dengan “Sandi” di hadapan Sandiaga Salahuddin Uno dan para pendukungnya.
Ya, setelah Anies Baswedan, kini giliran Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu yang mungkin akan melakukan “pengkhianatan” kepada Prabowo. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku, berdasarkan informasi A1 yang ia terima dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR, Sandiaga Uno akan hengkang dari Gerindra untuk bergabung dengan PPP. Tujuannya, apa lagi kalau bukan maju sebagai calon presiden/wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Sandi pun secara terang-terangan sudah berkali-kali menyatakan siap maju jika ada partai politik yang mencalonkannya. PPP itulah yang mungkin akan mencalonkan Sandi setelah sebelumnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu beberapa kali hadir dalam acara partai berlambang Kabah ini.
Sandi berdalih, mau majunya dia di Pilpres 2024 adalah demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dia dan Prabowo mau duduk di kursi Menparekraf dan Menteri Pertahanan di Kabinet Indinesia Maju setelah dikalahkan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.
Sebelumnya, Anies Baswedan sudah melakukan hal yang sama, yakni meninggalkan Prabowo dengan menjadi capres dari Partai Nasdem untuk Pilpres 2024. Tanpa permisi pula. Nasdem mendeklarasikan Anies saat mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, 3 Oktober 2022.
Padahal, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), 12 Agustus 2022 lalu, Gerindra telah menetapkan Prabowo Subianto sebagai capres 2024. Klaim dari elite-elite Gerindra, Anies dan Sandi sudah berjanji kepada Prabowo untuk tidak maju sebagai capres/cawapres di Pilpres 2024 jika Prabowo maju, kecuali Prabowo yang memintanya.
Janji itu terlontar saat keduanya diajukan Gerindra sebagai pasangan calon gubernur/wakil gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 dan kemudian terpilih.
Kini, selangkah lagi Sandi bakal mengikuti jejak Anies meninggalkan Prabowo, jika informasi A1 yang disampaikan Sufmi Dasco Ahmad itu benar adanya.
“Pendekar itu tidak takut berjalan sendiri, kalau jalan kita jalan kebenaran, kalau jalan kita penuh kehormatan, diridhoi Yang Maha Kuasa, jangan pernah gentar. Tapi tetap harus selalu rendah hati,” kata Prabowo Subianto saat membubarkan Koalisi Merah Putih yang mendukungnya dalam Pilpres 2014, tahun 2016 lalu.
Kita berharap Prabowo akan mengucapkan kembali hal itu ketika nanti Sandiaga Uno benar-benar bergabung dengan PPP. Apalagi, dunia politik di belahan dunia mana pun sarat dengan pengkhianatan. Tak terkecuali di Indonesia. Betapa tidak?
Naiknya Soeharto ke kursi RI-1 tahun 1967 juga diwarnai nuansa “pengkhianatan” kepada Bung Karno terkait Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar).
Naiknya KH Abdurrahman Wahid ke kursi Presiden RI juga diwarnai nuansa “pengkhianatan” kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang partainya memenangi Pemilu 1999. Bagaimana bisa ketua umum parpol pemenang pemilu hanya menjadi wapres?
Nuansa “pengkhianatan” berikutnya mewarnai naiknya Megawati ke kursi RI-1 setelah Gus Dur dilengserkan MPR yang dimotori ketuanya, Amien Rais. Bagaimana bisa seorang wapres menyetujui presidennya dilengserkan, di mana kursi PDIP di MPR saat itu mayoritas?
Naiknya Susilo Bambang Yudhoyono ke tampuk kekuasaan juga tak lepas dari nuansa “pengkhianatan” kepada Megawati, di mana saat itu Presiden ke-5 RI itu menanyakan apakah SBY yang saat itu menjabat Menko Polkam akan maju sebagai capres atau tidak dalam Pilpres 2004, yang ternyata tidak dijawab SBY. SBY tiba-tiba maju sebagai capres dan terpilih. Hingga kini relasi personal Megawati-SBY pun belum benar-benar “normal”.
Jauh sebelumnya, Tunggul Ametung dikhianati senopatinya sendiri, Ken Arok. Mantan preman itu menikam perut Tunggul Ametung dengan sebilah keris buatan Mpu Gandring hingga tewas. Selain memperistri Kendedes, pernaisuri Tunggul Ametung, Ken Arok pun menguasai takhta Akuwu Tumapel dan kemudian mendirikan Kerajaan Singosari tahun 1222.
Duet Anies-Sandi?
Pada Pilpres 2019, Sandiaga Uno menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Jika kini dia akan maju di Pilpres 2024, dengan siapa Sandi bakal berduet? Tidak mungkin dengan Prabowo karena berasal dari satu partai, sehingga tidak akan memperluas ceruk suara.
Sementara PPP sudah terlanjur tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, sejauh ini KIB belum mendeklarasikan siapa capres/cawapres mereka. Secara informal, capres/cawapres Golkar/PAN adalah ketua umum masing-masing, yakni Airlangga Hartarto dan Zulkifi Hasan. Hanya PPP yang belum punya sosok capres/cawapres, sehingga ketika nanti Sandi bergabung, mungkin mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta inilah yang akan menjadi capres/cawapres dari PPP.
Hanya saja, jumlah kursi PPP di DPR jauh dari 20% sehingga tak bisa maju sendiri, harus berkoalisi dengan parpol lain untuk mengajukan capres/cawapres sesuai ketentuan Pasal 222 Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dikenal sebagai “presidential threshold”.
Selain PDIP yang jumlah kursinya di Senayan lebih dari 20%, tak ada parpol lain yang bisa sendirian mengajukan capres/cawapres, termasuk Gerindra yang sudah mencalonkan Prabowo, dan Nasdem yang sudah mencalonkan Anies.
Sejauh ini Gerindra masih menjajaki koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan kemungkinan juga dengan PDIP. Sedangkan Nasdem sedang menjajaki koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun ketiganya belum deklarasi karena PD ngotot mengajukan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, dan PKS pun ngotot mengajukan kadernya, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai cawapresnya Anies.
Jika mentok dengan PD atau PKS, mungkin Nasdem akan menarik PPP dari KIB dan menjadikan Sandiaga Uno sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Duet Anies-Sandi di Pilkada DKI Jakarta 2017 pun akan terulang pada Pilpres 2024.
Benarkah demikian? Biarlah waktu yang bicara. Yang pasti, langkah Anies, dan kemudian Sandi jika memang benar, meninggalkan Prabowo, membuktikan kebenaran adagium di dunia politik, “Tak ada kawan atau lawan abadi, yang abadi adalah kepentingan.”
