Fusilatnews – Dalam sistem pemerintahan presidensial, seorang wakil presiden sejatinya bukan sekadar pelengkap atau simbol keseimbangan politik. Ia adalah representasi dari visi dan misi presiden yang diwakilinya — pelanjut arah, bukan penonton kekuasaan. Karena itu, ketika seorang wakil presiden menduduki jabatan tersebut, secara moral dan konstitusional ia berkewajiban memahami isi kepala dan hati orang yang diwakilinya. Dengan kata lain, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, adalah orang yang paling seharusnya memahami apa yang menjadi pikiran dan perasaan politik Prabowo Subianto.
Tugas seorang wakil presiden tidak berhenti pada seremoni atau sekadar mendampingi. Ketika presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya karena alasan apa pun — baik kesehatan, krisis politik, atau sebab luar biasa lain — maka wakil presiden wajib melanjutkan visi dan misi yang telah dijanjikan kepada rakyat. Itulah prinsip dasar kontinuitas pemerintahan dalam demokrasi. Dalam konteks itu, peran Gibran bukan hanya administratif, melainkan juga ideologis dan moral: memastikan bahwa janji Prabowo kepada rakyat tidak terhenti di tengah jalan.
Namun, justru di sinilah letak persoalannya. Realitas politik dan kapabilitas pribadi Gibran menimbulkan pertanyaan serius: apakah ia memiliki kapasitas untuk memahami, apalagi meneruskan, visi besar yang diemban Prabowo?
Gibran adalah sosok muda yang karier politiknya menanjak bukan karena pengalaman panjang, melainkan karena garis keturunan. Ia lebih banyak menikmati kemewahan legitimasi politik yang diwariskan, bukan hasil perjuangan politik yang ditempa. Kepemimpinannya di tingkat lokal—sebagai Wali Kota Solo—belum cukup menjadi modal untuk memahami kompleksitas kenegaraan yang luas, apalagi geopolitik global yang menjadi bagian tak terpisahkan dari visi pertahanan dan ekonomi nasional yang menjadi inti gagasan Prabowo.
Secara intelektual, kapasitas Gibran pun masih diragukan. Literasi politik dan hukum yang terbatas terlihat dari cara ia berkomunikasi di ruang publik yang sering kali bersifat reaktif dan dangkal, bukan reflektif dan argumentatif. Pemimpin yang besar tidak diukur dari retorika spontan, tetapi dari keluasan wawasan dan kedalaman berpikir.
Sebagaimana dikatakan oleh filsuf politik terkemuka dunia, John Stuart Mill, “The worth of a state, in the long run, is the worth of the individuals composing it.” Nilai suatu negara pada akhirnya bergantung pada kualitas individu-individu yang memimpinnya. Bila seorang wakil presiden tidak memiliki kedalaman pemahaman terhadap tanggung jawab konstitusional dan moralnya, maka nilai pemerintahan itu sendiri akan menurun.
Gibran tampak belum memiliki kepekaan terhadap makna kepemimpinan yang lahir dari pergulatan sejarah, pengalaman, dan tanggung jawab kenegaraan. Ia bukan pemimpin yang tumbuh dari pemikiran, melainkan dari strategi politik yang disusun untuk kepentingan dinasti. Dalam konteks inilah, keberadaannya justru memperlemah makna wakil presiden sebagai penjamin keberlanjutan visi dan misi kepala negara.
Maka, ketika publik berharap bahwa Gibran mampu menjadi “bayangan Prabowo”, yang mengerti isi kepala dan hati sang presiden, harapan itu menjadi ilusi politik. Sebab, untuk memahami seorang pemimpin seperti Prabowo, dibutuhkan kedewasaan berpikir, pengalaman panjang dalam ruang publik, serta kapasitas intelektual untuk menafsirkan visi menjadi kebijakan. Gibran, sejauh ini, belum menunjukkan tanda-tanda ke arah itu.
Seperti dikatakan Henry Kissinger, “The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been.” Tugas seorang pemimpin adalah membawa rakyat ke tempat yang belum pernah mereka capai sebelumnya. Dan untuk sampai ke sana, dibutuhkan pemimpin yang bukan hanya berani, tetapi juga tahu ke mana arah perjalanan itu. Gibran, dalam segala keterbatasannya, tampak belum memiliki peta jalan yang jelas menuju arah tersebut.
Akhirnya, jabatan wakil presiden bukan sekadar tanda tangan pada lembar kekuasaan. Ia adalah amanat sejarah yang menuntut kedewasaan, wawasan, dan integritas. Bila semua itu absen, maka yang tersisa hanyalah simbol politik yang hampa makna. Dan dalam diri Gibran, simbol itulah yang kini mendominasi — bukan substansi kepemimpinan sejati.
