Terlalu pede Ketika Jokowi mengatakan, siapapun presidennya, yang penting program-programnya berlanjut. Ini diametral dengan realita dilapangan dan pendapat sejumlah para ahli. Bukan isapan jempol, ketika banyak pihak, bahwa program-program regime Jokowi gagal. Hal yang paling sepele, soal Minyak Goreng, yang tidak bisa terpecahkan sampai saat ini, padahal melibatkan banyak akhli dan pihak-pihak hingga pasukan tentara juga dikerahkan.
Ujungnya Luhut Binsar Panjaitan, Pimpro MiGor yang ditunjukan Jokowi, mengatakan : “secara bertahap minyak curah akan diganti dengan minyak goreng kemasan”. Artinya gagal menurunkan harga yang ditetapkan, yaitu Rp 14.000/kg.
Bagaimana dengan perekomian pemerintahan Jokowi?
Bidang eknomi adalah bidang yang teramat penting, terutama bagi rakyat, yang ditempatkan sebagai subjek pembangunan (yg disejahterakan). Pernyataan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dan Eric Thohir Menteri BUMN, mengatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diatas negara-negara maju. Tentu saja. Negara-negara maju sudah tidak membangun infrastuctur seperti banyak dilakukan dinegara-negara yang sedang berkembang. Karena itu pertumbuhan mereka rata-rata sekitar 2%.
Tetapi negara-negara di Kawasan ASEAN, pertumbuhan rata-ratanya diatas 5%, bahkan Philipine melesat hingga ke angka 8%.
World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 3,7% pada tahun 2021. Angka tersebut berada dalam rentang pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan pemerintah sebesar 3,5% hingga 4,0%. Lead Economist World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste, Habib Rab, mengatakan pemulihan ekonomi telah terlihat sejak awal 2021 dan berpotensi berlanjut. Menurutnya, perlu berbagai upaya agar tren pemulihan ekonomi tetap berjalan positif. “Kami melihat ekonomi akan terus pulih. Kami perkirakan [pertumbuhan ekonominya] sebesar 3,7% pada 2021,” katanya dalam acara Virtual Launch of Indonesia Economic Prospects Desember 2021 Edition, Kamis (16/12/2021).
Rab menilai ekonomi Indonesia berangsur-angsur pulih, walaupun sempat terjadi perlambatan akibat gelombang Delta Covid-19 pada Juni hingga Agustus 2021. Alhasil, pertumbuhan melambat menjadi 3,5% pada kuartal III/2021, setelah tumbuh 7,1% pada kuartal sebelumnya.
Kegiatan ekspor dan manufaktur saat ini, lanjutnya, relatif terjaga. Sementara itu, kinerja konsumsi dan investasi masih belum moncer. Menurutnya, tren pemulihan ekonomi diprediksi akan berlanjut pada 2022 dengan pertumbuhan sebesar 5,2%.
Faisal Basri pernah mengomentari Ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan 6% itu, disentuh atau tidak disentuh oleh tangan pemerintah, bisa sampai ke angka tersebut. Bila pemerintah efektif bekerja, bisa tumbuh lebih tinggi dan bila semua kementrian bekerja optimal, maka pertumbuhan ekonomi bisa sampai ke 9%.
Indonesia, perlu pertumbuhan diatas 7%, untuk membuka lapangan kerja yang besar, karena Angkatan kerja dan banyak pengangguran akibat pandemic kemarin.
Bagaimana dengan perkembangan Demokrasi di Indonesia?
Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6.3. Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48. Ini merupakan angka terendah yang pernah diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat.
Menanggapi ini, Direktur Ekesekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan bahwa laporan ini harus menjadi cambuk bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki pelaksanaan demokrasi.
Karyono berpendapat kedepan Indonesia masih akan menemui sejumlah tantangan, tetapi ia optimis indeks demokrasi Indonesia akan membaik jika kebijakan yang diambil pemerintah mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi.
“Pelaksanaan pemilu misalnya perlu diperbaiki. Sejumlah hambatan dalam pelaksana pemilu seperti money politic itu juga harus dicegah. Terkait dengan initimidasi dalam pelaksanaan pemilu juga harus dicegah…Kongkalikong antara penyelenggara pemilu dengan kontestan itu juga harus dihindari,” ujar Karyono kepada DW Indonesia, Kamis (04/02).
Lebih lanjut Karyono mengatakan bahwa fenomena politik identitas menjadi salah satu indikator yang berperan penting dalam menurunnya indeks demokrasi Indonesia.
“Sejak tahun 2017 Pilkada DKI, kemudian terus berlanjut ke pilkada serentak sampai ke pemilu 2019. Bahkan Pilkada 2020 itu juga masih ada politik identitas yang digunakan sebagai instrumen politik dalam kontestasi elektoral,” papar Karyono.
Bukan tanpa sebab Karyono memaparkan demikian. Dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa tren indeks demokrasi Indonesia cenderung terus mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2017. Di bawah Malaysia. Di kawasan Asia Tenggara, indeks demokrasi Indonesia sendiri ada di peringkat empat, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina.
Ada lima indikator yang digunakan EIU dalam menentukan indeks demokrasi suatu negara, antara lain proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.
Di Indonesia, EIU memberikan skor 7.92 unutk proses pemilu dan pluralisme. Sementara itu, fungsi dan kinerja pemerintah dengan skor 7.50, partisipasi politik 6.11, budaya politik 4.38, dan kebebasan sipil dengan skor 5.59.
Indeks Demokrasi adalah sebuah indeks yang disusun oleh Economist Intelligence Unit (EIU) sejak tahun 2006, dengan tujuan untuk mengukur keadaan demokrasi di 167 negara di dunia.
Masalahnya berembet kemasalah-masalah lain, seperti apa yang disampaikan oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan bangsa ini menghadapi persoalan fundamental. Maka solusi yang ditempuh juga harus Fundamental.
“Jika kita ingin melakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, maka kita harus melihat dengan jernih, bahwa persoalan yang kita hadapi adalah persoalan Fundamental. Maka, jalan keluar yang dilakukan juga harus Fundamental,” tegasnya.
