FUSILATNEWS — Jika tak ada halangan, Komisi XI DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia pada Senin, 26 Januari 2026, pukul 16.00 WIB. Salah satu nama yang paling menyedot perhatian adalah Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan yang kini digadang-gadang menjadi kandidat terkuat menggantikan Juda Agung, Deputi Gubernur BI yang lebih dulu mengundurkan diri.
Di hadapan anggota parlemen, Thomas dijadwalkan memaparkan visi dan pandangannya mengenai arah kebijakan bank sentral ke depan. Ia akan bersaing dengan dua kandidat lain yang berasal dari internal BI: Solikin M. Juhro, Asisten Gubernur BI sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial, serta Dicky Kartikoyono, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran.
Komposisi kandidat kali ini menciptakan kontras yang jelas. Solikin dan Dicky merepresentasikan kesinambungan teknokratis dari dalam tubuh bank sentral. Sementara Thomas hadir sebagai figur eksternal dengan latar belakang fiskal dan politik. Inilah yang membuat kontestasi Deputi Gubernur BI kali ini terasa lebih politis dibanding periode-periode sebelumnya.
Nama Thomas sendiri tidak bisa dilepaskan dari jejaring kekuasaan. Ia merupakan kemenakan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus politisi Partai Gerindra. Kombinasi ini memunculkan kekhawatiran sebagian kalangan akan potensi erosi independensi Bank Indonesia bila figur dengan afiliasi politik kuat masuk ke jajaran pimpinan bank sentral.
Isu tersebut mengemuka di tengah kecenderungan pemerintah yang dalam beberapa kesempatan menyuarakan harapan agar BI lebih “propertumbuhan”, termasuk mendukung agenda fiskal negara. Permintaan semacam ini dinilai berada di area abu-abu mandat bank sentral yang sejatinya berfokus pada stabilitas moneter dan sistem keuangan.
Keresahan itu tercermin cepat di pasar. Pada penutupan perdagangan Jumat, 23 Januari 2026, Indeks Harga Saham Gabungan melemah sekitar 147 basis poin. Rupiah pun sempat tertekan hingga mendekati level psikologis 17.000 per dolar AS pada Rabu, 21 Januari.
Gubernur BI Perry Warjiyo, ketika menjelaskan tekanan terhadap rupiah, menyebut faktor persepsi pasar terhadap kondisi fiskal serta dinamika proses pencalonan Deputi Gubernur BI. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelemahan rupiah sudah terjadi sebelum nama Thomas resmi masuk bursa kandidat, sebuah pernyataan yang memperlihatkan adanya upaya meredam spekulasi pasar.
Isu ini juga bergema hingga forum internasional. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah peserta World Economic Forum di Davos pekan lalu, pencalonan Thomas menjadi salah satu topik pembicaraan para investor dan pelaku usaha global. Kekhawatiran utamanya: apakah ke depan BI akan mendapat tekanan untuk ikut membiayai program-program pemerintah di luar mekanisme pasar.
Bahkan, beberapa sumber menyebut ada sinyal perubahan lebih besar terkait relasi antara otoritas fiskal dan moneter yang mungkin terjadi dalam waktu mendatang. Walau belum ada pernyataan resmi, sinyal-sinyal itu cukup untuk membuat pelaku pasar meningkatkan kewaspadaan.
Uji kelayakan di DPR pada Senin mendatang dengan demikian bukan sekadar proses administratif. Ia menjadi panggung penentu, bukan hanya bagi Thomas Djiwandono sebagai individu, tetapi juga bagi persepsi publik terhadap arah independensi Bank Indonesia di era pemerintahan baru.
