Fusilatnews – Retorika besar Xi Jinping tentang kebangkitan Tiongkok di panggung global mungkin masih menggema di aula Kongres Rakyat Nasional. Tapi di balik tembok besar yang dibangun dari kontrol, represi, dan pengawasan, ada retakan yang makin lebar: kegelisahan rakyat, stagnasi ekonomi, dan trauma kolektif yang tak kunjung sembuh.
Xi Jinping memang berhasil mengonsolidasikan kekuasaan dalam satu dekade terakhir. Ia menghapus batas masa jabatan presiden pada 2018, menjadikan dirinya pemimpin seumur hidup—sebuah manuver yang mengubur semangat reformasi Deng Xiaoping. Di bawah Xi, partai menjadi segala-galanya: tak ada ruang untuk oposisi, tak ada celah untuk kritik. Kebebasan pers dikunci rapat, aktivis dibungkam, dan kebijakan “pemurnian ideologi” menyusup ke kampus, kantor, hingga ranah privat.
Cengkraman otoritarian ini paling telanjang terlihat dalam penindasan terhadap minoritas Uyghur di Xinjiang. Di bawah dalih “deradikalisasi”, lebih dari satu juta warga Muslim dikurung dalam kamp re-edukasi. Kamera pengawas dan teknologi pengenalan wajah tak sekadar menjadi alat keamanan, melainkan sarana kontrol total. Kebebasan beragama, budaya, bahkan bahasa—dirampas demi satu narasi: loyalitas total pada Partai Komunis dan Xi Jinping sebagai manifestasi kebenaran tunggal.
Namun, otoritarianisme punya harga. Ketika pandemi Covid-19 merebak, sistem sensor menunda peringatan dini dari dokter-dokter di Wuhan. Ketika rakyat mulai muak dengan kebijakan “zero-Covid” yang represif, gelombang protes meletus di berbagai kota pada 2022. Jarang terjadi dalam sejarah modern Tiongkok, warga berani meneriakkan tuntutan yang mengejutkan: “Turunkan Xi Jinping!” Meski akhirnya dibungkam, protes itu menjadi penanda: bahkan rakyat yang paling lama didiamkan, bisa bersuara keras ketika ketidakadilan menjadi napas harian.
Ekonomi yang selama ini menjadi legitimasi Xi juga mulai terengah. Pasca-pandemi, sektor properti kolaps, pengangguran muda melonjak, dan kepercayaan investor asing melemah. Kebijakan sensor dan ketatnya kontrol negara membuat Tiongkok tampak tidak ramah bagi inovasi dan keterbukaan. Ketika kapital disandera ideologi, pertumbuhan akan menjadi korban.
Xi Jinping boleh saja tampil percaya diri dalam pertemuan BRICS atau dalam kunjungannya ke Eropa. Tapi di dalam negerinya sendiri, ia menghadapi rakyat yang makin lelah, generasi muda yang apatis, dan struktur ekonomi yang kehilangan daya saing. Di bawah permukaan kekuasaan mutlak itu, ada kegamangan yang tak bisa lagi disembunyikan.
Kepemimpinan Xi mungkin belum benar-benar “tersungkur”. Tapi arah yang ia tempuh—menuju kediktatoran yang membungkam suara-suara alternatif—adalah jalan yang berisiko. Karena sejarah Tiongkok sendiri telah mengajarkan: rezim yang terlalu menekan, pada akhirnya akan retak dari dalam.
