Jakarta – FusilatNews– Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan ormas Islam tingkat pusat, seperti Hidayatullah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan Wahdah Islamiyah. Dalam pertemuan tersebut, berbagai harapan dan aspirasi dari ormas Islam disampaikan kepada Yusril, khususnya terkait penegakan hukum yang tengah menghadapi tantangan besar.
Pertemuan yang berlangsung pada Kamis siang, 6 Maret 2025 (6 Ramadhan 1446 H), berjalan dengan penuh khidmat, namun tetap cair dan penuh antusiasme dari para tokoh yang hadir. Salah satu isu utama yang dibahas adalah maraknya kasus mega korupsi yang semakin meresahkan masyarakat. Sejumlah kasus yang terungkap dalam beberapa waktu terakhir telah merugikan negara dalam jumlah yang fantastis, bukan lagi miliaran, melainkan mencapai triliunan rupiah.
Para pimpinan ormas Islam menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi ini. Mereka mengingatkan bahwa jika pemerintah tidak serius dalam menanganinya, kepercayaan masyarakat terhadap negara akan semakin terkikis, yang pada akhirnya dapat membahayakan keutuhan bangsa.
Ketua Umum DPP Hidayatullah, Dr. H. Nashirul Haq, M.A., dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan dukungan terhadap wacana yang digaungkan oleh sejumlah tokoh agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang asli. Menurutnya, amandemen yang telah dilakukan selama ini telah menghilangkan beberapa aspek fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah melemahnya peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dahulu merupakan lembaga tertinggi negara.
Selain itu, Nashirul juga mengusulkan agar aspirasi politik organisasi massa, khususnya ormas Islam, dapat diwadahi secara lebih konkret, sebagaimana yang pernah terjadi di era Orde Baru melalui mekanisme utusan golongan di MPR RI. “Ormas Islam memiliki anggota yang nyata dan loyal. Perannya sangat konkret dalam kehidupan masyarakat serta berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, aspirasi politiknya perlu mendapatkan ruang yang layak,” ujar Nashirul.
Menanggapi berbagai harapan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, Yusril menyatakan akan menindaklanjutinya dengan serius. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah saat ini berkomitmen untuk membangun kedaulatan bangsa dan memperkuat ketahanan nasional.
“Pak Prabowo memiliki visi untuk mewujudkan kemandirian bangsa, agar Indonesia tidak bergantung pada pihak asing,” kata Yusril.
Dalam kesempatan itu, Yusril juga berbagi pengalaman panjangnya dalam mendampingi berbagai presiden, mulai dari era Orde Baru hingga kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini.
