Jakarta-Fusilatnews – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini membahas masalah penerimaan bansos (bantuan sosial) dengan KPK. Risma mengaku masih ada ratusan ribu bansos yang tidak tepat sasaran. “Kami sampaikan kepada Stranas PK, yang rutin koordinasi kepada kami, untuk bagaimana kami bisa koordinasi dengan seluruh lembaga terkait karena ditemukan di situ ada usulan ASN dan pegawai yang terima di atas UMK. Totalnya dari gaji di atas UMK dan ASN (terima bansos) itu 530 ribu orang,” kata Risma di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2023).
Risma mengatakan saat ini pihaknya mencoba memperbaiki kesalahan data penerima bansos. Dia mewajibkan daerah selalu memberikan data terbaru penerima bansos tiap bulan.
“Jadi saat ini memang dia bukan PNS, tapi bulan berikutnya PNS, makanya untuk antisipasi itu update data harus satu bulan,” ujar Risma.
Risma juga bercerita soal pengalamannya bertemu dengan pemilik rumah bak istana di Madura, namun masih menerima bansos. Saat itu ia mendapatkan laporan dari tim Kemensos yang ragu mendaftarkan pemilik rumah tersebut sebagai penerima bansos.
Penjelasan Risma ini diberikan saat menjawab pertanyaan wartawan soal masih adanya warga yang dinilai kaya penerima bansos. Risma mengatakan pemilik rumah bak istana di tengah hutan itu ternyata telah berusia lanjut.
Saat ditemui, pemilik rumah tersebut sudah tidak bekerja lagi dan mengidap tunanetra. Si pemilik rumah pun mengalami kesulitan ekonomi karena tidak ada yang mau membeli rumahnya.
“Ternyata itu saya sempat ramai di daerah Madura sana. Itu rumahnya bagus, mana mungkin, rumahnya kayak istana gitu. ‘Bu, tapi dulu dia kerja memang uangnya banyak’. Tapi sekarang dia sudah tua, sudah nggak bisa kerja, terus kemudian menjadi tunanetra lagi’. Saya ya masih bingung karena rumahnya dijual nggak ada yang mau beli, wong di tengah hutan,” papar Risma.
Risma mengatakan kasus tersebut masih banyak ditemui di sejumlah daerah. Dia menyebut, jika ada permainan data yang dilakukan pendamping bansos Kemensos, sanksi tegas akan diberikan.
“Kalau itu ada konspirasi dari pendamping (PKH), langsung bisa periksa dan kita langsung tindak,” tutur Risma.
Rp 523 Miliar Dana Bansos Salah Sasaran
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan sebelumnya mengatakan ada ratusan ribu penerima bansos yang memiliki penghasilan cukup. Angka itu merujuk pada data NIK yang didapat saat Mensos Risma berkunjung ke BPJS Ketenagakerjaan.
“Dari Bu mensos datang ke NIK dulu, supaya ini update dari NIK datang ke BPJS TK, keluarlah data-data ini bahwa ada 493 ribu ternyata penerima upah di atas upah minimum provinsi atau daerah. Artinya dia terindikasi sebenarnya menerima upah, dia bekerja, menerima upah, layak terindikasi,” kata Pahala.
Pahala mengatakan data 493 ribu penerima bansos salah sasaran itu lalu disandingkan dengan data yang terdapat di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya, puluhan ribu ASN tercatat masih menjadi penerima bansos.
“Kita padankan data dengan BKN, mau lihat siapa yang terindikasi ASN. Ternyata kita temukan sekitar 23.800 itu memiliki pekerjaan sebagai ASN,” ungkap Pahala.
Baca juga:
Si Miskin/Kelompok Rentan Dapat Bantuan Hukum Rp 56 Miliar dari BPHN
KPK lalu melakukan perhitungan terkait 493 ribu bansos yang salah sasaran tersebut. Pahala mengatakan ada Rp 523 miliar uang negara tiap bulannya dalam program bansos yang digunakan tidak tepat sasaran.
“Ini nilai ketidaktepatan ini kita hitung sekitar Rp 523 miliar per bulan karena salah kita kasih ke orang yang sebenarnya tidak tepat. Tapi khusus untuk ASN dan yang penerima upah itu, kita estimasi Rp 140 miliar per bulan itu sebenarnya kita nggak tepat kasihnya,” ungkap Pahala.
Detikom
