Oleh: Karyudi Sutajah Putra
Jakarta, Fusilatnews.– – Seruan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo bergema usai para aktivis menggelar “nobar” (nonton bareng) film “Dirty Election” (Pemilihan Umum Kotor) di sebuah kafe di bilangan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2024).
Film “Dirty Election” berkisah tentang dugaan kecurangan dalam Pemilu Legislatif (Pileg)/Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 di mana pilpres dimenangkan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Adapun pemutaran film dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh setiap tanggal 20 Mei. Tanggal tersebut merupakan waktu lahirnya organisasi kepemudaan Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 atau 116 tahun lalu.
Hadir dalam acara yang digagas Forum API (Alumni Pendidikan Tinggi Indonesia) Perubahan dan APDI (Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia) itu sejumlah narasumber, antara lain Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, Anthony Budiawan, Dody Haryadi, Ted Hilbert asal Luksemburg, dan Lukas Luwarso yang dikenal sebagai penulis.
Acara yang dilanjutkan dengan diskusi bertajuk, “Membongkar Aktor Intelektual Kejahatan Pilpres 2024” itu dihadiri puluhan aktivis demokrasi dan hak asasi manusia, dan juga aktivis mahasiswa, termasuk Ketua Front Revolusi Mahasiswa Indonesia Gus Ali Timur.
Para narasumber dalam paparannya berbicara senada: perlunya menggalang kekuatan rakyat dan mahasiswa untuk melakukan revolusi guna menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi yang mereka tuding telah melakukan kejahatan Pilpres 2024, demi menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia. Diskusi dipandu oleh Akhmad Syarbini, Ketua Umum Forum API Perubahan yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB).
Adalah Anthony Budiawan, yang mendapat giliran pertama berbicara, yang memantik bergaungnya revolusi untuk menggulingkan Presiden Jokowi.
“Tanpa persetujuan DPR, Presiden menambah anggaran bansos (bantuan sosial) untuk digelontorkan menjelang Pilpres 2024. Padahal untuk menambah anggaran harus mengubah Undang-Undang APBN 2024. Untuk mengubah UU APBN harus atas persetujuan DPR. Ini Presiden menaikkan anggaran secara sepihak, berarti melanggar konstitusi,” jelasnya.
Dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disebutkan, Presiden bersama DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. “Konstitusi adalah kesepakatan bersama seluruh rakyat. Kalau Presiden melanggar konstitusi, berarti rakyat berhak mengganti Presiden,” paparnya.
Karena DPR diam, dan lembaga-lembaga negara lainnya pun diam, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang ia nilai keputusannya justru menguntungkan pelaku kejahatan Pilpres, maka kata Anthony, satu-satunya jalan adalah revolusi.
Dody Haryadi ketika mendapat giliran bicara kemudian menimpali. Pertanyaannya, kata dia, akankah kita hanya sebatas bicara ketika menggaungkan revolusi. “Seharusnya ada gerakan untuk membangkitkan kesadaran rakyat dan mahasiswa untuk melakukan revolusi,” katanya.
Lukas Luwarso ketika mendapat giliran bicara kemudian menuding beberapa pihak yang patut diduga sebagai pelaku kejahatan Pilpres 2024. Antara lain Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sekaligus menjadi calon presiden di Pilpres 2024.
“Merekalah aktor intelektual kejahatan Pilpres 2024, meskipun sebenarnya mereka tak pantas disebut sebagai intelektual, melainkan badut-badut politik,” sindirnya.
Sementara itu, Petrus Selestinus yang mendapat giliran terakhir bicara langsung mengaku sependapat dengan para pembicara lainnya soal perlunya revolusi. ‘Satu-satunya jalan memang revolusi, karena pengaduan TPDI ke semua lembaga selalu mentok, termasuk ke MK. Lembaga-lembaga lain diam saja,” ucap Petrus dengan nada frustrasi.
Rakyat dan Mahasiswa Ternina Bobok
Giliran audiens dipersilakan bertanya, Ketua Front Revolusi Mahasiswa Indonesia Gus Ali Timur langsung menyambar dengan pertanyaan bernada tantangan kepada para narasumber untuk menggerakkan rakyat dan mahasiswa guna melancarkan revolusi.
Menurut Gus Ali, sejak menjelang Pilpres 2024 hingga kini, rakyat dan mahasiswa terninabobokkan sehingga diam saja. Alih-alih mendukung, katanya, rakyat kini justru banyak yang mem-bully mahasiswa yang bersuara kritis kepada pemerintah.
“Rakyat terninabobokkan oleh bansos, mahasiswa terninabobokkan oleh KIP (Kartu Indonesia Pintar),” kata aktivis yang mengaku pernah dipenjara selama setahun pada 2019 lalu gegara demo ricuh menolak omnibus law UU Ciptaker.
