Ketika Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, sorotan dari pers asing akan tertuju pada satu pertanyaan utama: “Siapa Prabowo?” Dalam menjawab pertanyaan ini, catatan masa lalu Prabowo tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akan kembali menjadi fokus. Meskipun telah berlalu beberapa tahun sejak tuduhan itu pertama kali muncul, isu ini tetap sensitif dan relevan dalam konteks kepemimpinan negara.
Bagi investor asing dari negara-negara maju, keberadaan seorang pemimpin yang memiliki catatan kontroversial terkait HAM dapat menjadi titik pertimbangan serius sebelum mereka memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia. Ketidakpastian politik yang terkait dengan masa lalu Prabowo dapat menciptakan ketidakpercayaan dan kekhawatiran akan stabilitas politik dan keamanan investasi di Indonesia. Sebagai hasilnya, investor mungkin akan berpikir dua kali sebelum mengalokasikan modal mereka ke negara ini.
Selain itu, penunjukan Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Jokowi, sebagai wakil presiden (wapres) juga akan menimbulkan sorotan internasional. Langkah ini menimbulkan pertanyaan tentang nepotisme dan kredibilitas politik di Indonesia. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengakomodasi kehadiran Gibran dalam struktur pemerintahan juga akan menjadi perhatian bagi pers asing.
Keputusan untuk mengubah aturan untuk memungkinkan anak presiden menjadi wapres dapat dipandang sebagai langkah yang kontroversial dan mengundang pertanyaan akan kesetaraan dan keadilan dalam sistem politik Indonesia. Pers asing dapat melihat hal ini sebagai tanda bahwa praktik-praktik politik yang tidak transparan dan nepotisme masih ada di dalam pemerintahan Indonesia.
Dalam konteks ini, citra politik dan stabilitas negara akan menjadi kunci bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Untuk menarik investasi asing yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah Prabowo harus berusaha keras untuk membangun kepercayaan dan keyakinan investor asing. Ini termasuk menangani secara efektif isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan memberikan jaminan atas kepastian hukum dan keamanan investasi.
Langkah-langkah konkret untuk memperbaiki citra politik dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan akan menjadi kunci dalam menarik investasi asing yang diperlukan untuk memajukan perekonomian Indonesia.
Premis bahwa “Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka harus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, baik di dalam negeri maupun internasional, untuk membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan”, bisakah?.
