Oleh: Fusilat News
Jakarta – Fusilatnews – Segala cara dicoba dan dilakukan untuk mengkondisikan dan mengkonversi wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau setidaknya penundaan pemilu yang telah dijadwalkan tahun 2024, menjadi aspirasi rakyat.
Saat ini perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sudah tidak lagi sebagai wacana tetapi sudah menjadi aspirasi yang dituntut oleh para Kepala Desa di seluruh Indonesia.
Pertanyaannya Apakah mungkin perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode atau setidaknya penundaan jadwal pemilu di tengah kuatnya resistensi masyarakat bersama kekuatan politik? Jawabannya sangat mungkin jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat. yaitu melalui pengkondisian untuk mengubah wacana perpanjangan jabatan presiden menjadi aspirasi rakyat untuk memperpanjang jabatan presiden.
Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bersama Big Data Continuum memaparkan analisis tentang wacana penundaan pemilu. Bagaimana hasil analisis tersebut?
Berdasarkan analisis yang dilaksanakan melalui kolaborasi LP3ES bersama big Data contimum melalui monitoring percakapan publik di media sosial.
“Perpanjangan masa jabatan Kades, jadi dalam pantauan kita, perpanjangan masa jabatan kades ini disebut hanya kedok ya untuk penundaan pemilu,” kata Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto dalam diskusi bertajuk ‘Dinamika Politik Menuju 2024: Apa Kata Big Data?’ secara virtual, Minggu (5/2/2023)
Menurut Wijayanto jika perpanjangan kades dilakukan, maka bukan tak mungkin akan ada perpanjangan masa jabatan presiden. Perpanjangan masa jabatan kades kedok tunda Pemilu bahkan menjadi topik paling dominan dengan 35,8% perbincangan.
“Jadi kalau kades bisa diperpanjang, ya presiden bisa diperpanjang. kira-kira begitu,” kata Wijayanto.
Studi itu juga menemukan sebanyak 13,5% percakapan di internet menganggap ‘rencana tunda Pemilu masih berjalan’,. sedangkan mereka yang membicarakan ‘tolak penundaan pemilu’ berada di angka 9,3%. Kemudian ada juga percakapan yang menyeret nama ‘duo PKB haus kekuasaan’
“Yang juga menarik duo PKB Muhaimin Iskandar dan Abdul Halim yang disorot sebagai dua pihak yang mewacanakan,” kata Wijayanto.
Wijayanto dalam paparannya menjelaskan ada 92,13% percakapan yang mengaitkan isu penundaan pemilu dengan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, menurutnya, ketegasan sikap Jokowi dalam hal ini selalu dinantikan publik.
“Ketika netizen menyebut isi penundaan pemilu, di sana dikaitkan dengan Presiden Jokowi 92,13%. Jadi menurut saya ini artinya ketegasan dari presiden selalu dinantikan bahwa memang tidak ada itu pikiran dari pemerintah soal penundaan pemilu,” papar Wijanto
Sedangkan Pendiri Continuum Big Data Center, Didik J Rachbini, memaparkan wacana penundaan pemilu, Menurut Didik wacana penundaan pemilu disampaikan dari mulai tokoh politik tingkat tinggi sampai ke kalangan buzzer.
Didik J Rachbini, juga menjelaskan bahwa upaya penundaan Pemilu sudah diutarakan menteri di kabinet Jokowi sejak lama.
“Sebelum tunda pemilu, menteri-menteri kanan kirinya orang-orang partai politik itu sudah menyuarakan 3 periode. Dengan alasan bahwa presiden yang ada sekarang itu baik dan bagus,” papar Didik.
Dalam paparannya Didik J Rachbini menilai wacana tersebut dikeluarkan untuk menguji respons dari publik. Karena pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati yang menolak perpanjangan jabatan Presiden jadi 3 periode, selanjutnya wacana jabatan presiden jadi tiga periode terhenti
“Itu sebenarnya pertama melakukan tes gelombang rakyat suka atau tidak suka, nyatanya gelombang rakyat tidak suka. Dan juga PDIP berada di depan untuk menolak ini. Kalau PDIP tidak menolak, kemungkinan ini jadi karena 80% daripada DPR dan MPR itu sudah dikuasai oleh pemerintah, nggak ada oposisi,” kata Didik, meneruskan paparannya.
Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) didirikan pada 19 Agustus 1971, dikenal sebagai salah satu NGO di Indonesia, LP3ES bergerak di bidang penelitian, pemberdayaan,pendidikan politik, ekonomian, sosial serta penerbitan.
Sejak 1972, LP3ES menerbitkan jurnal-bulanan sosial dan ekonomi, Prisma yang menjadi bacaan kalangan akademisi,mahasiswa, pejabat-pejabat di pemerintahan, tokoh-tokoh politik dan kelompok-kelompok strategis lainnya.
Pemikiran dan analisis yang disajikan melalui jurnal Prisma dalam banyak hal telah dijadikan referensi bagi pengambil keputusan dan perencana pembangunan di Indonesia di samping menjadi bacaan kalangan intelektual dan pengajar universitas.
