Jakarta, Fusilatnews.- Pertikaian yang sedang terjadi antara PDIP dan Nasdem, berkaitan dengan usulan mencopot Menteri-menteri ex Nasdem di Kabinet, Jokowi meresponya “tungu saja”. Jokowi menegaskan agar masyarakat menunggu saja keputusannya. “Tunggu saja. Ditunggu saja,” ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1/2023).
Sementara ditenggarai, bahwa temperatur politik di awal tahun 2023 kembali memanas setelah isu reshuffle kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin kembali menyeruak. Kali ini, dua partai yaitu PDI-P dan Nasdem diametral bersinggungan menyikapapi isu reshuffle tersbut. Bermula, PDI-P mengusulkan kepada Presiden Jokowi supaya mengevaluasi dua menteri kabinet yang berasal dari Partai Nasdem, yaitu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Dipicu oleh salah satu alasan yang dikemukakan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, menyindir Mentan yang pernah menyatakan akan mengekspor beras ke China. Tetapi, dianggap kenyataannya tidak sesuai dengan harapan.
Partai Nasdem kemudian meresponnya, melalui Wakil Ketua Umum Ahmad Ali.
Ali awalnya menanggapi dengan santai bahwa reshuffle sejatinya adalah kewenangan atau hak prerogatif Presiden. Dari situ, Ali melihat bahwa tidak boleh ada seorang atau pihak mana pun termasuk partai politik mencampuri ranah presiden terkait reshuffle. “Jadi itu sudah final, kita tidak mengutak-utik itu lagi,” kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/1/2023). PDI-P tidak etis Kemudian, Ali mengatakan, tidak elok apabila ada pihak yang mencampuri urusan presiden terkait reshuffle. Oleh karena itu, menurutnya, langkah atau upaya mencampuri urusan presiden tersebut tidak elok dilakukan. “Kalau kemudian ada orang yang meminta presiden untuk me-reshuffle atau mengevaluasi orang per orang, menurut kami, itu tidak etis karena presiden itu adalah satu kepala pemerintahan yang tidak bisa diintimidatur oleh partai politik,” kata mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR itu. Dikutip dari kompaskom.
Selanjutnya, Ali mengatakan Nasdem menyerahkan sepenuhnya perihal rencana reshuffle itu kepada Jokowi sebagai pemegang hak penuh tersebut. Presiden juga dinilai memiliki kemandirian terkait reshuffle. “Berkali-kali kita sampaikan bahwa reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif daripada bapak presiden, dengan berbasis kinerja kabinet untuk karena menteri adalah pembantu presiden,” ujar Ali. Ambil kursi menteri Nasdem… Tensi Ahmad Ali semakin meradang untuk menanggapi permintaan PDI-P mengevaluasi dua menteri tersebut. Ali mengatakan, PDI-P bisa jadi hendak mengambil kursi menteri Nasdem sehingga menyatakan hal tersebut kepada media. Padahal, katanya, jika demikian PDI-P tak perlu mengungkapkannya kepada publik.
Kalau PDI-P yang Bicara, Artinya Tak Main-main Ali berkelakar, seharusnya PDI-P tinggal berbicara kepada Presiden Jokowi. “Kalau kemudian PDI-P masih merasa kurang kursinya, mau ngambil kursi Nasdem, ya enggak usah bicara sama media, bicara saja sama presiden saja,” kelakar Ali. Untuk itu, anggota Komisi III DPR ini meminta tidak ada satu pun pihak yang kembali berupaya mengadu domba Nasdem dan Presiden Jokowi. Ali mengatakan, hubungan Nasdem dan Jokowi baik-baik saja dan tidak ada suatu hal luar biasa berkonotasi negatif. Masih di pemerintahan Lebih jauh, terkait sindiran PDI-P tersebut, Nasdem memastikan bahwa sikap partai hari ini tetap bersama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Ali mengungkapkan, sikap tersebut merupakan komitmen Nasdem mengawal pemerintahan Jokowi sampai tuntas pada 2024. “Bagi Nasdem, bahwa hari ini kami tidak dalam posisi berbeda dengan pemerintah ya,” kata Ali.
Nasdem: Kami Tidak dalam Posisi Berbeda dengan Pemerintah “Kami tidak sedang berbeda dengan pemerintah, karena memang itu komitmen Partai Nasdem ketika 2019, kita berhimpun dulu 2014, Nasdem dengan PDI-P pendukung Pak Jokowi,” ujarnya lagi. Oleh karenanya, menurut Ali, Nasdem tak perlu bertemu dengan PDI-P maupun Presiden untuk menyelesaikan isu reshuffle. Ia menegaskan bahwa posisi Nasdem dan PDI-P hari ini sama besar andilnya mendukung pemerintahan. Ali mengatakan, Nasdem bukan penumpang gelap yang bergabung ke pemerintahan di tengah jalan. “Karena kami bagian dari koalisi yang sejak awal,” kata Ali.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan jawaban soal perombakan (reshuffle) kabinet pada tahun 2023. Jokowi tidak menyampaikan banyak keterangan. Namun, Kepala Negara hanya menegaskan agar masyarakat menunggu saja keputusannya. “Tunggu saja. Ditunggu saja,” ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1/2023). Saat kembali ditanya soal bagaimana nasib menteri-menteri dari Partai Nasdem jika reshuffle dilakukan, Jokowi pun menegaskan agar publik menunggu. “Ditunggu saja,” kata Jokowi singkat.
Sebagaimana diketahui, secara total hingga saat ini, Jokowi sudah tiga kali melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju. Reshuffle pertama Kabinet Indonesia Maju dilakukan Jokowi pada 22 Desember 2020. Saat itu, ada enam menteri baru yang dilantiknya. Lalu, reshuffle kedua dilakukan Jokowi pada pada 28 April 2021 dengan melantik dua menteri baru.
Sementara itu, usai pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem, beredar informasi dari lingkungan Istana yang menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak akan melakukan perombakan kabinet hingga awal 2023. Pengamat: Kalau PDI-P yang Bicara, Artinya Tak Main-main Presiden Jokowi justru akan menunggu Nasdem menarik mundur sendiri para menterinya karena sudah berbeda pandangan dengan sikap Presiden.
Namun demikian, jika Nasdem belum juga menarik menteri-menterinya dari kabinet, bukan tak mungkin Presiden akhirnya terpaksa akan melakukan reshuffle. ”Jadi, seperti halnya PAN yang pada Pilpres 2019 mengambil sikap berbeda dengan Presiden Jokowi dan akhirnya, satu-satunya menteri asal PAN, yaitu Menpan RB Asma Abnur, pun mengundurkan diri pada 2018,” ujar seorang pejabat yang tak mau disebut namanya. “Nasdem seharusnya juga begitu. Menarik menteri-menterinya di kabinet. Namun, jika sampai awal tahun depan tidak ditarik, Presiden bisa merombak kabinetnya sendiri,” kata pejabat tersebut.
