Oleh Sadarudin el Bakrie. Pengamat Ekonomi Politik. Alumni Universitas Negeri Jember
Beberapa pengamat dan komentator politik berspekulasi tentang permasalahan yang dibahas dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh di Istana Negara pada Kamis, 26 Januari 2023 lalu.
Mereka berspekulasi bahwa pertemuan itu membahas tentang permintaan Jokowi kepada Nasdem untuk mencabut pencalonan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden. Esoknya hari Jumat 27/1 Tim Kecil yang beranggotakan wakil dari Partai Demokrat, Nasdem sepakat menjadikan Anies sebagai bakal calon Presiden sambil menunggu PKS yang masih dalam proses finalisasi keputusan menaikkan pangkat Anies dari bacapres menjadi capres
Hari Senin 30/1 PKS menggelar konferensi pers menyatakan dukungan penuh kepada Anies Baswedan sebagai capres. Dengan demikian Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Nasdem dan PKS telah mencapai ambang baras 20 persen kursi di parlemen
Artinya Anies Baswedan defacto boleh mengklaim sebagai calon presiden pada pilpres 2024 mendatang. Sambil menunggu pendaftaran Capres dibuka oleh KPU beberapa bulan mendatang.
Sementara itu pada saat yang relatif bersamaan menjelang Jokowi mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Maju. PDIP ‘ sibuk ‘menyerang’ dua Menteri dari Nasdem yaitu Menteri Pertanian dan menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang dituding oleh PDIP tidak becus kerja.
Selanjutnya Nasdem menanggapi manuver PDIP dengan menegaskan bahwa Presiden mempunyai hak prerogatif memilih menteri – menterinya
Menyusul pencalonan Anies Baswedan menjadi bacapres yang diusung Nasdem dan 2 partai lainnya, Elit PDIP berupaya mendikte presiden Jokowi untuk segera merombak kabinetnya dan mengganti menteri-menteri yang berasal dari Nasdem.
‘Serangan’ PDIP terhadap Partai Nasdem dimulai dari pernyataan Ketua PDIP , Djarot Saiful Hidayat, Djarot meminta Presiden Jokowi mengevaluasi dan mengganti Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Mentan Syahrul Yasin Limpo memang layak dengan diganti. Meskipun reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Hasto menyebutkan alasannya memilih Mentan dievaluasi karena inflasi pangan yang terjadi.
Tak terima dengan pernyataan elit PDIP ketua Nasdem Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago. dengan sinis menanggapinya dengan menantang adu prestasi dengan para menteri PDIP.
“Mau adu prestasi menteri dari Nasdem? Hati-hati, menteri Nasdem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara,” kata Irma dalam keterangan kepada wartawan pada Jumat (30/12/2022).
“Yang kedua, nggak usah jauh-jauh bicara prestasi, coba cek bantuan sosial jumlahnya triliunan itu, ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran karena data digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah. Terus di mana prestasinya? Ayo audit itu Bansos Kemensos selama pandemi,” paparnya.
Pernyataan Hasto juga ditanggapi oleh Ketua Nasdem lainnya yaitu Ahmad Ali bahwa perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Termasuk soal evaluasi terhadap menteri-menterinya di Kabinet Indonesia Maju.
“Saya pikir begini, sekali lagi yang punya hak mengevaluasi para pembantu itu adalah Pak Jokowi. Jadi ketika ada pembantunya yang menurutku salah, ya pastilah Pak Jokowi akan memberikan teguran tentang hal itu,” kata Ali menjelaskan kepada reporter , Senin (30/1).
Ahmad Ali selanjutnya meminta tidak ada pihak-pihak yang seakan menuding menteri-menteri dari Partai Nasdem saja yang bermasalah. Sambil menyinggung Juliari Batubara yang terkena kasus korupsi saat menjabat sebagai Menteri Sosial.
“Bagaimana dengan Kementerian Sosial kemarin yang terlibat kasus korupsi ya kan? Apakah kemudian kita ada minta untuk reshuffle mengganti PDIP, tidak kan?” ujar Ali.
“Karena itu, sekali lagi itu adalah kewenangan daripada Bapak Presiden. Jadi sebaiknya memang kita tidak perlu ikut dalam ruang yang bukan menjadi kewenangan kita, supaya tidak terjadi kegaduhan,” sambungnya.
Di samping itu, ia yakin Jokowi tak didikte partai politik lain dalam isu reshuffle yang beredar beberapa hari terakhir. Tegasnya sekali lagi, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif dari seorang presiden.
“Sekali lagi keberadaan kami, karena Pak Jokowi menganggap Partai Nasdem memenuhi harapan beliau. Jadi dalam koalisi tidak berbicara transaksi, kabinet itu adalah hasil kerja bersama, Nasdem diajak dalam kabinet,” ujar Ali.
Mengenai pertemuan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi pada Kamis (26/1/2023) lalu, Sekjen Nasdem Johnny G Plate yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengatakan, pertemuan keduanya dilakukan demi kepentingan pembangunan nasional agar lebih lancar di tengah situasi yang penuh tantangan saat ini.
“Pertemuannya bagus, baik, ya untuk kepentingan pembangunan nasional kita yang lebih lancar di tengah situasi yang penuh tantangan,” ujar Plate di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Besok tanggal 1 Februari bertepatan dengan Rabu Pon hari yang diklaim sakral oleh pengamat dan komentator politik hari diumumkannya reshuffle kabinet Indonesia Maju. Pertanyaannya apa benar? karena semua itu menurut saya tak lebih dari rumor absurd. Kalaupun benar keputusan diumumkan reshuffle Rabu besok itu bukan karena masalah keyakinan absurd karena memang kebetulan saja jadi tak ada hubungannya dengan dunia klenik macam apalah. .
