Fusilatnews – Presiden boleh berganti, tapi jika jaring-jaring kekuasaan masa lalu masih bertengger di pos strategis, maka reformasi hanya jadi kosmetik. Inilah yang terjadi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
Sudah saatnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diganti. Tak semata karena usianya mendekati pensiun, melainkan karena posisinya yang kian politis: menjadi perpanjangan tangan kekuasaan lama. Publik mafhum, Listyo adalah figur yang lekat dengan istana Jokowi. Ia bukan sekadar aparat penegak hukum, tapi juga pengaman politik dinasti yang dibangun dengan telaten oleh penguasa sebelumnya.
Hari ini, ketika kendali pemerintahan telah berpindah ke tangan Prabowo Subianto, wajah Polri harus ikut berubah. Tidak cukup hanya mengganti pejabat; yang dibutuhkan adalah perombakan watak institusional. Dan itu dimulai dari pucuk pimpinannya.
Dalam konteks ini, nama Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho mencuat sebagai alternatif yang masuk akal sekaligus menjanjikan. Ia bukan bagian dari lingkar kekuasaan lama, dan kariernya melesat bukan karena kedekatan dengan elite, melainkan karena kompetensi dan kerja senyap yang berdampak nyata.
Rudy adalah anomali yang inspiratif. Lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) ini menembus dominasi lulusan Akpol dan meraih bintang tiga. Pernah menjadi Kadivkum Polri, Kapolda Banten, dan kini Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, ia dikenal sebagai teknokrat hukum dan pembaharu senyap. Ia juga seorang guru besar di Universitas Lampung, mengajarkan mediasi kepolisian—suatu pendekatan yang makin relevan dalam iklim hukum yang kehilangan sentuhan kemanusiaan.
Berbeda dari figur-figur Polri yang gemar tampil di panggung media, Rudy bekerja dalam diam. Ia tidak punya beban politik, tidak pula terikat pada figur tertentu. Justru karena itu, ia berpotensi menjadi jembatan ideal bagi Prabowo: mengawal agenda keamanan dengan netralitas, serta mengembalikan citra Polri yang sudah tergerus sebagai alat kekuasaan masa lalu.
Penggantian Kapolri dalam situasi ini bukanlah urusan teknis, tapi politis. Jika Presiden Prabowo serius ingin membersihkan institusi dari pengaruh oligarki lama, maka Listyo Sigit adalah simbol yang harus segera dilepas. Polri tak boleh lagi menjadi instrumen untuk mengamankan kepentingan pasca-kekuasaan Jokowi: baik dalam proyek-proyek strategis, urusan keluarga, maupun dinamika politik lokal dan nasional.
Rakyat menginginkan polisi yang berdiri di tengah. Polisi yang berpihak pada hukum, bukan pada istana. Dan Polri yang demikian hanya bisa dimulai jika komando tertingginya dipegang oleh sosok yang steril dari persekongkolan politik. Komjen Rudy Heriyanto, dalam konteks ini, adalah pilihan yang rasional, bukan emosional.
Prabowo punya kesempatan emas untuk membuktikan bahwa ia bukan sekadar penerus, melainkan perombak. Penggantian Kapolri bisa menjadi langkah pertama menuju restorasi wajah Polri: dari alat kekuasaan menjadi pelindung rakyat.
