“Kita sudah bergerak maju mengoreksi penyimpangan di Orba (Orde Baru). Mengapa malah mau mengembalikan ke masa-masa yang penuh dengan penyimpangan?” ujar Herzaky.
Jakarta – Fusilatnews – Partai Demokrat menyatakan menolak dengan tegas usulan penghapusan pemilihan presiden secara langsung dan mengembalikan Majelis Permusyawaratan rakyat Repubik Indonesia (MPR -RI ) menjadi lembaga tertinggi negara
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa partainya bersikap menolak dengan tegas terkait usulan MPR dan DPD yang ingin mengembalikan marwah MPR menjadi lembaga tertinggi negara dan menghapus pemilihan presiden secara langsung,.karena bentuk kemunduran demokras “Tidak Sepakat. Tolak dengan keras,” kata Herzaky Jumat (18/8).
Herzaky mengatakan, usulan MPR dan DPD itu telah mengkhianati amanah dan cita-cita reformasi yang telah mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 agar rakyat bisa memilih secara langsung presiden dan wakil presiden.
Herzaki merasa bingung kenapa usulan menghapus pemilihan presiden secara langsung itu muncul di tengah demokrasi Indonesia yang sudah maju.
“Kita sudah bergerak maju mengoreksi penyimpangan di Orba (Orde Baru). Mengapa malah mau mengembalikan ke masa-masa yang penuh dengan penyimpangan?” ujar Herzaky.
Dalam persidangan sebelumnya , MPR dan DPD sama-sama mengusulkan supaya pemilihan presiden secara langsung tidak perlu lagi dilakukan. Kedua lembaga juga mengusulkan supaya posisi MPR dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, dalam pidato di Sidang Tahunan 2023 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (16/8).
“Majelis yang semula merupakan lembaga tertinggi negara, berubah kedudukannya menjadi lembaga tinggi negara. Majelis tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Sedangkan Lanyalla Mahmud Mattalitti. juga mengajukan usulan yang sama yaitu meminta MPR menjadi lembaga tertinggi negara lagi dan berhak memilih serta melantik presiden.
Menurut Lanyalla pemilihan presiden secara langsung hanya melahirkan politik kosmetik yang mahal. membuat kehidupan bangsa kita kehilangan kehormatan, etika, rasa dan jiwa nasionalisme serta patriotisme,” kata Lanyalla.
“Mari kita hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara liberal. Pemilihan Presiden secara langsung yang kita adopsi begitu saja, telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa ” Kata Lanyalah dalam pidatonya.
Karena batu uji yang kita jalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa difabrikasi,” ujarnya lagi.
