Fusilatnews – Jangan kaget, Saudara-saudara. Jika pada suatu pagi yang cerah engkau terbangun dari tidur dan mendapati negerimu tinggal tanah gundul dan papan pengumuman bertuliskan: “Wilayah Ini Milik Investor Asing. Dilarang Masuk Tanpa Izin.”
Kita memang sedang hidup dalam zaman lakon. Tapi lakon macam apa? Lakon komedi, tragedi, atau sandiwara murahan yang disutradarai oleh oligarki dan diperankan oleh politisi yang mulutnya manis tapi tangannya cekatan menjamah kekayaan negara.
Sudah sampai di puncak gunung lakon, kata saya. Dan lakon ini bukan lagi tentang harapan atau perjuangan. Tapi tentang korupsi oral level sebelas, tempat di mana ucapan menjadi instrumen kebohongan, dan lidah lebih tajam dari keris Mpu Gandring. Ijazah saja bisa muncul dari jalan Pramuka. Ya, jalan Pramuka, Saudara-saudara! Tempat biasa orang beli perban dan termometer, kini bisa melahirkan presiden.
Dan bila Anda masih percaya negeri ini punya harga diri, cobalah pergi ke pinggir laut. Lihat ombak yang datang bukan hanya membawa garam, tapi juga amarah. Lautnya dijual. Pasirnya disekop dan diangkut entah ke mana. Pulau-pulau kecil yang dulu menjadi titik perbatasan, sekarang menjadi komoditas lelang. Dikirim ke negeri jiran, ditukar dengan upeti politik dan sedikit tepuk tangan.
Belum cukup? Mari kita gali lagi. Bukan dengan cangkul, tapi dengan fakta. Nikel, emas, batu bara—semua dikeruk. Tidak untuk kesejahteraan rakyat, tapi untuk mengisi dompet para pemilik kebijakan. Bahkan katanya, untuk mengundang investor, kita tak hanya menjual sumber daya, tapi juga kehormatan bangsa.
Ada tokoh yang berbicara soal kemandirian, tapi di belakang layar menandatangani kontrak yang membuat kita merdeka hanya di atas kertas, selebihnya dijajah melalui pasal-pasal. Negeri ini dikapling seperti tanah warisan. Si A dapat tambang, si B dapat pelabuhan, si C dapat kursi komisaris.
Tapi tenang, semua tetap tampak indah di televisi. Ada narasi pembangunan, ada narasi kemajuan. Kamera menyorot senyum anak sekolah di pedalaman, tapi tidak menyorot bagaimana tanah mereka dijadikan hak guna usaha oleh perusahaan sawit.
Negeri ini dijalankan seperti toko kelontong, tapi manajernya bukan pemiliknya. Rakyat cuma jadi penjaga malam, yang kalau protes langsung dituduh makar atau dibui tanpa babibu.
Lalu kita bertanya: sampai kapan? Jawabannya mungkin tak enak didengar. Tapi seperti kata pepatah orang tua di kampung saya: “Kalau engkau sudah duduk di puncak gunung lakon, tinggal satu langkah menuju jurang.”
Dan saya, Saudara-saudara, tak sedang melucu.
