FusilatNews – Dalam bayang-bayang sistem demokrasi dan supremasi hukum yang dijunjung tinggi, Jepang menyimpan cerita lain tentang aktor non-negara yang tetap memainkan peran dalam konstelasi kekuasaan: Yakuza. Kelompok ini bukan sekadar organisasi kriminal, tetapi juga produk sejarah, politik, dan ekonomi yang kompleks. Meski kerap diasosiasikan dengan kekerasan dan bisnis ilegal, Yakuza pernah menjadi alat kekuasaan, mitra strategis, sekaligus penjaga stabilitas sosial pada masa-masa krisis. Fenomena ini memberi kita cermin reflektif tentang bagaimana ormas-ormas di Indonesia juga kadang memainkan peran serupa—melampaui garis legalitas dan moralitas demi melayani kepentingan politik.
Yakuza: Organisasi Kriminal dengan Agenda Politik
Tidak seperti banyak organisasi kriminal lain di dunia, Yakuza di Jepang pernah menikmati status “setengah legal”. Mereka memiliki kantor resmi, struktur organisasi yang jelas, bahkan menjalankan kegiatan “sosial” di tengah masyarakat. Tapi kekuatan sejatinya terletak pada kemampuannya menjelma sebagai kekuatan tak resmi yang bisa dipinjam oleh kekuasaan—terutama oleh elite politik konservatif.
Pada era pascaperang, ketika Jepang berada dalam kekacauan, Yakuza menjadi alat ampuh untuk mengendalikan kerusuhan, membungkam kelompok kiri, dan melindungi kepentingan modal. Mereka tidak masuk ke parlemen, tetapi mereka ada di belakang panggung kekuasaan. Sebuah model pengaruh yang bersifat negosiasi diam-diam, bukan hegemoni terbuka.
Indonesia: Ormas dalam Lanskap Kuasa
Kini mari kita menengok ke Indonesia, di mana ormas—baik berbasis agama, budaya, hingga nasionalisme sempit—kadang berfungsi mirip seperti Yakuza: menjadi alat tekanan, pelindung kepentingan elite, bahkan pengontrol opini publik.
Kita melihat bagaimana beberapa ormas dilibatkan dalam politik elektoral, menjaga “keamanan” kampanye, mendemonstrasikan kekuatan jalanan, bahkan menekan oposisi atas nama moralitas atau nasionalisme. Mereka tidak selalu melanggar hukum secara langsung, tetapi seringkali melanggar etika demokrasi dan semangat keberadaban.
Dalam banyak kasus, ormas bukanlah representasi murni aspirasi rakyat, melainkan alat kompromi kuasa yang dipelihara untuk fungsi tertentu: menjaga stabilitas kekuasaan, menciptakan ketakutan sosial, atau menjadi pelindung proyek-proyek yang penuh konflik kepentingan.
Kemiripan dan Perbedaan
Apa yang membuat Yakuza dan ormas tertentu di Indonesia mirip adalah peran mereka sebagai aktor non-negara yang kadang diinstitusikan secara tidak resmi dalam sistem kekuasaan. Mereka bisa menjadi “perpanjangan tangan kotor” dari kekuasaan yang ingin tetap bersih secara formal.
Namun ada perbedaan mencolok:
Yakuza di Jepang kini ditekan habis oleh sistem hukum dan budaya malu masyarakat Jepang. Ada usaha serius dari pemerintah dan swasta untuk memutus hubungan dengan mereka, dan publik Jepang mendukungnya. Sementara di Indonesia, beberapa ormas justru diinstitusionalisasi oleh negara, diberi ruang, bahkan dana, untuk beroperasi. Mereka kerap tampil di panggung publik, bukan dalam bayang-bayang.
Menutup Panggung Bayangan
Kehadiran Yakuza dalam politik Jepang menjadi pelajaran berharga tentang betapa kekuasaan selalu membutuhkan “tangan bayangan” yang bisa bekerja di luar batas hukum dan moral. Tapi pelajaran paling penting adalah bagaimana masyarakat Jepang akhirnya menolak model tersebut, membiarkan hukum dan akal sehat mengambil alih.
Indonesia perlu bercermin. Ormas tidak boleh menjelma menjadi Yakuza versi lokal—bertopeng sosial dan agama, tetapi menjadi alat tekan yang membungkam rakyat, melindungi elite, dan menebar ketakutan.
Demokrasi yang sehat hanya tumbuh ketika kekuasaan tidak dikelilingi oleh para preman berjubah. Baik di Jepang maupun Indonesia, kekuasaan seharusnya berdiri di atas hukum, bukan di atas kesepakatan gelap dengan kekuatan jalanan.
