Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta para menterinya tidak menyuarakan perpanjangan masa jabatan merupakan kalimat bersayap.
Ketua YLBHI, Muhammad Isnur mengatakan pernyataan Jokowi tersebut tidak tegas menyatakan perpanjangan masa jabatan presiden bertentangan dengan konstitusi dan berbahaya.
“Statement Jokowi itu bersayap. Statement-nya hanya meminta para menterinya tidak bersuara tapi tidak tegas dia menyatakan tidak bersedia menolak (perpanjangan masa jabatan),” kata Isnur dalam konferensi pers virtual, Minggu (10/4).
Isnur mengatakan pernyataan Jokowi patut dipertanyakan. Sebab, sebelumnya Jokowi menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden merupakan usulan publik. Ia juga menyatakan akan taat pada konstitusi.
Namun, di sisi lain terdapat gerakan dan desakan agar konstitusi yang mengatur batasan masa jabatan presiden diubah. Gerakan inu didorong oleh beberapa lembaga dan sejumlah partai politik. Paling baru, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hal tabu.
“Tapi di lain kesempatan ketika dia bilang menghormati konstitusi kita melihat juga ada desakan-desakan, gerakan-gerakan yang memang berencana mengubah konstitusi,” ujar Isnur.
Isnur mengatakan perpanjangan masa jabatan presiden bukan lagi wacana melainkan sudah menjadi rencana. Pihaknya menduga perpanjangan masa jabatan presiden merupakan kebijakan Istana karena dilontarkan oleh dua menteri koordinator Jokowi.
“Bayangkan dua Menteri Koordinator Airlangga dan Menko Marves Pak Luhut itu sudah terang-terangan menyuarakan aspirasi ke arah sini,” kata Isnur.
Selain itu, Isnur juga mengingatkan beberapa waktu lalu pemberitaan media massa membongkar dugaan operasi atau rekayasa yang menggerakkan pernagkat desa mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.
“Dan kita lihat di lapangan ada pergerakan, ada kampanye-kampanye, ada baliho di mana-mana, ada dukungan di mana-mana, ini bukan bagian dari semacam natural tapi digerakkan,” kata Isnur.
Sebelumnya, Presiden Jokowi lalu memerintahkan anggota kabinet Indonesia Maju untuk tidak bicara penundaan Pemilu 2024. Dia meminta para menteri untuk fokus menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan,” ujar Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4).
Wacana penundaan Pemilu mencuat dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah partai seperti PKB, Golkar, dan PAN menyatakan sepakat Pemilu ditunda. Wacana ini mendapatkan kritis keras dari banyak pihak. Menurut Sumber CNNIndonesia.com, hulu dari semua arahan kepada partai politik bersumber dari Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.
Sumber : CNN Indonesia
