Kekuasaan yang kehilangan legitimasi tinggal menunggu waktu untuk ditanggalkan.
Tak ada lagi alasan rasional mempertahankan Joko Widodo dalam lingkaran kekuasaan. Bahkan, yang tersisa darinya bukanlah keteladanan seorang negarawan, melainkan jejak-jejak politik penuh kalkulasi yang merugikan akal sehat bernegara. Ia tak punya partai, tak punya gagasan besar, tak punya prestasi yang membanggakan, dan yang paling mendasar: ia kehilangan integritas sebagai kepala negara.
Di awal kemunculannya, Jokowi tampak seperti harapan yang tak datang dari dalam lingkaran oligarki. Ia dielu-elukan sebagai “anak rakyat” yang berhasil menembus benteng politik nasional. Namun, waktu adalah ujian paling keras bagi kemurnian niat seseorang. Dan Jokowi, dalam dua periode kepemimpinannya, gagal menjawab ujian itu.
Tanpa Kendaraan, Tanpa Tujuan
Jokowi adalah presiden yang tak memiliki rumah politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bukanlah ruang yang ia rintis dengan ideologi atau keringat. Ia menumpang lewat persekutuan pragmatis dengan Megawati Soekarnoputri. Ketika relasi personal itu merenggang, terbongkarlah fakta bahwa Jokowi hanyalah seorang pelintas dalam mesin politik yang besar. Maka wajar bila kini ia sibuk membangun dinasti, karena ia tak punya partai untuk mempertahankan pengaruh. Tidak ada Soekarnoisme, Marhaenisme, atau gagasan sistemik yang mengakar. Yang ada hanya proyek-proyek transaksional, dari Ibu Kota Negara (IKN) hingga penempatan anak-cucu dalam jabatan publik.
Seorang pemimpin tanpa partai ibarat perahu tanpa jangkar. Ia bisa terus melaju, tapi tak bisa mengakar. Jokowi tahu itu. Maka disulaplah Kaesang menjadi ketua partai dalam semalam, Gibran didorong menjadi wakil presiden dengan bantuan Mahkamah Konstitusi, dan Bobby diarahkan ke Sumatra Utara. Semua itu bukan untuk rakyat, melainkan untuk mempertahankan legacy yang rapuh—jika tidak ingin disebut sebagai politik keluarga yang murahan.
Kemampuan Intelektual yang Tak Pernah Berkembang
Tak ada pernyataan gagasan besar yang bisa dikenang dari Jokowi. Ia lebih banyak bicara dalam analogi pasar, kayu, dan tol. Dalam berbagai forum internasional, ia tampak ragu, kaku, dan tidak substansial. Dalam negeri, ia lebih senang meresmikan proyek infrastruktur daripada berbicara soal visi ekonomi, sains, atau teknologi. Dalam dunia yang dikuasai kecerdasan buatan dan transformasi digital, Indonesia justru dipimpin oleh seseorang yang masih bicara tentang sepeda dan blusukan.
Bandingkan dengan Bung Karno yang menyusun The Rediscovery of Indonesia, atau Gus Dur yang menulis esai-esai tajam di berbagai jurnal internasional. Jokowi jauh dari sosok pemikir. Dan ketika seorang pemimpin tak bisa berpikir jernih, ia akan memimpin dengan naluri, bukan akal sehat. Itulah yang terjadi kini: kebijakan yang serampangan, kebisingan politik yang dibiarkan, dan penumpukan utang yang tak terkendali.
Reputasi yang Retak, Integritas yang Memalukan
Selama dua periode kekuasaan, publik menyaksikan degradasi sistemik dalam pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilumpuhkan oleh UU hasil inisiatif pemerintah dan parlemen, seolah-olah Jokowi tak peduli. Penegakan hukum bersifat selektif, aparat digunakan sebagai alat kekuasaan, dan masyarakat sipil yang kritis dibungkam lewat berbagai regulasi yang mengekang.
Namun titik nadirnya adalah ketika Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh adik iparnya sendiri, mengubah syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden—sebuah manuver vulgar yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming untuk melenggang sebagai cawapres. Sejak itu, runtuh sudah etika bernegara yang dulu dijaga dengan susah payah pasca-reformasi. Bangsa ini dipaksa menerima kebobrokan sistem sebagai kenormalan baru.
Kita dihadapkan pada sebuah rezim yang tanpa malu memperalat hukum untuk melanggengkan kuasa keluarga. Nepotisme bukan lagi aib, tetapi program politik. Reformasi seolah tak pernah terjadi.
Ini Hanya Soal Waktu
Sejarah telah menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa landasan moral akan runtuh. Ferdinand Marcos di Filipina, Suharto di Indonesia, hingga Hosni Mubarak di Mesir—semuanya tumbang bukan karena kehilangan kekuatan, tetapi kehilangan legitimasi. Rakyat tidak bisa ditipu selamanya. Dan Jokowi, cepat atau lambat, akan menemui titik akhir-ajal-dari jalan politik yang dibangunnya sendiri.
Seperti kata Abraham Lincoln, “You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.”
Tak ada alasan untuk terus membela seorang presiden yang telah mengecewakan begitu banyak aspek fundamental bernegara. Yang kita butuhkan bukan pelanggengan kekuasaan keluarga, tapi pemulihan akal sehat berbangsa. Dan untuk itu, Jokowi harus ditanggalkan dari panggung sejarah—bukan sebagai tokoh yang dikenang karena prestasi, tetapi sebagai pelajaran pahit dari sebuah eksperimentasi politik yang gagal.
