Akibat hak prerogatif Presiden, sembilan anggota Wantimpres yang dipimpin oleh Wiranto tetap diam, begitu pula seluruh menteri, termasuk Sri Mulyani sebagai pusat bendahara keuangan negara, yang enggan menasihati Jokowi untuk lebih berhati-hati dalam pengeluaran negara. Mereka tidak berani mengingatkan agar Jokowi tidak menghamburkan kas negara hanya untuk merayakan peringatan 17 Agustus 1945 di dua ibu kota negara, Jakarta dan Senajam.
Begitu pula, para wakil rakyat semua turut menyetujui kebijakan ini, bahkan secara kelembagaan, mereka rela tutup telinga terhadap himbauan rakyat yang merupakan representasi dari hak kedaulatan rakyat.
Apakah semua anggota Wantimpres dan kabinet terikat dalam cengkraman Jokowi, mirip dengan situasi Airlangga Hartarto, Cak Imin, dan Zulhas? Atau mungkin semua anggota legislatif juga terjerat oleh ketua-ketua partai mereka, serta terikat secara organisasi melalui jurus PAW? Apakah kedua lembaga tersebut memang telah berubah pada rezim Jokowi, dari dua nomenklatur menjadi satu kesatuan makna, yakni eksekutif dan legislatif yang sepakat untuk bergabung? Sehingga fungsi legislatif harus terhenti sesuai teori merger, dan eksekutif menjadi eksklusif (eksekutif yang juga legislatif), mengalahkan teori Montesquieu oleh teori Machiavellian ala Jokowi? Fakta menunjukkan bahwa yudikatif juga tampak terpengaruh oleh arahan eksekutif. Apakah teori Montesquieu (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) sudah diakuisisi oleh metode politik Jokowi yang serba fleksibel?
Meskipun sulit untuk menilai secara pasti, realitas praktis menunjukkan hal tersebut.
Oleh karena itu, jika para aktivis yang berjuang berdasarkan hukum berkeinginan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli dan konsekuen, serta ingin menerapkan suara rakyat berdaulat melalui amandemen, maka perlu ada konsep pembatasan hak prerogatif yang tetap berada di bawah vox populi vox dei karena salus populi suprema lex esto. Ini tidak sekadar semboyan, mirip panca sila, yang akhirnya kehilangan makna akibat kebijakan yang tidak konsisten.
