Fusilatnews – Dalam peta surga dunia, Raja Ampat menempati baris teratas. Gugusan pulau-pulau karst yang membentang di wilayah Papua Barat Daya itu bukan hanya menjadi rumah bagi lebih dari 1.500 spesies ikan dan 75 persen terumbu karang dunia, tetapi juga simbol dari janji Indonesia sebagai benteng terakhir ekosistem laut tropis. Namun kini, riuh burung cendrawasih dan dentuman ombak beradu dengan suara mesin tambang yang kian mendekat.
Sejak kabar rencana penambangan nikel di kawasan tersebut mencuat ke permukaan, perhatian dunia mengarah ke Timur Indonesia. Bukan hanya aktivis lingkungan yang menggelengkan kepala, tapi juga para pemodal asing yang sebelumnya membidik Indonesia sebagai destinasi investasi hijau.
“Ini seperti menjual Berlian untuk beli kerikil,” ujar seorang investor dari sektor pariwisata asal Belanda yang menanamkan modal di Misool Eco Resort. Ia menilai, pemerintah Indonesia gagal menjaga reputasi lingkungan yang menjadi komoditas unggulan kawasan tersebut. “Sekali rusak, tak bisa dibalik,” katanya, lirih.
Para investor dari negara-negara Barat, terutama yang mengedepankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), menanggapi kasus Raja Ampat dengan kekhawatiran mendalam. Mereka sadar bahwa berinvestasi di negara yang mengabaikan prinsip keberlanjutan sama saja dengan bunuh diri reputasi. Tak heran bila sinyal penarikan investasi mulai menguat, terutama dari lembaga-lembaga dana pensiun Eropa yang selama ini aktif dalam sektor konservasi dan ekowisata.
Kontras dengan Barat, para investor dari Asia Timur—terutama Tiongkok—memilih diam. Bagi mereka, Raja Ampat bukan surga ekologis, melainkan ladang nikel basah yang menjanjikan bahan baku kendaraan listrik dunia. Dukungan politik dari Jakarta—yang gencar mengusung hilirisasi nikel sebagai agenda besar Presiden Joko Widodo—menjadi jaminan bahwa operasi tambang akan berjalan mulus, meski harus membungkam suara-suara keberatan dari masyarakat adat dan aktivis lingkungan.
Namun, keriuhan tak bisa disekap. Para pelaku wisata, asosiasi perhotelan, bahkan kelompok konservasi internasional menyuarakan protes. Greenpeace menyebut langkah ini sebagai “lompatan ke jurang ekologis”. Forum masyarakat adat menuding pemerintah abai terhadap hak ulayat. Di media sosial dan forum investasi internasional, nama Raja Ampat kini tak lagi lekat dengan keindahan, tapi dengan ancaman kehancuran.
Forum Reddit, yang biasa menjadi tempat diskusi para ekspatriat dan investor asing, menggambarkan keresahan itu dengan terang. “Ini seperti Prancis membongkar Bora-Bora untuk tambang batu bara,” tulis seorang pengguna dari New Zealand. Komentar lain menyebut Indonesia tengah “mengorbankan anak emas demi menambang logam murahan”.
Ironi Raja Ampat menjadi cermin dari ketegangan antara pertumbuhan ekonomi instan dan keberlanjutan jangka panjang. Indonesia yang ingin tampil sebagai raksasa kendaraan listrik dunia, justru mulai kehilangan kepercayaan dari mitra-mitra strategis yang menjunjung tinggi etika investasi.
Para investor bukan hanya menghitung laba-rugi, tapi juga memperhitungkan nama baik. Bila pemerintah tetap bersikukuh menambang di Raja Ampat, bukan mustahil Indonesia justru kehilangan peluang investasi besar dari sektor yang lebih lestari: pariwisata, energi terbarukan, dan konservasi.
Raja Ampat bukan hanya aset Papua, tapi warisan dunia. Dan dunia kini tengah memerhatikan. Pertanyaannya: apakah Jakarta cukup bijak untuk tidak menukarnya dengan sekepal nikel?
