FusilatNews – Dari panggung kampanye hingga pelantikan, Prabowo Subianto menampilkan dirinya sebagai bapak bangsa yang baru: tegas, patriotik, dan siap bekerja. Janji-janji ditebar bukan hanya untuk memikat suara, melainkan juga menggiring imajinasi rakyat menuju negeri impian. Makan siang dan susu gratis bagi pelajar, pertumbuhan ekonomi 7 persen, hingga ketahanan pangan yang digadang tak lagi bergantung pada impor. Tapi benarkah semua itu menjadi ukuran utama keberhasilan seorang kepala negara?
Beberapa waktu lalu, Prabowo membuat pernyataan yang mencengangkan: bila ia gagal, ia tak akan mencalonkan diri lagi pada 2029. Ucapan itu bisa dibaca sebagai bentuk tanggung jawab atau justru strategi retoris untuk menenangkan kritik. Namun, pernyataan itu menuntut satu hal: ukuran yang jelas tentang apa yang disebut “berhasil” dan “gagal”.
Sejarah mencatat bahwa pemimpin dinilai bukan dari seberapa besar janji yang diucap, melainkan dari seberapa tepat ia menepatinya. Maka mengukur kinerja Prabowo tidak cukup hanya dengan menanyakan apakah anak-anak sudah kenyang di sekolah, atau apakah pabrik susu kembali berdiri. Lebih dalam dari itu, kita harus menelisik: apakah negara ini bergerak ke arah yang lebih adil, berdaulat, dan bermartabat?
Pada awal masa jabatan, Prabowo mewarisi pusaka dari pendahulunya: pertumbuhan ekonomi stagnan, ketimpangan membengkak, utang menggunung, serta lembaga penegak hukum yang kian kehilangan taring. Dalam situasi itu, ia tak bisa sekadar meneruskan kebiasaan populis Jokowi yang memoles pembangunan fisik namun abai pada fondasi sosial dan politik.
Baca : https://fusilatnews.com/prabowo-janji-jika-dinilai-tak-berhasiltak-akan-calonkan-lagi/
Indikator pertama keberhasilan Prabowo seharusnya adalah keberanian membalik arah. Mampukah ia menghentikan budaya impunitas dan mengembalikan wibawa hukum? Bila Prabowo sekadar menjadi pelindung oligarki baru dan membiarkan aparat hukum tetap jadi alat kuasa, maka ganti presiden hanya jadi ganti pemain, bukan ganti permainan.
Ekonomi menjadi ukuran lain. Klaim pertumbuhan 7 persen bukan soal angka, melainkan soal logika. Untuk mencapainya, Indonesia butuh bukan hanya investasi, tetapi kepercayaan. Dunia usaha menuntut stabilitas, regulasi yang adil, dan aparat yang tidak korup. Di sinilah titik uji kepemimpinan itu berada. Bukan pada orasi atau kunjungan kerja yang dikemas manis di media sosial, tetapi pada reformasi struktural yang sering tak tampak tapi menentukan.
Lebih jauh, pengentasan kemiskinan tak bisa hanya ditangani lewat bansos atau makan siang gratis. Itu hanya semacam plester pada luka dalam. Penyakit sebenarnya adalah ketimpangan: antara kota dan desa, antara elite dan akar rumput. Bila Prabowo gagal mempersempit jurang itu, maka ia akan menulis ulang kegagalan yang sama dalam buku sejarah kekuasaan di republik ini.
Ada pula janji soal ketahanan pangan dan energi. Tapi ironi pun hadir: negeri subur ini masih mengimpor beras, jagung, bahkan garam. Di era kolonial, Indonesia dijuluki zamrud khatulistiwa karena rempahnya. Kini, tanah yang sama justru tak mampu menghidupi perut rakyatnya sendiri. Bila Prabowo sungguh seorang petarung, medan ini harus menjadi perangnya yang sejati: memerdekakan bangsa dari ketergantungan pada pangan impor dan kongsi dagang.
Dan tentu, ukuran paling abstrak namun mendalam: demokrasi. Prabowo punya sejarah panjang sebagai sosok kontroversial dalam demokrasi Indonesia. Kini ia punya kesempatan untuk memperbaiki, bukan mengulang. Bila di bawah kekuasaannya kritik dimusuhi, pers dibungkam, dan rakyat dibatasi, maka apa gunanya makan siang gratis jika suara mereka tak lagi bernilai?
Kepemimpinan bukanlah kompetisi siapa paling dermawan atau siapa paling sering turun ke pasar. Tapi siapa yang sanggup menegakkan keadilan dalam senyap, membangun kepercayaan tanpa tepuk tangan, dan meluruskan jalan meski harus melawan arus. Di sinilah Prabowo akan diuji.
Dan kita, sebagai rakyat, punya tugas: terus mengingatkan bahwa kursi kekuasaan bukan tempat duduk untuk beristirahat, melainkan medan tempur untuk memperjuangkan nasib 270 juta jiwa. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat: Prabowo hanya seorang juru kampanye yang menang, bukan seorang pemimpin yang berhasil.
