Jika rencana kenaikan gaji PNS 2024 ini direalisasikan oleh Presiden Jokowi, maka pengumuman pada 16 Agustus 2023 merupakan kenaikan gaji PNS kedua yang dilakukan oleh Jokowi selama menjabat sebagai kepala negara.
Jakarta – Fusilatnews – Setelah 5 tahun tak mengalami kenaikan gaji Presiden berencana menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) Kenaikan gaji PNS ini akan disampaikan saat menyampaikan pidato nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Tak hanya itu, rencana perombakan skema tunjangan kinerja atau tukin juga kencang berhembus.
Presiden Joko Widodo dijaddwalkan mengumumkan kebijakan baru mengenai penghasilan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Negara Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada 16 Agustus 2023.
“Hasilnya akan disampaikan Presiden saat menyampaikan pidato pengantar nota keuangan dan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2024 tanggal 16 Agustus. Kita tunggu ya,” ucap Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta kepada Tempo, Jumat 14 Juli 2023.
Isa mengatakan pemerintah tengah mengkaji perihal kenaikan gaji PNS tersebut dan perubahan skema tukin tersebut. Namun saat ditanya perihal detail kenaikan gaji ini, Isa tidak menjawab secara gamblang. “Kita tunggu penyampaian oleh Bapak Presiden,” tuturnya.
Jika rencana kenaikan gaji PNS 2024 ini direalisasikan oleh Presiden Jokowi, maka pengumuman pada 16 Agustus 2023 merupakan kenaikan gaji PNS kedua yang dilakukan oleh Jokowi selama menjabat sebagai kepala negara.
Kenaikan gaji PNS terakhir kali terjadi pada 2019 lalu sebesar 5 persen. Sebelum itu, gaji PNS sudah naik sebesar 6 persen pada 2015 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Pada Maret 2018, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyusun konsep usulan kenaikan gaji pokok PNS 2019 dengan pertimbangan sudah lebih dari dua tahun PNS tidak memperoleh kenaikan gaji pokok.
“Jika usulan kenaikan gaji pokok tahun 2019 disetujui, maka selanjutnya akan dituangkan dalam Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun 2019,” kata Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan, Kamis, 1 Maret 2018.
Dalam sidang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 di Gedung DPR, Jakarta, Jokowi pun mengumumkan rencana kenaikan gaji PNS serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 persen pada 2019. “Peningkatan kualitas dan motivasi birokrasi terus dilakukan agar aparatur negara makin profesional, bersih, dan terjaga kesejahteraannya,” ucap Jokowi, Kamis, 16 Agustus 2018.
Sejak saat itu, belum terjadi lagi kenaikan gaji PNS selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pada 2022 lalu, Jokowi juga tak menyinggung sama sekali soal kenaikan gaji PNS saat membacakan pidato dalam dua kesempatan berbeda pada Selasa, 16 Agustus 2022 lalu. Dua pidato itu dibacakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-77 Republik Indonesia serta pengantar Rancangan APBN (RAPBN) 2023 dan Nota Keuangan.
Saat itu, kenaikan gaji PNS santer dikabarkan seiring adanya reformasi birokrasi. Namun kenyataannya, Jokowi ternyata hanya memaparkan berbagai arah kebijakan pemerintah, mulai dari program prioritas hingga belanja. Ia sama sekali tidak menyebutkan soal kenaikan gaji PNS dalam kedua pidatonya tersebut.
Anggaran belanja pemerintah dalam APBN 2023 tercatat sebesar Rp 2.230 triliun, atau turun 5,9 persen dari posisi tahun lalu. Penurunan belanja itu tidak berdampak terhadap gaji PNS, tetapi tidak pula ada penjelasan soal kenaikan gaji.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus memberi respons positif terhadap wacana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas tentang gagasan kenaikan gaji PNS yang disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023.
Menurut Guspardi, sudah lama gaji PNS tidak naik. Adapun kenaikan gaji yang terakhir diterima para PNS sebagai abdi negara adalah pada 2019.
“Artinya, sudah empat tahun berturut-turut PNS tidak merasakan kenaikan gaji. Padahal di satu sisi, harga barang-barang naik, inflasi juga demikian. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian,” kata Guspardi saat ditemui Parlementaria di Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023.
Dengan kenaikan gaji PNS ini, kata Guspardi, pemerintah harus memastikan PNS lebih terpacu untuk meningkatkan kinerjanya.
“Jangan ada lagi mental ingin dilayani, tindakan pungli, mark-up anggaran, hingga tindakan memperlambat birokrasi. Semua mesti merujuk pada desain besar Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah,” ucap Guspardi.
