Jakarta, Fusilatnews – Tokoh supranatural Permadi SH memprediksi, situasi politik, sosial dan keamanan tahun 2023 akan lebih rawan dibandingkan dengan tahun 2022, bahkan ada kemungkinan Pemilu 2024 yang rencananya digelar pada 14 Februari tidak akan terlaksana alias batal karena situasi terlanjur “chaos” (rusuh).
“Pemilu 2024 tidak akan terlaksana, karena situasi terlanjur ‘chaos’ duluan,” kata Permadi saat dihubungi per telepon, kemarin.
Indikatornya, kata Permadi, alam semesta saat ini sudah mulai menampakkan kemurkaannya dengan banyaknya bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang, kebakaran, angin puting beliung, dan sebagainya di mana-mana. “Empat unsur alam, yaitu angin, air, tanah dan api sudah mulai marah, sehingga bencana terjadi di mana-mana,” jelas Permadi yang juga mantan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan.
Jika kemurkaan alam bergabung dengan kemurkaan manusia, kata Permadi, maka “chaos” atau kerusuhan sosial tidak dapat dicegah. “Siapa pun tak bisa mencegah,” cetus Permadi yang belakangan aktif di Partai Gerindra sebelum benar-benar pensiun dari politik sekarang ini.
Kemurkaan manusia, kata Permadi, tinggal selangkah lagi menemukan klimaksnya, karena saat ini masyarakat Indonesia khususnya mengalami berbagai macam kesulitan, terutama kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan juga harga barang-barang kebutuhan pokok yang terus meroket. “Revolusi sosial tinggal menunggu pemicunya. Ibarat bom, sumbunya sudah siap disulut,” kata Permadi.
Ditambah lagi dengan situasi politik yang ia prediksi akan terus memanas, yang akan mencapai puncaknya di akhir tahun 2023, kata Permadi, maka saat itulah “chaos” akan terjadi, sehingga Pemilu 2024 akan batal digelar. “Pemilu 2024 akan batal,” tegasnya.
Menurut Permadi, hanya Allah SWT yang bisa menghindarkan bangsa ini dari bencana alam dan kerusuhan sosial, sehingga ia mengajak seluruh komponen bangsa untuk bertobat dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. “Terutama elite pemimpin yang saat ini cenderung korup, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif,” tukasnya.
Selain cenderung korup, kata Permadi, para elite pemimpin juga sudah terbukti gagal mengelola negara ini. Salah satu bukti kegagalan tersebut, kata Permadi, yakni Indonesia tahun ini harus mengimpor beras dari luar negeri, padahal Indonesia merupakan negara agraris yang “gemah ripah loh jinawi” sehingga tidak pernah kekurangan sumber pangan, sekaligus negara maritim yang tak pernah kekuarangan sumber protein. “Mengapa sampai impor beras? Ya, karena para pemimpin gagal mengelola negara ini,” tandasnya.
Data Korupsi dan Impor Beras
Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam semester pertama tahun 2022 ini, KPK telah melakukan 66 penyelidikan, 60 penyidikan, 71 penuntutan, 59 perkara inkracht, dan mengeksekusi putusan 51 perkara.
Dari total perkara penyidikan, KPK telah menetapkan sebanyak 68 orang sebagai tersangka dari total 61 surat perintah penyidikan (spirindik) yang diterbitkan. Jika dirinci, perkara yang sedang berjalan pada semester pertama sebanyak 99 kasus yang terdiri dari 63 kasus carry over dan 36 kasus baru dengan 61 sprindik yang diterbitkan.
Carry over merupakan kasus yang sudah berlangsung lama namun kemudian dikembangkan oleh KPK dan ditemukan dugaan tindak pidana korupsi lain. Tak hanya itu, KPK juga telah melakukan 52 kali penggeledahan dan 941 penyitaan dalam proses penyidikan perkara.
Pada Semester I 2022, KPK telah memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi atau asset recovery sebesar Rp313,7 miliar. Total asset recovery ini terdiri dari Rp248,01 miliar yang merupakan pendapatan uang sitaan hasil korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan uang pengganti yang telah diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan.
Lalu, Rp41,5 miliar berasal dari pendapatan denda dan penjualan hasil lelang korupsi dan TPPU, serta Rp24,2 miliar berasal dari penetapan status penggunaan dan hibah. Capaian asset recovery ini meningkat 83,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada Semester I 2021, angka asset recovery KPK senilai Rp171,23 miliar.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan baru-baru ini memutuskan untuk memberi izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Bulog. Langkah ini diambil untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang menipis menjelang akhir tahun 2022. Adapun stok beras Bulog tercatat sebanyak 594.856 ton, yang terdiri atas 168.283 ton (28,29 persen) beras komersial dan 426.573 (71.71 persen) stok CBP hingga 21 November lalu. Sampai akhir tahun diperkirakan hanya tertinggal 200 ribu ton. (F-2)
