FusilatNews – Dalam jagat pendidikan tinggi Indonesia yang sarat prestise dan integritas akademik, Universitas Gadjah Mada (UGM) ibarat mercusuar ilmu yang tak tergoyahkan. Namun kini, institusi kebanggaan republik itu sedang diguncang gelombang gugatan hukum senilai Rp1.069 triliun oleh seorang advokat asal Makassar, Komardin, terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak main-main, gugatan ini menyentuh jantung kredibilitas universitas dan, lebih luas lagi, kredibilitas kepemimpinan nasional.
Komardin, yang sebelumnya juga melayangkan gugatan serupa senilai Rp69 triliun, kini melipatgandakan tekanannya. Ia tidak hanya menyoal legalitas ijazah Jokowi, namun juga menggugat transparansi UGM dalam menyampaikan klarifikasi publik. Gugatan bernomor 106/Pdt.G/2025/PN Smn yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Sleman itu mengklasifikasikan UGM telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), lantaran tidak terbuka dalam mengungkap dokumen-dokumen akademik seperti skripsi, daftar mahasiswa SIPENMARU, dan bukti program KKN sang mantan presiden.
Komardin mengklaim bahwa ketidaktransparanan ini telah menyebabkan kegaduhan sosial, ketegangan politik, dan bahkan berdampak terhadap nilai tukar rupiah. Sebuah klaim yang ambisius—dan bisa dibilang hiperbolik—namun cukup untuk menyalakan api kontroversi baru di tengah masyarakat yang jengah terhadap simbolisme elite.
Pihak UGM, lewat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Veri Antoni, menyampaikan sikap hati-hati namun tegas. Veri menegaskan bahwa Jokowi adalah alumni sah Fakultas Kehutanan angkatan 1980, yang lulus tahun 1985, dan seluruh dokumennya telah diverifikasi. Universitas, katanya, menghormati proses hukum, tetapi juga mengingatkan bahwa beban pembuktian ada di tangan Komardin, baik soal angka kerugian fantastis maupun soal legal standing-nya.
Namun, tak bisa disangkal, gugatan ini membuka kembali luka lama: tudingan konspirasi seputar keabsahan dokumen akademik Jokowi. Salah satu episode yang cukup mencolok adalah klaim Rismon Hasiholan Sianipar, yang mempertanyakan penggunaan font Times New Roman dalam skripsi Jokowi—font yang konon belum populer di era 1980-an. UGM, dengan nada datar namun mantap, membantah tuduhan ini. Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta serta sahabat seangkatan Jokowi, Frono Jiwo, telah menyatakan bahwa skripsi dan ijazah Jokowi asli dan sah secara akademik.
Meski demikian, publik tetap terbelah. Di satu sisi, ada yang melihat gugatan ini sebagai lelucon hukum yang mempermalukan sistem peradilan kita. Namun di sisi lain, tak sedikit pula yang menilai gugatan ini sebagai refleksi frustrasi publik terhadap praktik elite yang kerap dianggap kebal terhadap transparansi dan akuntabilitas. Apalagi di tengah era politik dinasti yang membubung tinggi, segala sesuatu yang menyangkut legitimasi Jokowi selalu mengundang kecurigaan.
Pertanyaan besarnya: Apakah UGM akan tergugah oleh gugatan ini dan membuka ruang klarifikasi lebih luas demi menjawab keraguan publik? Ataukah UGM akan tetap bertahan pada kebanggaannya sebagai institusi yang tak perlu tunduk pada tekanan publik?
Apapun hasil dari sidang perdana yang dijadwalkan pada 22 Mei 2025, satu hal jelas: kita sedang berada di persimpangan antara menegakkan martabat ilmu pengetahuan, atau menyaksikan bagaimana institusi pendidikan digunakan sebagai alat pembenaran kekuasaan. Bila kampus tak mampu menjaga marwahnya dari badai keraguan, maka bukan hanya ijazah yang dipertaruhkan—tapi juga nama baik bangsa yang selama ini dibangun di atas fondasi kepercayaan dan integritas akademik.
Ketika seorang pengacara dengan gugatan triliunan bisa mengguncang ikon pendidikan nasional, kita perlu bertanya: sedalam apa luka kepercayaan publik terhadap negara ini, hingga yang semestinya pasti malah menjadi teka-teki?
