Jakarta – Fusilatnews – Salah satu stasiun televisi nasional terkemuka, ANTV, baru-baru ini melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap puluhan karyawannya. Keputusan ini mengundang perhatian publik, termasuk dari Kementerian Tenaga Kerja.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Emmanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada para pekerja yang terdampak PHK.
“Harus diprioritaskan dong. Ya kan negara tugasnya itu. Mereka (pekerja) bayar pajak loh. Ya mereka prioritas,” ujar Noel di Kantor Kemenaker, Jakarta, Senin (23/12/2024). “(Prioritas) Bukan (ke) buruh Sritex saja. Ke pekerja media yang terancam PHK juga,” tambahnya.
Noel mengungkapkan sejumlah fasilitas yang dapat diberikan pemerintah untuk membantu pekerja yang terdampak, di antaranya:
- Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Program yang memberikan tunjangan sementara bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.
- Pasar Kerja: Program yang menghubungkan pekerja dengan peluang kerja baru.
- Balai Latihan Kerja (BLK): Fasilitas pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pekerja agar lebih siap menghadapi pasar kerja.
Noel juga menyoroti pentingnya keberlanjutan pekerja media dalam menjaga demokrasi.
“Harus dipahami bahwa instrumen demokrasi yang kelima, pers. Pers dilindungi oleh undang-undang. Tapi kalau kesejahteraan tidak dilindungi undang-undang, bagaimana ini? Artinya demokrasinya hilang dong,” tegas Noel.
Ia mengajak para pekerja media yang terdampak PHK untuk menjalin komunikasi dengan Kemenaker guna mencari solusi terbaik.
Kemenaker Akan Kunjungi ANTV
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Heru Widianto, menyatakan pihaknya telah memantau perkembangan PHK yang terjadi di ANTV.
“Berdasarkan pemantauan dari media sosial, ada satu divisi di stasiun televisi itu yang tutup. Kami belum menerima laporan apakah teman-teman yang terdampak sudah mendapatkan pekerjaan baru,” ungkap Heru.
Ia menambahkan bahwa pihaknya berencana melakukan kunjungan langsung ke ANTV untuk mendapatkan informasi lebih detail terkait kondisi karyawan yang terdampak.
“Kita juga, selain mendapatkan laporan, mungkin nanti akan mencoba membuat satu kunjungan ke sana,” tambahnya.
Kasus PHK di ANTV ini menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan terhadap pekerja media di tengah tantangan ekonomi dan transformasi industri. Pemerintah diharapkan mampu memberikan solusi yang konkret untuk menjaga kesejahteraan mereka sekaligus keberlangsungan demokrasi.
