Jakarta, FusilatNews– Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 diarahkan agar dapat sejalan dan selaras dengan arah kebijakan fiskal dan program prioritas nasional. Program tersebut meliputi pengelolaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ramah lingkungan atau ekonomi hijau.
Ia mengatakan transfer ke daerah merupakan sesuatu hal yang cukup penting dilakukan untuk belanja strategis. Salah satunya seperti belanja modal untuk pembangunan sumber daya manusia serta kualitas pelayanan publik. Namun demikian, selama ini, ada banyak daerah yang lebih banyak menghabiskan uangnya untuk belanja pegawai dibandingkan untuk pembangunan sumber daya manusia maupun Infrastruktur publik.
Padahal, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi adalah belanja modal. Sebab, belanja modal diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dasar terutama di daerah.
“Belanja pegawai naik terus, belanja barang melonjak tinggi, belanja modal relatif stagnan bahkan menurun,” ujarnya dalam Rakornas Kemendagri, dikutip CNNIndonesia.com Kamis (16/6).
Menurutnya, selama ini setiap pemerintah pusat mengirimkan anggaran ke daerah, digunakan paling cepat untuk membayar gaji. Program lain yang lebih penting justru dikesampingkan.
“Bapak ibu sekalian lihat begitu menerima transfer dari pusat langsung gampang bayar gaji aja,” sindirnya. Pemerintah berharap belanja yang diberikan bisa digunakan untuk hal yang bernilai tambah dan berguna bagi masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan di daerah.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, belanja Pemda alami minus 17 persen pada akhir Mei 2022, dari Rp 270 triliun menjadi Rp 223 triliun. “Belanja kita tahun ini minus 17 persen dari belanja kita tahun lalu. 17 persen, bukan 1 persen, (atau) 5 persen. Bapak Ibu sekalian nanti akan perlu melihat, apa yang menjadi kendala,” ucap Sri Mulyani. Dengan kondisi ini, ia menekankan agar pemda bisa kembali memikirkan komposisi belanjanya. Dengan demikian, belanja modal bisa ditingkatkan.
“Kalau bapak ibu (kepala daerah) lihat belanja modal mengecil, kita enggak akan bisa mengejar ketertinggalan. Artinya bapak ibu harus menjaga komposisi belanja ini,” ungkapnya.
Sri Mulyani menilai jika ingin membangun Indonesia menjadi negara maju, maka tanpa Infrastruktur cukup mustahil. Sementara, infrastruktur sendiri termasuk dalam bentuk belanja modal, sehingga jika belanja modal pemerintah daerah semakin mengecil, maka sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan.
