Presiden mengingatkan agar tak ada pihak yang mencoba-coba untuk melakukan intervensi dalam pemilu. Karena sangat sulit dilakukan.
Jakarta – Fusilatnews – Saat membuka Rakornas Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Rabu (8/11/). Presiden Jokowi memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 akan berlangsung demokratis dan tak akan mudah diintervensi.
Pelaksanaan pemilu akan diawasi oleh seluruh pihak, mulai dari tempat pemungutan suara (TPS) yang diawasi saksi partai, kemudian oleh masyarakat, dan juga media.
“Sekali lagi ini pemilu yang sangat besar, yang sangat demokratis. Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Semua TPS ada saksi dari partai-partai, belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS,” kata Presiden
Presiden mengingatkan agar tak ada pihak yang mencoba-coba untuk melakukan intervensi dalam pemilu. Karena sangat sulit dilakukan.
“Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat-sangat sulit, karena di TPS tadi saya sampaikan ada saksi-saksi-saksi-saksi dari partai-partai politik,” ungkap Jokowi.
Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memastikan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan berlangsung demokratis dan tak akan mudah diintervensi, sambil.menyinggung kembali kecurangan pada Pemilu 2009,
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan pada 2009, bagaimana kekuasaan saat itu menggunakan instrumen bantuan sosial untuk mendulang efek elektoral.
Banyak pula instrumen kekuasaan lainnya yang digunakan untuk memenangkan kontestasi saat itu.
“Hasil survei menunjukkan bahwa conflict of interest itu berpotensi terjadi abuse of power, inilah yang harus kita kawal agar pemilu benar-benar jurdil dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tanpa intervensi,” kata Hasto di Kantor Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (8/11) malam.
Adanya kekuasaan yang mengebiri hukum di Indonesia lewat Mahkamah Konstitusi (MK). Namun Majelis Kehormatan MK (MKMK) telah menunjukkan sikap rakyat dalam melihat penyalahgunaan kekuasaan itu.
Sehingga berbagai rekayasa hukum bisa dipatahkan oleh kekuatan-kekuatan pro demokrasi yang memang tidak ingin MK sebagai benteng konstitusi dan demokrasi dikebiri dan demokrasi mati,” ujar Hasto.
“Jadi ini adalah suatu kemenangan moral sebagai langkah yang positif untuk mengawal demokrasi di negeri ini,” sambungnya.
