Jakarta-FusilatNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa kondisi perekonomian global akan terus berada dalam bayang-bayang ketidakpastian akibat eskalasi berbagai bentuk persaingan antarnegara, mulai dari perang ekonomi hingga konflik militer.
Peringatan tersebut disampaikan Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III, Selasa (20/5/2025).
“Dunia akan terus dibayangi ketidakpastian akibat persaingan dan perang ekonomi, perang dagang, perang keuangan, dan bahkan perang militer antar negara,” ujar Sri Mulyani.
Ia menjelaskan, ketegangan geopolitik yang dibarengi dengan arah kebijakan ekonomi global yang tak menentu telah memperburuk kondisi ekonomi dunia yang sejak awal tahun memang sudah rapuh. Tanda-tanda perlambatan mulai tampak dari kontraksi pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara pada kuartal pertama 2025.
“Korea Selatan mencatat kontraksi 0,1% secara tahunan, pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Malaysia yang pada triwulan IV 2024 tumbuh 4,9%, kini hanya tumbuh 4,4%. Sementara Singapura mengalami penurunan pertumbuhan signifikan dari 5% menjadi 3,8%,” paparnya.
Menurut Sri Mulyani, globalisasi yang selama beberapa dekade menjadi fondasi kerja sama internasional kini tergerus oleh fragmentasi dan persaingan yang semakin tajam. Prinsip-prinsip kolaborasi multilateral yang dibangun pasca Perang Dunia II kini tergantikan oleh sikap proteksionis dan nasionalistik.
“Proteksionisme dan orientasi inward looking serta prinsip ‘my country first’ mengancam dan menghancurkan kerja sama bilateral dan multilateral. Blok-blok perdagangan yang dulu menjadi tulang punggung globalisasi mulai ditinggalkan,” ujarnya.
Dampak dari perubahan tersebut, lanjut Sri Mulyani, mulai terasa pada rantai pasok global yang terganggu. Imbasnya adalah lemahnya aktivitas ekspor-impor, meningkatnya tekanan inflasi, keluarnya aliran modal asing (capital outflow), hingga suku bunga global yang tetap tinggi.
Sri Mulyani juga menyoroti kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. Kebijakan tersebut, menurutnya, mencerminkan kemunduran sejarah ekonomi dunia.
“Kebijakan pengenaan tarif resiprokal oleh AS terhadap 145 negara mitra dagangnya yang diumumkan Presiden Trump pada 2 April 2025, setara dengan kebijakan tarif ekstrem yang diterapkan AS 125 tahun lalu. Seakan jarum sejarah berputar mundur ke era Merkantilisme abad 16–18,” pungkasnya.
Sri Mulyani menilai, situasi tersebut berpotensi memicu perubahan besar dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi global jika tidak direspons dengan hati-hati dan kerja sama internasional yang lebih kuat.
