Menurut Heru audit terhadap JIS akan dilakukan oleh Inspektorat DKI Jakarta, bahkan ia juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. “Inspektorat sama kita minta BPKP,” ujarnya.
Jakarta – Fusilatnews – Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah auditor tertinggi negara sudah melakukan audit terhadap proyek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Sekarang proyek JIS akan diaudit oleh lembaga pemerintah yang statusnya dibawah BPK yaitu Inspektorat dan BPKP
“Kemarin juga ada, hasil audit BPK juga ada,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat ditemui di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 24 Juli 2023.
Menurut Heru audit terhadap JIS akan dilakukan oleh Inspektorat DKI Jakarta, bahkan ia juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.
“Inspektorat sama kita minta BPKP,” ujarnya.
Mengenai kapan audit akan dilakukan, Heru Budi hanya menjawab “Ya nanti kita lihat,” katanya.
Sebelumnya Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William A. Sarana mendukung inisiatif pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPPR) untuk merenovasi sejumlah fasilitas JIS.
Pasalnya, JIS menjadi opsi stadion penyelenggaraan Piala Dunia U-17. “Mendukung penuh pemerintah pusat untuk merenovasi JIS agar bisa dipakai ketika Piala Dunia U-17,” katanya dalam keterangan tertulis, Ahad, 2 Juli 2023.
William pun mendorong audit pembangunan yang tidak terencana pada JIS karena telah menghabiskan dana sekitar Rp 4,5 triliun yang 80 persennya diperoleh dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Dana tersebut merupakan pinjaman pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada 2020.
Sedangkan Anggota Komisi Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai usul pembentukan panitia khusus alias pansus untuk mengungkap masalah di Jakarta International Stadium (JIS) tidak tepat. Ia menyarankan masalah ini diperiksa oleh institusi lain.
“Lebih baik diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan,” kata Gilbert
Menurut Politikus PDIP itu, kalau pun membentuk DPRD DKI membentuk Pansus JIS, maka harus diisi oleh orang-orang yang tepat dan niat kerja membenahi Jakarta. “Bukan orang yang itu-itu saja, hatinya musti niat kerja membenahi Jakarta, bukan yang lain,” ujarnya.
Gilbert enggan menjelaskan makasud pernyataannya secara gamblang. Namun, ia menyarankan audit yang dilakukan oleh empat lembaga di atas untuk menemukan permasalahan yang sebenarnya terjadi di JIS.
“Audit jauh lebih baik. Hasilnya lebih detail, objektif, dan tepat,” ucap dia.
