Jakarta-Fusilatnews.—Sepertinya tidak ada pedoman yang pasti, sebagai arahan pemerintah pusat, berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting. Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut pemerintah pusat berdebat alot mencari penyebab angka kemiskinan ekstrem sulit ditekan. Namun, kata Pahala, pihaknya belakangan mengetahui ternyata pemerintah daerah (Pemda) hanya menganggarkan sedikit uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Pernyataan tersebut disampaikan Pahala saat menyoroti anggaran sejumlah pemerintah kabupaten (Pemkab) dengan anggaran untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dengan prosentase minim.
“Di pusat sibuk berdebat kenapa kemiskinan ekstrem susah turun, berdebat data, ternyata Pemda menganggarkan sedikit,” ujar Pahala.
“Kalau cukup, isi anggaran enggak relevan dengan programnya,” tambahnya. Dalam data yang dihimpun Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang Pahala kirimkan, Kabupaten dengan persentase anggaran untuk kemiskinan ekstrem terkecil adalah Pemkab Cirebon, Jawa Barat. Pemkab Cirebon hanya mengalokasikan dana untuk Kemiskinan Ekstrem Rp 115.888.621.125 atau Rp 115 miliar dengan total belanja Rp 7.150.329.798 atau 1,62 persen. Kemudian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara hanya berbelanja untuk kemiskinan ekstrem Rp 1.990.215.976.198 dengan anggaran kemiskinan ekstrem Rp 53.342.207.609 atau 2,68 persen. Lalu, Kota Dumai, Riau membelanjakan Rp 1.211.497.928.282 dari anggaran untuk kemiskinan ekstrem Rp 35.777.702.554 atai 2,95 persen. Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat membelanjakan Rp 983.514.549.013 dari anggaran kemiskinan eksteem Rp 38.880.989.610 atau 3,95 persen.
Selanjutnya, Kabupaten Maybrat hanya membelanjakan Rp 1.219.694/193.964 dengan anggaran untuk menangani kemiskinan ekstre Rp 48.770.873.600 atau 4,03 persen. Selain itu, Pahala juga menyoroti sejumlah pemkab yang tidak mengalokasikan dana bantuan sosial (bansos) individu dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Kabupaten Cirebon misalnya, hanya menganggarkan dana untuk mengentas kemiskinan ekstrem Rp 115.888.621.125. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 13.098.959.000 di antarnya digunakan untuk belanja barang dan jasa. Kemudian, Rp 1.581.225.000 untuk honorarium, Rp 3.239.147.285 untuk belanja alat kantor, perjalanan dinas Rp 4.061.992.400, dan belanja makan minum rapat Rp 1.873.843.00.
Daerah ini menganggarkan Rp 799.305.947.474 (Rp 799 miliar) untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, namun tidak ada satupun yang dialokasikan untuk bansos individu. Sebanyak Rp 8.699.056.750 di antaranya untuk anggaran belanja jasa, honorarium Rp 2.274.230.000, dan belanja alat kantor Rp 1.741.471.533. Kemudian, perjalanan dinas Rp 7.232.851.600 atau Rp 7,2 miliar, belanja makan dan minum rapat Rp 1.687.879.300.
Alih-alih dana bansos, Pemkab Garut justru menganggarkan biaya dinas luar negeri Rp 784.305.000 untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di daerahnya. “Kita sampai nanya, ‘urusannya apa ya, Pak sama (kemiskinan ekstrem)’,” kata Pahala sembari tertawa.
“Studi banding kali ya atau dia mau lihat beneran miskin ekstrem di luar negeri kayak apa,” lanjut Pahala. Berkaca dari bagaimana pemerintah daerah menganggarkan dananya dan bagaimana menghabiskan anggaran itu, Pahala menyebut riwayat penanganan isu kemiskinan ekstrem akan seperti apa. “Kemiskinann ekstrem tapi anggarannya perjalanan dinas,” tutur Pahala.
