Belakangan muncul lagi sinyal bahwa Presiden Joko Widodo bakal merombak atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju lagi sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024. Alasan mengapa Jokowi akan mereshuffle cabinet adalah, respons hasil survei Charta Politika Indonesia yang menyebut mayoritas warga setuju ada reshuffle kabinet. Pernyataan Jokowi itu kemudian, menyebabkan kader PDIP dan NasDem ‘adu mulut’.
Berawal dari Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, mengungkapkan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, kader Partai NasDem perlu dievaluasi. Alasan Djarot, dua menteri itu tak mendukung janji Jokowi. Seperti Ia uraiakan, soal ketahanan pangan.
Lebih lanjut Djarot mengatakan; “Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi.”
Sontak saja, salah seorang petinggi nasdem, Irma Chaniago, Ketua DPP Partai Nasdem tak terima dengan pernyataan Djarot itu. Ia mengingatkan Djarot tak asal bicara dan menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan kewenangan penuh Jokowi.
Irma lantas mengungkap hak residen bahwa “Reshuffle adalah hak prerogatif presiden”. “Sebaiknya Saiful Djarot jangan asal bunyi. Karena faktanya, dua menteri NasDem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi,” kata Irma.
Lanjut Irma, Siti Nurbaya memiliki segudang prestasi. Di era Siti, peristiwa kebakaran hutan di Indonesia dapat ditekan dan udara jadi lebih bebas dari kabut asap. Penanaman mangrove pun masif dilakukan dalam rangka menjaga abrasi.
Irma juga mengurai soal kader lain, Yasin Limpo. Ia memiliki kinerja sangat baik. Ia meminta Djarot untuk menelaah data mengenai impor beras yang terus berkurang selama Yasin Limpo menjabat menteri.
Sementara, pendapat pihak luar seperti Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo, menilai bahwa wacana reshuffle kabinet yang dilemparkan Jokowi adalah jawab terhadap koalisi yang hendak dibangun Surya Paloh lewat Partai NasDem bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Salah satu yang mau disasar koalisi NasDem, Demokrat, PKS. Ketika itu kejadian, menteri eks NasDem sasaran untuk direshuffle,” Namun, reshuffle cabinet, lebih jauh dijelasakan, adalah kartu yang dimainkan Jokowi agar tidak tenggelam jelang 2024. Menurut Kunto, sinyal reshuffle kabinet dilempar untuk mengingatkan parpol di dalam dan luar koalisi soal kekuatan yang masih dimiliki Jokowi.
Partai NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Menurutnya, menteri asal Partai NasDem terancam masuk dalam daftar reshuffle jika koalisi parpol pendukung Anies resmi dibentuk dan dideklarasikan.
Selain itu, Kunto bilang, sinyal reshuffle kabinet dimainkan Jokowi untuk mengiming-imingi parpol di luar koalisi pemerintah saat ini bergabung ke dalam pemerintahan.
“Ini kartu yg bisa dimainkan Jokowi supaya tidak tenggelam jelang 2024, selain ada kartu relawan dan lainnya. Kenapa Jokowi rajin mainkan reshuffle, supaya parpol mencatat bahwa Jokowi masih punya power,” ungkapnya
Pada ketarangan sejak awal, NasDem telah menegaskan komitmen mengawal pemerintahan Jokowi hingga 2024.
Tetapi, menurut Kunto, reshuffle kabinet akan menjadi masalah bila Jokowi memiliki agenda elektoral di 2024, baik itu ingin menjadi king maker, ingin memenangkan sosok capres pilihannya, maupun melanjutkan wacana presiden tiga periode.
Sebab, lanjut dia, hal itu akan membuat Jokowi membentuk poros atau koalisi parpol baru.
“Kecuali Jokowi ingin sesuatu di elektoral 2024. Dalam hal ini, Jokowi punya agenda tertentu di 2024, entah jadi king maker, punya pangeran, ingin dorong seseorang,” ucap Kunto.
“Jokowi akan paksa koalisi yang ada sekarang untuk tetap ada untuk dorong putra mahkotanya atau masih gencar dengan tiga periodenya itu,” sambung Direktur Eksekutif KedaiKOPI itu.
Lain lagi dengan, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin, ia menilai reshuffle kabinet yang bakal dilakukan Jokowi selanjutnya bersifat politis. Jokowi tidak akan melakukan reshuffle kabinet berdasarkan kinerja dan evaluasi menteri.
Ia memandang langkah NasDem yang sudah mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024 merupakan alasan kuat bagi Jokowi melakukan reshuffle kabinet. “Ini lebih pada ketidak-nyamanan Jokowi kepada NasDem yang sudah mendeklarasikan Anies. Jokowi tidak senang dengan kondisi tersebut. Nah, ketidaksenangan itu akan berbuntut pada reshuffle kabinet,” kata Ujang.
“Makanya muncul pernyataan koalisi Jokowi yang ingin gusur NasDem dari koalisi kabinet,” sambungnya. Tetapi Ujang berspekulasi, tidak semua menteri asal Partai NasDem akan diganti oleh Jokowi. Diantisipasi, hanya satu atau dua sosok menteri dari Partai NasDem yang diganti. Jokowi berfikir akan tetap menyisakan sosok menteri asal Partai NasDem di dalam kabinet.
“Saya melihat akan ada yang digeser, entah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, atau Menkominfo. Saya melihat dua yang akan di-reshuffle, satu masih disisakan atau diamankan,” ujarnya.
Selanjutnya, prakiraan lain, siapa yang kemudian akan menjadi Menteri adalah, Ujang memperkirakan Jokowi akan mempertimbangkan nama mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang baru saja pensiun pada Desember ini.
“Andika saya perkirakan akan masuk [kabinet],” ucapnya.
