Uang masuk dari setoran Ditjen Pajak banyak ditilep sebelum RAPBN dibuat setelah RAPBN menjadi APBN selanjutnya dialokasikan banyak bocor disana sini menyebabkan ruang fiskal menyempit.
Pengamat ekonomi politik mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli Rizal Ramli dalam akun Twitter pribadinya, pada ( ( Jumat 24/3 ) menanggapi pertumbuhan utang pemerintah dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tembus menjadi Rp 7.861 Triliun
Banyak uang pajak ditilep, jadi harus ngutang lebih banyak. Kasian kamu Nak diwarisi banyak beban utang,” ujar dia seperti dikutip dari WE NewsWorthy.
Berdasarkan laporan Kemenkeu posisi utang pemerintah hingga 28 Februari 2023 tembus Rp 7.861,68 triliun. Jumlah itu naik Rp 106,7 triliun dari posisi bulan sebelumnya yang mencapai Rp 7.754,98 triliun.
Dengan begitu rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 39,09%. Rasio itu naik jika dibandingkan Januari 2023 yang mencapai 38,56%.
“Jika menilik UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang disebutkan sebesar 60% terhadap PDB, sehingga rasio utang pemerintah saat ini masih berada di dalam batas aman dan terkendali,” tulis Kementerian Keuangan dalam Buku APBN KiTa, dikutip Jumat (17/3).
Utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yakni 88,92% dan sisanya pinjaman 11,08%.
Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 6.990,24 triliun. Terdiri dari SBN dalam bentuk domestik sebesar Rp 5.599,33 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara Rp 4.550,84 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.048,49 triliun.
Sedangkan jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing hingga Februari 2023 sebesar Rp 1.390,91 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara Rp 1.068,20 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 322,71 triliun.
Lalu jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 871,44 triliun. Jumlah itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 21,49 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 849,95 triliun
Utang pemerintah tumbuh setiap bulan dan kesejahteraan rakyat tidak tumbuh setiap bulan. Bahkan selama lima tahun terakhir.
