Oleh: Waode Nurmuhaemin
Jakarta – Dalam bukunya yang berjudul Pengkhianatan Kaum Cendekiawan, intelektual Prancis Julian Benda mengatakan bahwa tugas utama cendekiawan adalah menjaga moral. Belum lama berselang kita dipertontonkan jual beli kursi di kampus negeri oleh seorang rektor yang kemudian digelandang KPK dengan berbaju oranye, dan kejadian itu cukup menyentak publik.
Menyusul, di media-media mainstream dunia pendidikan kembali dihebohkan oleh mundurnya tujuh orang guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) salah satu universitas di Indonesia Timur. Surat guru besar yang mundur itu kemudian viral di media sosial. Di sana secara gamblang diuraikan poin-poin mengapa mereka tidak mau lagi mengajar di Program Doktor FEB kampus tersebut. Apa pasal?
Dekan Ekonomi FEB kampus itu memaksa salah seorang guru besar untuk meluluskan seorang mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen yang tidak bisa lulus karena kehadiran sang mahasiswa tersebut nol. Sang guru besar bertahan untuk tidak meluluskan, dan kemudian sang dekan mati-matian berusaha agar si mahasiswa yang tidak pernah masuk tanpa keterangan tersebut diluluskan.
Tentu saja sebagai guru besar yang punya nurani dan akal sehat menolak mentah-mentah, apalagi mahasiswa itu tidak pernah sekalipun beriktikad baik untuk sekadar mengabari alasan keidakhadirannya, baik melalui Whatsapp atau media lain, padahal perkuliahan berlangsung online. Apakah masalahnya selesai sampai intervensi pemberian nilai? Justru hal itulah yang menjadi pemicu masalah ini menjadi berlarut-larut; guru besar yang tidak mau meluluskan mahasiswa “istimewa” yang dibela habis-habisan oleh dekan itu tidak diberikan mata kuliah untuk mengajar, padahal dia sangat pakar di bidangnya.
Kemudian beberapa guru besar yang lain turut mundur untuk memberikan dukungan moral. Menurut para guru besar itu, masalah ini adalah hal puncak dari gunung es akumulasi masalah-masalah lain yang juga terjadi. Kabar terakhir, masalah ini akan diselesaikan pada rapat senat, dan rektor kampus itu pun pun membuat klarifikasi bahwa sudah dibentuk tim investigasi.
Kepercayaan Masyarakat
Universitas adalah sebuah lembaga pendidikan tertinggi di semua negara. Dalam tata kelolanya ada bermacam-macam jenjang yang diselenggarakan mulai dari program Diploma sampai S3 atau Doktor. Kepercayaan masyarakat sedikit demi sedikit tergerus dengan berbagai kasus-kasus yang melibatkan akademisi perguruan tinggi.
Besar harapan masyarakat institusi pendidikan paling tinggi ini tidak usah mempertontonkan perilaku tidak bermoral atau tidak etis. Orang bergelar di mata masyarakat memang masih menjadi panutan. Dosen di perguruan tinggi paling tidak bergelar master. Ada dua gelar di belakang namanya. Kalau mengajar di program pascasarjana, maka gelarnya akan semakin panjang dan terkadang bikin pusing kepala orang awan yang membacanya.
Data pada 2021, hanya ada 7192 profesor dan melihat jumlah tersebut dari 270 juta penduduk Indonesia, jelas saja kejahatan dan perbuatan yang melanggar moral dan etika yang dilakukan oleh akademis menimbulkan luka psikologis di banyak hati orang Indonesia.
Entah mengapa, pejabat di Indonesia hanya sedikit yang memiliki rasa malu ketika melakukan pelanggaran. Berkaca dari negara Jepang, jika pejabat publik melakukan kesalahan walaupun kecil, maka mereka akan sangat malu, terlebih jika nama institusinya terseret. Mereka akan langsung mengundurkan diri agar tidak berimbas ke nama baik pimpinan, orang-orang yang bekerja di sana, alumni, dan sebagainya sehingga kepercayaan masyarakat tidak hancur terhadap institusi tersebut.
Terlebih yang menyangkut pendidikan. Pimpinan di Jepang pun jika anak buahnya melakukan kesalahan tidak serta merta pasang badan dalam rangka menyamarkan masalah yang terjadi. Mundur dan minta maaf, sesimpel itu. Toh, pada waktu melakukan aksi tidak etis juga dilakukan secara sadar.
