Tak ada yang lebih menyakitkan dari rasa keadilan yang dikhianati. Dan tak ada pengkhianatan yang lebih sepi gaungnya selain ketika hukum ditekuk untuk tunduk pada kekuasaan.
Presiden—apa pun warna bajunya, suara langkahnya, atau sorot matanya—adalah penanggung jawab tertinggi terhadap konstitusi. Bukan sekadar pemimpin pemerintahan, ia adalah kepala negara: pelindung kesetaraan di hadapan hukum, penjaga pagar dari ketimpangan kuasa. Namun pertanyaannya: benarkah hukum masih berdiri tegak, atau kini ia berjalan terbalik—tajam ke bawah, tumpul ke atas?
Goethe menulis, “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.” Di mana pun ketidakadilan dibiarkan hidup, ia akan menjalar dan menggerogoti makna dari keadilan itu sendiri. Maka saat hukum disulap menjadi tongkat kekuasaan—yang memukul mereka yang lemah dan menepi di hadapan yang kuat—Presiden tak bisa diam.
Lihatlah bagaimana aparat memperlakukan kasus Habib Rizieq Shihab. Dengan gemuruh. Dengan gegap-gempita. Seakan-akan ia adalah poros dari kekacauan semesta. Sementara Bambang Tri Mulyono yang mengajukan gugatan ijazah presiden sebelumnya, justru ditarik masuk ke pusaran pemidanaan yang janggal. Lalu Thomas Lembong, yang hanya bersuara, tiba-tiba dipanggil karena menyuarakan.
Dan tentang ijazah Jokowi? Polisi seakan menjadi penjaga pintu kekuasaan, bukan pelayan hukum. Mereka bertindak seolah-olah mendengar bukan dari hati nurani, tapi dari corong istana.
Kita tahu, hukum bukan soal siapa yang memegang palu, tapi bagaimana palu itu diketukkan. Kita tidak memerlukan hukum yang keras kepada suara kritis namun lembek kepada kekuasaan. Kita tidak butuh aparat yang gagah saat berhadapan dengan rakyat, tetapi gemetar di hadapan elite.
Prabowo kini presiden. Maka ia tak bisa hanya diam, tak bisa hanya berbasa-basi. Ia harus berdiri tegak lurus—bukan demi nama baik dirinya, tetapi demi martabat hukum. Hukum yang adil. Hukum yang bukan sekadar tulisan kering dalam konstitusi, tapi hidup dalam rasa keadilan rakyat.
Sebab jika ketidakadilan dibiarkan, maka negara hanya akan menjadi tempat di mana rakyat digiring untuk percaya pada sandiwara. Dan seorang pemimpin, jika terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, perlahan-lahan kehilangan pijakan moralnya.
Presiden harus mendengar bukan hanya bisikan dari dalam istana, tetapi jerit sunyi dari bawah. Bukan hanya suara elite, tetapi luka dari mereka yang kalah oleh sistem. Sebab seperti kata Václav Havel, “The salvation of this human world lies nowhere else than in the human heart.”
Dan di situlah hukum harus berpulang: pada hati nurani.
Pada kebenaran.
Pada keberanian untuk bersikap adil, bahkan ketika itu menyakitkan kekuasaan.
