Setiap kali rakyat membeli bensin, membayar listrik, mengisi pulsa, atau sekadar membeli sebungkus mie instan, ada pajak yang ikut terselip di dalamnya. Pajak itu dikumpulkan dengan dalih mulia: untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan kesejahteraan bersama. Namun di balik retorika anggaran dan tabel APBN, muncul pertanyaan yang tak pernah benar-benar hilang dari benak publik: siapa yang sebenarnya menikmati duit pajak itu?
Jawabannya sering terlihat bukan di laporan pembangunan, melainkan di deretan mobil mewah, jam tangan miliaran rupiah, rumah bak istana, dan pesta sosialita yang berseliweran di media sosial. Di situlah istilah “pemakan duit pajak” menemukan wajahnya — bukan sekadar metafora, tetapi potret gaya hidup yang berdiri kontras dengan kenyataan rakyat pembayar pajak.
Pada era pemerintahan Jokowi, publik dikejutkan berulang kali oleh kasus pejabat pajak yang memamerkan kemewahan. Ironisnya, institusi yang bertugas menarik pajak justru menjadi etalase hedonisme. Anak pejabat memamerkan Rubicon, koleksi motor gede, hingga jam tangan berharga fantastis. Pertanyaannya sederhana: dari mana semua itu, jika gaji resmi tak pernah cukup menjelaskan?
Di level lebih tinggi, negara juga mencatat sejumlah pejabat dengan kekayaan triliunan rupiah. Sebagian berasal dari latar belakang bisnis, sebagian lain tumbuh bersamaan dengan kekuasaan. Secara hukum, kekayaan bukanlah kejahatan. Tetapi secara etika publik, kemewahan pejabat di tengah rakyat yang bergelut dengan harga beras dan biaya sekolah memunculkan jarak sosial yang menyakitkan. Kekuasaan yang seharusnya melayani, berubah menjadi panggung privilege.
Lebih gelap lagi ketika gaya hidup hedon itu bertemu dengan kasus korupsi. Nama-nama pejabat tinggi yang pernah divonis bersalah dalam skandal besar — dari parlemen, kementerian, hingga lembaga yudikatif — menyisakan cerita serupa: perjalanan luar negeri mewah, koleksi barang branded, properti berlapis-lapis, dan rekening gendut. Di titik ini, duit pajak tak lagi sekadar bocor — ia berpindah menjadi gaya hidup.
Memasuki era Prabowo, harapan publik adalah pemulihan disiplin moral kekuasaan. Namun tantangan utamanya tetap sama: bagaimana memastikan negara tidak dikelola oleh kelas elite yang hidup di menara gading kemewahan, sementara rakyat tetap menanggung beban pajak dan inflasi. Kekayaan pejabat yang dilaporkan triliunan rupiah kembali memantik tanya: apakah negara sedang dipimpin oleh pelayan rakyat, atau oleh para tuan tanah modern?
Masalahnya bukan semata angka harta. Masalahnya adalah rasa keadilan. Ketika rakyat diminta patuh pajak, diminta berhemat, diminta bersabar, sementara di sisi lain pejabat memamerkan pesta, jet pribadi, dan jam tangan seharga rumah subsidi — maka yang rusak bukan hanya kepercayaan publik, tetapi legitimasi negara itu sendiri.
Sejarah menunjukkan: negara runtuh bukan hanya karena perang, tetapi karena ketimpangan moral antara penguasa dan rakyatnya.
Karena itu pertanyaan tentang “siapa pemakan duit pajak” bukan gosip murahan. Ia adalah alarm demokrasi. Ia adalah kontrol sosial. Ia adalah hak rakyat untuk bertanya: uang kami ke mana, dan siapa yang menikmatinya?
Selama gaya hidup hedon pejabat masih dianggap kewajaran, selama pamer kekayaan tak memicu rasa malu, maka selama itu pula pajak akan terus terasa seperti upeti, bukan gotong royong.
Dan negara yang memungut pajak tanpa menjaga keadilan, pada akhirnya hanya akan memanen ketidakpercayaan.
Catatan : Figur dengan Kekayaan Sangat Tinggi (LHKPN)
📌 Era Jokowi (Presiden 2014–2024)
Pejabat di bawah pemerintahan Jokowi dikenal juga punya harta berjumlah besar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), meskipun sejumlah besar kekayaan tersebut berasal dari harta bisnis/warisan:
Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian yang kembali menjabat di kabinet gabungan Jokowi–Prabowo, tercatat memiliki harta sekitar Rp1,19 triliun (sekitar USD jutaan).
👉 Sebagai figur berlatar belakang pengusaha besar, kekayaannya sangat tinggi dibanding rata-rata pejabat.Erick Thohir – Menteri BUMN era Jokowi dikenal sebagai pengusaha nasional dan taipan media/olahraga sebelum menjabat. Dalam laporan LHKPN terbaru, ia tercatat memiliki harta lebih dari Rp2,3 triliun.
Sakti Wahyu Trenggono – Menteri Kelautan & Perikanan periode lama Jokowi dan tetap menjabat di kabinet Prabowo juga memiliki kekayaan lebih dari Rp2,6 triliun menurut LHKPN.
Catatan: figur-figur di atas umumnya juga masih aktif menjadi pejabat di bawah pemerintahan Prabowo, sehingga masuk dalam daftar yang sama.
📌 Era Prabowo (Presiden 2024–sekarang)
Setelah Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden RI pada 2024, beberapa menteri di kabinetnya dilaporkan memiliki kekayaan sangat tinggi, termasuk:
Widiyanti Putri Wardhana – Menteri Pariwisata dengan total harta mencapai sekitar Rp5,4 triliun berdasar LHKPN.
👉 Ini menjadikannya salah satu pejabat dengan kekayaan tertinggi di Kabinet Prabowo-Gibran.Erick Thohir – Masih tercatat dalam kabinet dengan kekayaan lebih dari Rp2,3 triliun.
Sakti Wahyu Trenggono – Kekayaan sekitar Rp2,6 triliun.
Amran Sulaiman – Sekitar Rp1,19 triliun.
Airlangga Hartarto – Rp411 miliar lebih.
Bahlil Lahadalia – Rp310 miliar lebih.
➡️ Sebagian figur di atas bukan hanya kaya secara angka, tetapi juga memiliki jaringan bisnis atau latar belakang usaha besar yang menjelaskan sebagian besar kekayaannya.