Tertinggal Jauh
Banyaknya kasus-kasus amoral yang terjadi di perguruan tinggi semakin membuat terjal jalan kampus-kampus Indonesia menapaki World Class University. Kampus yang guru besarnya banyak yang mundur tadi adalah salah satu kampus Indonesia yang masuk peringkat 1000 besar Times Higher Education. Bagaimana kampus yang lain –yang bahkan belum masuk sama sekali ke dalam ranking tersebut?
Kampus Indonesia sudah lama tertinggal jauh dari kampus-kampus Malaysia. Bahkan Universitas Malaya ada di peringkat 70 dunia versi QS World, dan ada tiga kampus Malaysia lain di peringkat 100 besar dunia. Bandingkan dengan Indonesia, kampus terbaik Indonesia, UGM hanya ada di peringkat 231. Kampus-kampus di sana dikelola dengan profesional. Mereka tengah berpacu dengan masalah-masalah serius yang menjadi patokan kampus kelas dunia.
Di Indonesia kampus-kampus masih berjuang untuk menjadi kampus ideal kelas dunia. Di kampus-kampus besar saja masih banyak kasus-kasus yang tidak terlihat. Meluluskan mahasiswa yang tidak kuliah memang kerap menjadi masalah Program Doktor di Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum, yang kuliah program ini banyak dari kalangan birokrasi, entah sekadar gagah-gagahan atau hanya untuk mendapatkan gelar.
Yang jelas, seorang yang betul-betul bertekat jadi doktor akan mengikuti perkuliahan dengan serius. Kalaupun tidak lulus, dia pasti akan mengulang dengan senang hati. Yang aneh di kasus kampus tadi, si mahasiswa tidak kuliah, dekan yang jungkir balik mengintervensi agar mahasiswa tersebut lulus. Membuat publik bertanya-tanya, siapa gerangan dirinya?
Kalau mau pendidikan Indonesia setara dengan negara maju, pimpinan kampus sudah harus berani bersih-bersih tanpa pandang bulu. Menyelesaikan masalah secara kekeluargaan bukan saja narasi yang tidak cocok, tapi juga menimbulkan tanya. Maklum saja kata “kekeluargaan” jika berhadapan dengan masalah besar nan serius menimbulkan konotasi negatif. Apa kampus itu milik keluarga? Keluarga siapa? Namun, belakangan kampus tersebut membentuk tim investigasi atas kasus itu untuk diselesaikan secara profesional.
Tidak Ramah
Kasus lain yang juga cukup membuat nama pendidikan tinggi tercoreng terjadi di salah satu kampus negeri di Sulawesi. Salah seorang guru besarnya bahkan sudah tersangka kasus pelecehan seksual. Sang guru besar memang terkenal dengan kasus-kasus demikian, namun tidak pernah diungkap. Seharusnya pihak kampus segera memecat dosen tersebut. Di kampus-kampus lain pun kasus pelecehan seksual marak terjadi.
Banyaknya kasus-kasus amoral di kampus-kampus negeri menjadikan wajah kampus sebagai tempat yang tidak ramah. Selain kasus korupsi, mis-manajemen, pengelolaan organisasi kampus yang menyalahi prosedur, kasus-kasus asusila juga menjadikan citra kampus terpuruk. Terlebih lagi sudah lama kampus-kampus di Indonesia menyimpan cerita-cerita undercover yang banyak diselesaikan secara” kekeluargaan” sehingga penyelesaiannya pun tidak tuntas serta tidak melalui jalur hukum dan bakalan terulang lagi, karena hukuman yang diberikan tidak menimbulkan efek jera.
Saya sangat mendukung kampus-kampus mulai membentuk wadah resmi untuk mencegah kekerasan dan pelecehan seksual. Harkat dan martabat mahasiswa bisa lebih terjaga. Banyaknya kasus yang tidak terungkap menjadikan kampus-kampus di Indonesia terkurung oleh fenomena gunung esnya masing-masing, yang hanya diketahui secara internal, dan tiba-iba meledak, lalu viral dan masyarakat pun tercengang-cengang. Seharusnya fungsi pengajar di kampus adalah seperti kata Julian Benda, penjaga moral, bukan koruptor, predator, dan manipulator.
Waode Nurmuhaemin, Doktor Manajemen Pendidikan.
Dikutip dari detikom, Rabu 7 Desember 2022.
