Oleh: Karyudi Sutajah Putra
Jakarta, Fusilatnews – Kunjungan kenegaraan perdana Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri, yakni ke Tiongkok untuk bertemu Presiden Xi Jinping setelah pelantikannya pada 20 Oktober 2024 lalu sebagai Presiden RI Periode 2024-2029, menandai dimulainya hubungan mitra strategis dengan Tiongkok yang lebih jelas dan eksplisit.
Dalam kunjungan itu dilakukan penandatanganan nota kesepahaman yang meliputi pengembangan bersama di sektor perikanan, minyak, dan gas di wilayah maritim yang merupakan klaim tumpang-tindih antara kedua negara.
Selain itu, terdapat kesepakatan mengenai keselamatan maritim serta pendalaman kerja sama di bidang ekonomi biru, sumber daya air dan mineral, serta mineral hijau.
Bara Maritim dan Setara Institute menilai langkah ini sebagai kebijakan yang keliru dan berisiko serius bagi Indonesia.
Menurut Merisa Dwi Juanita, Pendiri Bara Maritim sekaligus Peneliti Hak Asasi Manusia (HAM) dan Sektor Keamanan Setara Institute kepada Fusilatnews.com, Minggu (10/11/2024), beberapa alasan yang mendasari pandangan tersebut adalah, pertama, penolakan klaim sepihak Tiongkok.
“Indonesia tidak pernah mengakui klaim sepihak Tiongkok atas peta 10 garis putus-putus (ten dash line) di Laut Cina Selatan yang diterbitkan pada 28 Agustus 2023 oleh Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok. Klaim ini mencakup wilayah luas di Laut Cina Selatan, termasuk pulau, terumbu karang dan zona maritim negara lain, serta mencaplok wilayah perairan Indonesia yang sah di sekitar Pulau Natuna,” jelas Merisa.
Kedua, kepatuhan terhadap United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau sering disebut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut Tahun 1982.
“Indonesia dan Tiongkok adalah negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Klaim ruang laut Indonesia saat ini sepenuhnya didasarkan pada ketentuan UNCLOS 1982. Wilayah Tiongkok jauh melampaui 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan 350 mil landas kontinen sehingga jelas tidak ada tumpang-tindih klaim wilayah,” paparnya.
Oleh karena itu, kata Merisa, memulai kerja sama di wilayah yang menjadi klaim tumpang-tindih tidak memiliki dasar yang kuat, terutama mengingat protes terhadap klaim Tiongkok yang konsisten dilakukan sejak tahun 1995 oleh Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas hingga Menlu RI Retno Marsudi pada periode 2019-2024.
“Sehingga pernyataan bersama terkait klaim tumpang-tindih pada wilayah maritim kedua negara merupakan inkonsistensi yang serius,” tukasnya.
Ketiga, Putusan Arbitrase Internasional 2016. “Klaim Tiongkok melalui ten dash line (sebelumnya nine dash line) telah terbantahkan oleh Arbitrase Internasional pada tahun 2016 sehingga tidak memiliki basis hukum yang sah,” cetusnya.
“Penandatanganan nota kesepahaman oleh Presiden Prabowo dianggap sebagai tindakan yang mengakui klaim Tiongkok. Padahal secara hukum internasional klaim tersebut tidak valid,” lanjutnya.
Keempat, pelanggaran oleh nelayan dan Coast Guard Tiongkok. “Nelayan-nelayan Tiongkok, bersama dengan penjaga pantainya, Coast Guard telah berulang kali melakukan penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing) dan melanggar ZEE di Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan secara agresif. Tindakan ini menyebabkan krisis berkepanjangan yang merugikan Indonesia, baik secara ekonomi maupun keselamatan para nelayan yang terlibat langsung,” tuturnya.
Rekomendasi
Bara Maritim dan Setara Institute kemudian mendesak agar Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri atau pun Presiden Prabowo sendiri, segera mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan kembali posisi Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982 dan putusan Arbitrase Internasional 2016.
“Selain itu, diperlukan penguatan potensi kelautan di wilayah yurisdiksi Indonesia serta peningkatan keamanan insani (human security) bagi para nelayan dengan penegakan hukum yang lebih tegas di wilayah zona krisis, termasuk peningkatan peralatan yang canggih di kapal-kapal Bakamla (Badan Keamanan Laut) untuk menciptakan keamanan maritim di wilayah perairan Indonesia,” tandasnya.
