Lagi-lagi Jokowi akan mengeluarkan kebijakan baru, kali ini soal TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat). Kini sedang viral, karena dinilai, tidak masuk akal. Akan membebani karyawan. Bahkan kebijakan tersebut, dinilai cara lain Pemerintah sesungguhnya adalah “cara lain meminjam uang kepada rakyat”, senilai 200 T/tahun (dihitung dari UMR tertinggi di Tangerang + UMR Terendah di Banjar negara dibagi dua.
Simukasi Kebijakan Tapera
Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, baru-baru ini mengeluarkan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang akan memotong 3% dari gaji sekitar 150 juta karyawan. Dengan rata-rata Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia sebesar Rp 3,645,000, diperkirakan pemerintah bisa mengumpulkan dana hingga 200 triliun rupiah per tahun.
Namun, mari kita lihat lebih dekat dampak dari kebijakan ini. Jika seorang karyawan bergaji Rp 5 juta per bulan harus dipotong 3% untuk Tapera, maka ia akan menyisihkan Rp 150,000 setiap bulan. Dalam skenario di mana uang ini digunakan untuk mencicil rumah senilai Rp 250 juta, maka karyawan tersebut akan membutuhkan waktu hingga 138 tahun untuk melunasi cicilan tersebut.
Kritik Terhadap Kebijakan
Kebijakan ini tampaknya lebih mirip sebagai cara negara meminjam uang dari rakyat ketimbang solusi yang efektif untuk menyediakan perumahan yang terjangkau. Berikut beberapa poin kritik terhadap kebijakan Tapera ini:
- Durasi Cicilan yang Tidak Masuk Akal:
- Dengan simulasi di atas, jelas terlihat bahwa mencicil rumah selama 138 tahun adalah hal yang tidak realistis. Rata-rata umur harapan hidup di Indonesia adalah sekitar 73 tahun, yang berarti seorang karyawan tidak mungkin hidup cukup lama untuk melunasi rumahnya.
- Beban Finansial Tambahan:
- Potongan 3% dari gaji mungkin terlihat kecil, namun bagi banyak karyawan dengan pendapatan rendah, ini bisa menjadi beban finansial tambahan yang signifikan. Terutama di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, potongan ini dapat mengurangi daya beli mereka dan memperburuk kondisi keuangan keluarga.
- Ketidakpastian Manfaat:
- Meskipun tujuan dari Tapera adalah untuk membantu rakyat memiliki rumah, manfaat nyata dari kebijakan ini masih dipertanyakan. Apakah dana yang terkumpul benar-benar akan digunakan secara efektif untuk menyediakan perumahan yang terjangkau dan layak? Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ini menjadi sangat penting.
- Alternatif Solusi yang Lebih Efektif:
- Daripada memotong gaji karyawan, pemerintah bisa mempertimbangkan alternatif lain yang lebih efektif dan adil, seperti subsidi langsung untuk perumahan, insentif pajak untuk pengembang yang membangun rumah terjangkau, atau program pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau bagi rakyat.
Menyoroti Kebijakan Pemerintah
Kebijakan Tapera ini tampaknya memerlukan tinjauan ulang yang serius. Pemerintah harus mempertimbangkan kembali apakah kebijakan ini benar-benar akan membantu rakyat atau justru menambah beban finansial mereka. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan tidak hanya adil, tetapi juga realistis dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Presiden Jokowi dan tim ekonominya perlu mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan-kebijakan seperti ini. Kritik dan saran dari berbagai pihak harus dijadikan bahan evaluasi untuk menciptakan kebijakan yang lebih bijak dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru menjadi bumerang bagi pemerintah dan memberatkan rakyat yang sudah berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
