Jakarta – Fusilatnewes – Dalam diskusi bertajuk “Plus Minus Pilkada Oleh DPRD”, di Jakarta Senin (23/12/2024) malam, mantan Menko Politik Hukum dan Keamanan menyampaikan, pelaksanaan pemilu tidak langsung atau lewat DPRD yang pernah terjadi di Indonesia, sebenrarnya berlangsung curang dan mahal. Karena dikotori oleh praktik buruk dalam bentuk jual beli kursi demi meraup dukungan, Dan itu nyata terjadi, ketika kepala daerah masih dipilih oleh DPRD di era sebelum Reformasi.
Karena untuk dapat dicalonkan, seseorang tidak cukup hanya mengantongi dukungan partai politik, tetapi juga anggota dewan. “Saudara masih ingat, sejak tahun 99, di mana pemilu belum serentak, pilkada belum serentak, lewat DPRD, itu jelas di situ jual beli kursi, agar orang bisa dapat dukungan, harga suara di DPRD (per kursinya) sebesar sekian,” kata Mahfud
Misalnya ada satu calon kuat di satu daerah, mendapat dukungan partai, tapi kurang dukungan dari DPRD untuk bisa menang. Lalu beli ke orang, ‘kurang berapa sih kursinya?’. ‘Kurang empat’. Empat, Rp 20 miliar dibayar. Satu kursi bisa Rp 5 miliar,” imbuh dia.
Hal ini yang kemudian memunculkan fenomena diborongnya kursi DPRD oleh partai politik.
Menurut Mahfud, semua partai melakukan praktik tersebut pada masa lampau. “Semua partai. Bahkan dari PKS pun yang nerima uang saya tahu, karena lapor yang membayar itu, yang katanya bersih itu, sama pada saat itu. Pikirannya pokoknya uang,” katanya. Meski pemilu sebelum Reformasi mahal, mantan Calon Wakil Presiden RI itu menyebutkan, bukan berarti pemilu pada saat ini lebih murah.
Menurut Mahfud, semua partai melakukan praktik tersebut pada masa lampau. “Semua partai. Bahkan dari PKS pun yang nerima uang saya tahu, karena lapor yang membayar itu, yang katanya bersih itu, sama pada saat itu. Pikirannya pokoknya uang,” katanya. Meski pemilu sebelum Reformasi mahal, mantan Calon Wakil Presiden RI itu menyebutkan, bukan berarti pemilu pada saat ini lebih murah.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri HUT Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024) malam. “Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo. “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati,” sambungnya.
Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati,” sambungnya. Prabowo mengatakan, sistem seperti di negara tetangga itu jauh lebih hemat ketimbang pemilihan di Indonesia. Padahal, uang yang dikeluarkan untuk pemilihan bisa dimanfaatkan untuk makanan anak-anak, perbaikan sekolah, hingga perbaikan irigasi. “Ini sebetulnya begitu banyak ketum partai di sini sebenarnya bisa kita putuskan malam hari ini juga, gimana?” tanya Prabowo disambut tawa.
