Oleh: Karyudi Sutajah Putra
Jakarta, FusilatNews – Revisi Peraturan DPR No 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, yang pada pokoknya mempertegas fungsi pengawasan DPR terhadap calon-calon penyelenggara negara yang pengangkatannya melalui proses politik di DPR, seperti Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Hakim Agung Mahkamah Agung (MA), Pimpian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan komisioner lembaga-lembaga negara lainnya bahkan Gubernur dan Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI), adalah bentuk intervensi keliru atas prinsip “check and balances” dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Memang tidak ada penyebutan pencopotan pejabat, tetapi frasa pada Pasal 228A ayat (2) menyebutkan hasil evaluasi bersifat mengikat. Tentu bisa berujung pada pencopotan, jika hasil evaluasi itu merekomendasikan pencopotan seorang pejabat/penyelenggara negara,” kata Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi di Jakarta, Rabu (5/2/2025).
“Substansi norma sebagaimana Pasal 228A ini keliru secara formil, di mana peraturan internal sebuah lembaga negara seharusnya hanya mengatur urusan internal kelembagaan dan/atau mengatur pihak-pihak yang berhubungan dengan lembaga dimaksud. Sementara secara substantif, norma di atas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, ‘Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,” lanjutnta.
Menurut Hendardi, frasa menurut UUD ini ditujukan untuk menjamin kemerdekaan dan independensi lembaga-lembaga yang diatur UUD, memastikan kontrol dan keseimbangan antar- masing-masing cabang kekuasaan, dan tidak boleh ada pengaturan lain yang secara substantif melemahkan independensi lembaga-lembaga negara baik yang dibentuk dengan UUD maupun UU lainnya.
“Norma Pasal 228A juga melampaui puluhan UU sektoral lain, yang justru memberikan jaminan independensi pada MA, MK, BI, KPK, Komisi Yudisial dan lainnya, yang berpotensi dibonsai oleh DPR dengan kewenangan evaluasi yang absurd,” paparnya.
DPR, kata Hendardi, gagal memahami makna frasa pengawasan yang merupakan salah satu fungsi DPR sebagaimana Pasal 20A (1) UUD 1945. “Fungsi pengawasan yang melekat pada DPR adalah mengawasi organ pemerintahan lain dalam menjalankan undang-undang. Artinya, yang diawasi DPR adalah pelaksanaan UU, bukan kinerja personal, apalagi kasus-kasus yang sering kali menimbulkan konflik kepentingan berlapis. Dalam sistem presidensial, jika pun DPR diberi kewenangan menyetujui pencalonan, memilih, atau menetapkan, itu semata-mata ditujukan untuk memastikan adanya kontrol dan keseimbangan antar-lembaga negara dan memastikan pembatasan bagi presiden agar tidak secara bebas memutuskan (discretionary decision) pengisian pejabat penyelenggara kedaulatan rakyat, sehingga desain independensi lembaga-lembaga negara tetap terjaga,” terangnya.
Supremasi parlemen yang melampaui prinsip pembagian kekuasaan sebagaimana Pasal 1 (2) UUD 1945, tegas Hendardi, tidak boleh dibiarkan. ‘Sebaiknya DPR berfokus pada tugas utama pembentukan UU, pengawasan atas berjalannya UU yang dibentuknya dan fungsi budgeting (penganggaran) secara lebih berkualitas, bukan merancang ranjau-ranjau politik dan kekuasaan yang ditujukan bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi memaksa kepatuhan buta pada parlemen dan selalu membuka ruang-ruang transaksi dan negosiasi,” urainya.
Peraturan DPR yang cacat formil dan materiil ini, masih kata Hendardi, sebaiknya tidak perlu diundangkan dan jika sudah terlanjur diundangkan, bisa diperkarakan ke MA, untuk segera dibatalkan.
