Jakarta – FusilatNews – Berdasarkan riset dan Analisis yang dilaksanakan selama selama 1 bulan di berbagai platform digital, sebanyak tujuh dari delapan program kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai respons positif dari opini publik
“Dalam penilaian sentimen, hanya dipilih sentimen positif dan sentimen negatif. Yang netral tidak diikutsertakan. Penelitian dilakukan selama satu bulan dari tanggal 20 November 2024 sampai dengan 20 Desember 2024,” kata Denny Januar Ali saat dihubungi di Jakarta, Kamis (26/12/2024).
Denny, pendiri LSI Denny JA, dalam Catatan Akhir Tahun 2024-nya yang disiarkan di Jakarta, Kamis (26/12/2024), menyebut tujuh program kerja yang menuai respons positif itu mencakup swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan guru dan rehabilitasi sekolah, target pertumbuhan ekonomi 8 persen salah satunya melalui transisi menuju energi hijau, makan bergizi gratis untuk menghapus stunting, pembangunan 3 juta rumah, kenaikan upah minimum nasional (UMN) hingga 6,5 persen pada 2025, dan bantuan gizi untuk ibu hamil serta ibu menyusui.
Baca : https://fusilatnews.com/menyanggah-hasil-riset-denny-ja-prabowo-belum-melaksanakan-program-kerjanya/
.Dalam riset itu, LSI Denny JA menemukan ada 2.505 frekuensi percakapan terkait program perbaikan gizi untuk ibu hamil, yang 53,7 persen di antaranya berupa sentimen positif, sementara 46,3 persen sentimen negatif.
“Program ini diapresiasi, karena menyasar kelompok rentan, yaitu ibu hamil dan anak. Namun, kritik muncul terkait realisasi di lapangan, terutama di daerah terpencil,” demikian hasil analisis dari Catatan Akhir Tahun 2024 LSI Denny JA.
Kemudian, untuk program swasembada pangan, ada 7.922 frekuensi percakapan, yang 70 persen di antaranya positif, dan 30 persen sisanya negatif. Dalam bagian analisis, LSI Denny JA menyebut publik optimistis program swasembada pangan pemerintah dapat meningkatkan ketahanan pangan. Namun, publik juga menyoroti target pemerintah yang ambisius dan efisiensi penggunaan anggaran untuk program tersebut.
Program pemerintah lainnya yang menuai respons positif, yaitu perbaikan kesejahteraan guru dan rehabilitasi sekolah. Ada 17.925 frekuensi percakapan terkait program itu, yang 71,6 persen di antaranya positif, sementara 28,4 persen lainnya negatif.
“Dukungan kuat muncul dari masyarakat, khususnya terkait kesejahteraan guru. Tantangan utamanya adalah memastikan distribusi anggaran yang berkeadilan,” demikian hasil analisis LSI Denny JA.
Dalam dokumen hasil riset yang sama, persepsi publik terhadap target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan transisi menuju energi hijau juga positif. Ada 8.002 frekuensi percakapan yang 58 persen di antaranya positif, dan 42 persen negatif. LSI Denny JA menyebut temuan riset menunjukkan masih ada yang skeptis terhadap target pertumbuhan tinggi yang dicanangkan pemerintah.
Kemudian, untuk program makan bergizi gratis, ada 2.264 frekuensi percakapan yang 52,7 persen di antaranya sentimen positif, sementara 47,3 persen lainnya negatif. Dalam bagian analisis, LSI Denny JA menyebut tantangan utama program itu ialah realisasi makan bergizi gratis dan program-program penghapusan stunting lainnya di daerah terpencil.
Dalam hasil riset yang sama, LSI Denny JA menemukan program membangun 3 juta rumah juga direspons positif dengan total 4.190 frekuensi percakapan dalam kurun waktu sebulan terakhir. Dari jumlah itu, 53,7 persen di antaranya merupakan sentimen positif, dan 46,3 persen sentimen negatif.
“Program ini dianggap sebagai langkah maju mengatasi perumahan bagi masyarakat miskin. Kritik muncul terkait pendanaan dan waktu realisasi,” kata Denny JA.
Terakhir, program kenaikan upah minimum nasional pun mendapat respons positif dengan 5.248 frekuensi percakapan, yang 52,6 persen di antaranya sentimen positif, dan 47,4 persen sentimen negatif. Dalam riset itu, ada satu wacana yang digulirkan Presiden Prabowo dan mendapat respons negatif, yaitu pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ada 1.629 frekuensi percakapan yang 23,7 persen di antaranya sentimen positif, dan 76,3 persen sentimen negatif.
Dalam bagian analisis, LSI Denny JA menyebut publik khawatir wacana itu jika terwujud dapat melemahkan demokrasi, dan meningkatkan risiko korupsi. Berbekal temuan itu, Denny JA menyarankan pemerintah untuk fokus pada implementasi program-program yang direspons positif oleh publik, meningkatkan transparansi, dan memastikan program-program kerja pemerintah inklusif — artinya menjangkau seluruh daerah dan kelompok masyarakat.
Denny JA juga menyarankan Presiden Prabowo sebaiknya tak lagi menggulirkan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD karena kontraproduktif.
Dia melanjutkan metodologi penelitian menggunakan pendekatan komputasional, yang dilakukan salah satunya dengan memetakan persepsi publik dalam platform-platform digital, di antaranya seperti media sosial, media-media berbasis web, forum-forum diskusi online, dan podcast.
“Riset ini menghasilkan gambaran kuantitatif berdasarkan jumlah percakapan dan persentase sentimen positif serta negatif yang muncul terhadap setiap program. Riset juga dilengkapi dengan analisis kualitatif berdasarkan analisis pendapat ahli,” sambung Denny JA.
