Fusilatnews – Angka 1,64 juta hektare bukan sekadar deretan digit di atas kertas. Ia adalah simbol luka ekologis yang menganga, simbol kebijakan yang meniadakan nurani, dan simbol kekuasaan yang dipakai untuk melemahkan masa depan bangsa sendiri. Luasan itu setara dengan 22 kali negara Singapura atau hampir 25 kali luas DKI Jakarta—skala yang begitu mencengangkan sehingga hanya bisa dipahami melalui perbandingan geografis ekstrem. Dan di balik angka raksasa ini, berdirilah satu nama yang tak bisa dihapus: Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat izin-izin itu diteken.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, seorang menteri seharusnya menjadi penjaga garda depan lingkungan hidup, bukan penandatangan legalitas atas kehancuran hutan. Namun yang terjadi justru sebaliknya: hutan yang menjadi benteng terakhir ekosistem Indonesia dijadikan objek transaksi kebijakan, seolah-olah ia hanyalah angka dalam neraca komoditas.
Kesalahan Zulkifli Hasan: Bukan Sekadar Administrasi, Melainkan Keputusan Politik
Tindakan memberikan izin penebangan/konversi hingga 1,64 juta hektare bukanlah kesalahan teknis. Ini adalah keputusan politik—dan karena itu, tanggung jawab moral dan historisnya pun bersifat politik.
Pertama, skala izinnya menunjukkan bahwa keputusan itu tidak bersifat kasuistik, melainkan sistemik. Ini bukan satu-dua izin yang lolos tanpa pengawasan; ini adalah gelombang kebijakan yang mengizinkan perubahan permanen atas lanskap ekologis Indonesia.
Kedua, keputusan itu diambil dalam situasi ketika dunia sedang bergerak ke arah transisi hijau. Negara-negara dari Eropa hingga Asia memprioritaskan zero deforestation, restorasi alam, dan ekonomi hijau. Ironisnya, Indonesia mengambil arah sebaliknya—dan Zulkifli Hasan berada di pusat arah kebijakan itu.
Ketiga, skala 1,64 juta hektare menunjukan bahwa izin tersebut bukan sekadar “membuka lahan”; itu adalah pemberian konsesi atas masa depan, atas air, udara, iklim, dan keberlanjutan hidup generasi berikutnya.
Dampak Ekologis: Bencana yang Mengintai
Ketika hutan seluas 22 kali Singapura hilang, itu bukan hanya persoalan hilangnya pepohonan. Yang hilang adalah:
- pusat-pusat keanekaragaman hayati yang hanya ada di Indonesia,
- habitat satwa endemik yang akan punah tanpa diberi kesempatan,
- tutupan karbon alami yang melindungi kita dari krisis iklim,
- sistem penyangga air yang mencegah banjir, longsor, dan kekeringan.
Maka, kebijakan Zulkifli Hasan bukan hanya memotong hutan; ia memotong lingkaran kehidupan.
Motif Politik yang Tak Bisa Diabaikan
Sulit membayangkan bahwa izin sebesar itu diberikan tanpa landasan kepentingan politik. Di era ketika kekuasaan bergeser menjadi seperti jaringan patronase, hutan menjadi bagian dari negosiasi:
- sebagai alat tukar dukungan,
- sebagai komoditas ekonomi yang bisa mengamankan posisi politik,
- sebagai aset yang digunakan untuk memperkuat kelompok tertentu.
Zulkifli Hasan, yang selama ini dikenal sebagai politisi senior dan ketua partai, tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks ini. Ia bukan teknokrat; ia adalah aktor politik. Karena itu, setiap keputusannya di kementerian tidak mungkin benar-benar steril dari kalkulasi politik.
Hutan yang Dijual, Masa Depan yang Dipertaruhkan
Jika bangsa ini kehilangan hutan hingga skala jutaan hektare dalam satu periode menteri, itu berarti negara sedang dikelola tanpa kompas moral lingkungan. Dan di titik ini, kesalahan Zulkifli Hasan bukan hanya administratif atau teknis—melainkan historis.
Ia akan dikenang sebagai menteri yang bertanggung jawab atas salah satu gelombang izin penebangan terbesar di era modern Indonesia. Dan sejarah tidak pernah menulis hal seperti itu dengan tinta kebanggaan.
Penutup: Menamai Dader, Menghadirkan Kesadaran
Dalam setiap tragedi ekologis, selalu ada pelaku. Dan untuk menyembuhkan luka ekologis bangsa, kita harus berani menyebutkan namanya.
Pada kasus ini:
Zulkifli Hasan adalah dader-nya.
Ia harus bertanggung jawab—setidaknya melalui ingatan publik—atas apa yang telah diputuskan, dilegalkan, dan dibiarkan terjadi. Karena hutan yang hilang bukan hanya statistik; itu adalah masa depan yang tercerabut sebelum sempat matang.
